PROBOLINGGO, KOMPAS — Puncak panen jagung diprediksi terjadi pada Februari 2019. Pemerintah menyatakan siap membeli jagung hasil panen petani dengan harga tinggi.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memanen jagung di Desa Randu Merak, Kecamatan Paiton, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, Rabu (16/1/2019). Momen itu penting karena membuktikan bahwa ketersediaan jagung mulai ada di petani.
Selama tahun 2018, jagung menjadi komoditas yang dicari. Harga komoditas ini melonjak dari 3.000 per kg menjadi Rp 5.000 per kg kering pipil. Kenaikan harga itu mencekik peternak ayam yang menjadi pembeli utama jagung.
Amran mengatakan, jagung sudah banyak dipanen di awal 2019. ”Ini membuktikan kalau kita punya jagung. Pemerintah siap membeli jagung petani. Bulog harus segera menyerapnya. Isi gudangnya dengan jagung dari petani, bukan jagung dari luar,” ujar Amran seusai panen jagung.
Sebagaimana kebijakan presiden, Amran mengingatkan agar harga beli jagung petani tidak boleh di bawah Rp 3.150 per kilogram (kg). ”Perintah Bapak Presiden, Bulog harus membeli jagung petani Rp 3.150 per kilogram. Tidak boleh di bawah harga ini. Bulog tolong serap cepat, jangan serap dari luar negeri. Kita harus lindungi petani,” kata Amran.
Menurut Amran, ketersediaan jagung dalam negeri hingga saat ini aman. Empat tahun lalu, Indonesia impor jagung dari Argentina dan Amerika sebanyak 3,5 juta ton dengan nilai Rp 10 triliun. Kemudian di tahun 2018, Indonesia kembali impor jagung 100.000 ton.
Perintah Bapak Presiden, Bulog harus membeli jagung petani Rp 3.150 per kilogram. Tidak boleh di bawah harga ini. Bulog tolong serap cepat, jangan serap dari luar negeri. Kita harus lindungi petani.
Tahun 2018, Indonesia ekspor 380.000 ton jagung. ”Artinya pada tahun 2018 produksi jagung surplus. Kenapa kalau surplus kita harus impor? Sebab saat itu, gudang Bulog kosong. Tidak ada jagung cadangan,” katanya. Dengan segera terserapnya jagung petani oleh Bulog, Amran berharap tidak akan lagi terjadi impor jagung.
Wakil Kepala Bulog Divisi Regional Jawa Timur Cecep Panji Nandia mengatakan, pada dasarnya Bulog siap menyerap jagung petani. ”Bulog siap menyerap jagung petani sesuai harga yang ditetapkan, yaitu Rp 3.150 per kilogram (kg) jagung kering pipil. Semua daerah di wilayah kerja kami sudah diinstruksikan untuk itu,” katanya.
Berdasarkan data Dinas Pertanian Provinsi Jatim, perkiraan luas panen jagung di Jatim pada Januari 2019 sebesar 17.286 hektar (ha). Adapun di Kabupaten Probolinggo luas lahannya 3.000 ha. Dari luas lahan panen tersebut, produksi jagung Jatim pada Januari diperkirakan mencapai 102.779 ton jagung pipilan kering.
Adapun untuk produksi jagung di Kabupaten Probolinggo mencapai 21.000 ton. Rata-rata produksi jagung di Kabupaten Probolinggo adalah 7 ton per ha jagung pipilan kering.
Puncak
Adapun dari 38 Kabupaten di Jawa Timur, diperkirakan potensi panen jagung pada Februari 2019 mencapai 273.564 ha dengan perkiraan produksi 1,2 juta ton jagung pipilan kering. Sementara pada Maret 2019, perkiraan luas panen adalah 175.011 ha dengan potensi produksi 636.610 ton jagung pipilan kering.
”Februari akan menjadi puncak panen jagung di Jawa Timur. Jika dijumlah secara total, panen jagung Januari hingga Maret 465.861 ha dengan produksi mencapai 1,94 juta ton. Ini ketersediaan jagung yang luar biasa. Kebutuhan peternak mandiri bisa kita penuhi sendiri,” tambah Amran.
Bupati Probolinggo Puput Tantriana Sari mengatakan, sebagai pemerintah di daerah, ia akan mengikuti kebijakan dari pemerintah pusat. Oleh karena itu, ia berharap kebijakan pemerintah terus mendukung kemajuan sektor pertanian.
”Kebijakan terkait pertanian itu gampang. Tinggal berikan saja kebutuhannya, jaga dan atur produksi, lalu arahkan pemasarannya dengan baik. Jangan selalu petani dijadikan komoditas politik yang tidak berhenti setiap saat,” kata Tantriana.
Selama ini, baik Amran maupun Tantriana mengakui bahwa sektor pertanian, terutama pangan, selalu menjadi bahan komoditas politik banyak orang.
”Itu karena terlalu banyak mafia dalam bidang pertanian. Namun, di era pemerintahan Jokowi-Kalla, Kementan bersama Panglima TNI, Kapolri, KPPU, dan Bulog terbanyak menyelesaikan persoalan mafia pangan. Ada 409 mafia pangan sudah dikirim ke penjara dan yang sedang proses hukum sebanyak 782 perusahaan. Mereka telah ditindak dengan tegas,” kata Amran.
Selain itu, Amran mengatakan, ada 15 perusahaan sudah di-blacklist dan sebentar lagi akan ditambah 21 perusahaan. ”Saya tidak akan membiarkan mafia pangan berkeliaran di Indonesia, apalagi mengatasnamakan kepentingan petani. Tidak ada kompromi bagi mafia pangan. Sebab, ketahanan pangan menyangkut ketahanan negara,” jelasnya.