Indonesia Bela Pasifik Selatan di DK PBB

AP PHOTO/MARY ALTAFFER

Menteri Luar Negeri RI Retno LP Marsudi (kanan) mengekspresikan kegembiraan dengan menutup wajahnya setelah mengetahui Indonesia terpilih sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, di Markas PBB, di New York, Jumat (8/6/2018).

JAKARTA, KOMPAS - Indonesia mengoptimalkan diplomasi ke Pasifik Selatan lewat peran sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa. Isu perubahan iklim jadi pintu masuk pendekatan itu.

"Perubahan iklim berdampak para kenaikan permukaan laut. Bagi negara-negara kepulauan seperti di Pasifik Selatan, perubahan permukaan laut dapat memengaruhi perbatasan dan itu bisa memicu konflik," tutur Direktur Jenderal Kerja Sama Multilateral Kementerian Luar Negeri Febrian Alphyanto Ruddyard, Rabu (16/1/2019), di Jakarta.

Perubahan iklim sebagai isu keamanan, khususnya terkait kenaikan permukaan laut, sebenarnya bukan hanya monopoli Pasifik Selatan. Negara kepulauan di Karibia dan pesisir Afrika juga berkepentingan dengan itu.

"Mereka mendukung pencalonan Indonesia. Sewajarnya Indonesia berbagi perhatian yang sama dengan mereka. Sebagai negara kepulauan, Indonesia juga terdampak oleh kenaikan permukaan laut. Karena Indonesia juga ingin terus meningkatkan hubungan dengan Pasifik Selatan dan isu ini berkaitan, sekalian saja," ujarnya.

Indonesia mengintensifkan hubungan dengan Pasifik Selatan dalam beberapa tahun terakhir terutama karena isu Papua. Pendekatan Indonesia membuat sebagian negara Pasifik Selatan tidak lagi mendukung kemerdekaan Papua.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Indonesia mengintensifkan hubungan dengan Pasifik Selatan dalam beberapa tahun terakhir terutama karena isu Papua merdeka.

Pendekatan Indonesia dilakukan terhadap beragam cara, termasuk lewat isu perubahan iklim. Isu perubahan iklim akan dibahas dalam sidang Dewan Keamanan (DK) PBB pada akhir Januari 2019.

Menteri Luar Negeri Retno PL Marsudi akan menghadiri sidang itu. Sidang lain di DK PBB yang membahas soal Timur Tengah.  Ada pula pertemuan soal Perempuan dan Perdamaian. Indonesia punya keunggulan di isu itu. Sebab, Indonesia salah satu negara yang aktif mengirimkan perempuan petugas dalam pasukan penjaga perdamaian.

Febrian mengatakan, perubahan iklim adalah isu keamanan non tradisional dan menjadi fakta beberapa waktu belakangan. Jika di negara kepulauan ada masalah kenaikan permukaan laut yang dikhawatirkan berdampak pada perbatasan antarnegara, di negara daratan bisa berdampak pada pasokan air.

"Hujan yang berkurang bisa membuat pasokan air terganggu dan memicu perebutan sumber daya air," kata dia.

Lewat pertemuan bilateral itu, Indonesia menyampaikan Palestina akan menjadi prioritas.

Sementara soal Timur Tengah, Indonesia akan terus meminta perhatian soal Palestina. Sejak terpilih pada 2018, Indonesia sudah berkomunikasi dengan anggota DK PBB lainnya. Lewat pertemuan bilateral itu, Indonesia menyampaikan Palestina akan menjadi prioritas.

"Indonesia akan melihat semua peluang isu. Jika masalah Jerusalem berat, akan masuk soal pemberdayaan perempuan, kemanusiaan, perlindungan pengungsi agar tidak jadi korban trafficking (perdagangan manusia)," ujarnya.

Terorisme

Febrian mengatakan, Indonesia tidak hanya menjadi anggota biasa di DK PBB. Indonesia menjadi ketua komite penegakan resolusi nomor 1257, 1188, dan 1540. "Sebagai ketua komite, Indonesia memastikan negara-negara anggota (PBB) menegakkan resolusi," ujarnya.

Dalam resolusi 1257 yang mengatur soal terorisme, Indonesia harus memastikan orang dan lembaga yang dalam daftar resolusi itu disanksi. Ada tiga sanksi yakni pembekuan aset, pelarangan perjalanan, dan pelarangan transaksi senjata.

Direktur Perlucutan Senjata pada Kemlu Grata Endah mengatakan, Indonesia tidak hanya mengawasi agar resolusi ditegakkan. Indonesia juga membantu negara-negara lain meningkatkan kemampuan untuk menegakkan resolusi itu.

"Sebagian negara belum punya perangkat hukum untuk menegakkan resolusi itu. Karena itu, perlu dibantu," ujarnya.

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Indonesia memiliki pengalaman dalam perang melawan terorisme dan radikalisme. Foto ini memperlihatkan betapa aparat keamanan kita sigap menghadapi terorisme dalam kejadian di Pos Polisi Sarinah, Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (14/1/2016).

Indonesia punya pengalaman baik soal terorisme dan radikalisme. Karena itu, pemberantasan terorisme menjadi salah satu isu prioritas Indonesia selama jadi anggota tidak tetap DK PBB.

"Indonesia punya perangkat hukum untuk penanggulangan terorisme dan radikalisme secara lunak dan dalam koridor penegakan hukum," kata dia.

Bina damai juga menjadi isu prioritas. Indonesia tidak ingin PBB hanya menjaga perdamaian. "Jangan sampai konflik yang selesai pecah lagi. Karena itu perlu bina damai dan Indonesia mendorongnya dikolaborasikan dengan pembangunan berkelanjutan," kata dia.