Ancaman veto AS tak menyurutkan tekad Presiden Mahmoud Abbas mendaftarkan lagi Palestina sebagai anggota penuh PBB. Ini momentum bagi Indonesia memperjuangkan Palestina di DK PBB.
NEW YORK, SELASA Presiden Palestina Mahmoud Abbas menyatakan akan mendaftarkan lagi Palestina sebagai anggota penuh PBB. Proses itu akan dijalankan dalam beberapa pekan lagi. Posisi Palestina sebagai ketua Kelompok 77 diharapkan mendorong keberhasilan.
AFP/DON EMMERT
Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres (kiri) berbicara dengan Presiden Palestina Mahmoud Abbas di sela-sela pertemuan kelompok negara-negara yang tergabung dalam G-77, Selasa (15/1/2019), di New York, Amerika Serikat. Secara resmi Palestina duduk menjadi ketua G-77, yang sebelumnya diampu oleh Mesir.
Abbas menyampaikan rencana itu, Selasa (15/1/2019), sebelum menerima penyerahan jabatan ketua Kelompok 77 (G-77), koalisi 134 negara berkembang plus China di PBB. Palestina didaftarkan menjadi anggota ke-194 PBB kepada Sekjen PBB Ban Ki-moon, 23 September 2011.
Upaya saat itu gagal dan tidak berlanjut sampai Dewan Keamanan PBB. Palestina gagal mendapat dukungan 9 dari 15 anggota DK PBB. Andaikata saat itu dukungan didapat, AS— mitra terdekat Israel—bersiap-siap memveto resolusi mendukung keanggotaan Palestina.
Menurut Menlu Palestina Riad al-Malki, pihaknya mengetahui, kelak Palestina kembali menghadapi veto AS. Namun, itu tak menghalangi Palestina untuk mendaftarkan diri sebagai anggota ke-194 PBB. ”Jadi, ini hanya soal waktu, mungkin beberapa minggu lagi... kami ke DK PBB untuk mengirim permohonan kami,” kata Malki.
Ketika permohonan itu kelak diajukan, Indonesia menjadi salah satu anggota DK PBB. Hal itu menjadi kesempatan nyata bagi Indonesia membantu mewujudkan keanggotaan penuh Palestina di PBB, seperti dijanjikan Presiden Joko Widodo dalam kampanye Pilpres 2014.
Setelah gagal pada 2011, Palestina maju ke Majelis Umum (MU) yang beranggotakan 193 negara yang tidak ada vetonya. Di forum itu, pada November 2012, Palestina meraup dukungan mayoritas lebih dari dua per tiga anggota MU PBB untuk meningkatkan status dari pemantau PBB menjadi negara pemantau bukan anggota.
Status baru itu merupakan pintu masuk Palestina menjadi anggota sejumlah organisasi- organisasi PBB dan internasional lainnya, termasuk Mahkamah Kriminal Internasional.
Dukungan G-77 kepada Palestina sebagai ketua kelompok itu dimaksudkan untuk membantu pendaftaran kembali Palestina sebagai anggota penuh PBB. Namun, karena bukan negara anggota PBB, Palestina perlu meminta persetujuan Sidang Umum PBB untuk bisa memimpin G-77. Persetujuan diberikan, Oktober lalu, kendati ada penolakan Israel dan AS.
Tekad Abbas
Setelah Palestina jadi Ketua G-77, Abbas berjanji menentang serangan terhadap multilateralisme dan berjanji mengupayakan perdamaian lewat solusi dua negara dalam konflik Israel-Palestina. ”Palestina tak bisa dikecualikan. Kami juga menderita di bawah penjajahan asing,” kata Abbas dalam pidato pengangkatannya sebagai Ketua G-77.
Abbas menegaskan lagi komitmen Palestina pada hukum internasional dan solusi damai terkait pendudukan Israel. Upaya perundingan Palestina- Israel terganjal oleh sikap Presiden AS Donald Trump yang mengakui Jerusalem sebagai ibu kota Israel. Dengan sikap itu, AS tak lagi dipercaya Abbas sebagai mediator yang netral.
Sekjen PBB Antonio Guterres mengatakan, kepemimpinan G-77 pada 2018 telah membuktikan, sekali lagi, kelompok itu sebagai pusat kekuatan, dan multilaterisme merupakan satu-satunya cara untuk berbagi tantangan. (AFP/AP/RET)
