Agnes Theodora, Muhammad Ikhsan Mahar, Fajar Ramadhan, dan Suhartono
·4 menit baca
Setiap pasangan calon peserta Pemilihan Presiden 2019 menyiapkan secara serius untuk mengikuti debat hari ini. Pengaruh debat terhadap elektabilitas bisa 5-6 persen
JAKARTA, KOMPAS - Tim sukses kedua pasangan calon presiden-wakil presiden mempersiapkan berbagai aspek, dari substansi sampai aksi panggung, untuk menghadapi debat presidensial yang diadakan Kamis (17/1/2019) ini. Penampilan para kandidat saat debat bisa memengaruhi elektabilitas mereka, terutama karena masih ada pemilih mengambang atau yang belum menentukan pilihan.
Debat hari ini, yang merupakan debat pertama dari lima debat presidensial, digelar pukul 20.00-22.00 dan akan ditayangkan secara langsung oleh beberapa stasiun televisi. Materi debat hari ini menyangkut isu penegakan hukum, korupsi, hak asasi manusia, dan terorisme.
Wakil Presiden Jusuf Kalla yang pernah mengikuti debat presidensial saat Pemilu 2004, Pemilu 2009, dan Pemilu 2014 mengingatkan, debat presidensial itu dapat menurunkan atau menaikkan elektabilitas kandidat.
”Pengaruhnya (terhadap elektabilitas) bisa 5-6 persen jika berhasil meyakinkan visi misi dan program terhadap calon pemilih dan tanpa kesalahan ucap. Sebaliknya, jika gagal, apalagi salah ucap, justru hilang (elektabilitas) sampai 5-6 persen dukungan suaranya,” ujar Kalla, Rabu (16/1) di Siem Raep, Kamboja.
Pemilih rasional
Terkait hal itu, peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS), Arya Fernandes, berpendapat, kedua pasangan calon perlu memakai momentum debat pada hari ini untuk menyosialisasikan gagasan dan tawaran program kerjanya kepada publik, khususnya kelompok pemilih mengambang atau yang belum menentukan pilihan, yang umumnya merupakan pemilih rasional.
Hasil jajak pendapat Litbang Kompas pada 24 September-5 Oktober 2018, yang melibatkan 1.200 responden, dengan margin kesalahan +/- 2,8 persen, menunjukkan ada 14,7 persen responden yang merahasiakan atau belum menentukan pilihan. Selain itu, ada sekitar 30 persen pemilih pada kedua pasangan calon itu yang masih bisa berubah pikiran (Kompas, 24/10/2018).
Pemilihan Presiden 2014, menurut Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanudin Muhtadi, menunjukkan bagaimana debat capres-cawapres bisa berpengaruh signifikan terhadap elektabilitas. Menurut dia, salah satu hal yang saat itu mendongkrak elektabilitas Jokowi-Kalla adalah performa saat debat.
”Bukan hanya penguasaan substansi, melainkan juga aspek lain, seperti penampilan, artikulasi, dan gaya komunikasi,” ujarnya.
Agar debat efektif, kata Arya, kandidat juga diharapkan bisa memberikan penekanan pada beberapa isu kunci yang menjadi perhatian publik.
Mengacu pada jajak pendapat Litbang Kompas, 9-10 Januari 2019, dengan 527 responden di 17 kota besar di Indonesia, mayoritas responden berharap penyelesaian kasus korupsi besar menjadi prioritas kedua pasangan. Isu lain yang disoroti responden adalah penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM berat masa lalu serta pemberantasan terorisme.
Persiapan kandidat
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani, mengatakan, penuntasan kasus korupsi besar merupakan domain penegak hukum. Presiden tak bisa mengintervensi penanganan kasus sehingga yang bisa dijanjikan Jokowi-Ma’ruf adalah melapangkan jalan untuk penuntasan kasus-kasus itu.
Beberapa program yang ditawarkan dan akan disampaikan saat debat nanti, ujarnya, adalah memastikan anggaran pemberantasan korupsi meningkat.
Saat debat, Jokowi-Ma’ruf akan menyampaikan komitmen mereka untuk tidak mengganggu kewenangan KPK, misalnya dengan merevisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK. Sebaliknya, Jokowi-Ma’ruf akan merevisi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi guna memperkuat pemberantasan korupsi.
Terkait penuntasan kasus dugaan pelanggaran HAM berat di masa lalu, Jokowi-Ma’ruf siap memaparkan perkembangan penanganan sejumlah kasus itu. Jokowi-Ma’ruf juga akan menyampaikan komitmen untuk melanjutkan upaya penuntasan kasus tersebut.
TKN Jokowi-Ma’ruf menargetkan penampilan Jokowi-Ma’ruf pada debat nanti bisa mendongkrak elektabilitas hingga 10-15 persen.
Persiapan juga dilakukan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Juru bicara Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga, Andre Rosiade, memastikan, pemberantasan korupsi menjadi salah satu isu utama yang menjadi perhatian Prabowo.
”Pak Prabowo berkomitmen perkuat dukungan kepada KPK, Polri, Kejaksaan Agung, dan lembaga kehakiman. Langkah ini untuk membuat KPK tenang, jadi kami tidak akan sekadar bernarasi,” ujar Andre.
Selain penguatan lembaga penegak hukum, Andre memastikan Prabowo-Sandiaga menjadikan penyelesaian kasus penyidik KPK Novel Baswedan sebagai prioritas. Dalam 100 hari masa kepemimpinan nanti, Prabowo-Sandiaga akan membuka dan memproses hukum pihak yang melindungi para pelaku penyiraman terhadap Novel yang terjadi April 2017.
Terkait kasus pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, Prabowo-Sandiaga akan mengajak berbicara para korban dan penegak hukum. Langkah itu, tambah Andre, bertujuan menentukan langkah penyelesaian kasus HAM masa lalu, misalnya melalui pengadilan HAM atau rekonsiliasi.
”Kasus HAM masa lalu harus diselesaikan tuntas agar tak ada lagi pekerjaan rumah bagi pemerintah masa depan,” kata Andre.