JAKARTA, KOMPAS – Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan pengentasan kemiskinan melalui Program Keluarga Harapan yang tepat sasaran dengan waktu penyaluran yang tepat, baik dalam bantuan tetap maupun komponen, telah memberikan pengaruh siginifikan dalam penurunan angka kemiskinan di tingkat nasional.
“Jadi Program Keluarga Harapan tidak hanya bantuan tetap reguler dan akses yang diberikan untuk setiap keluarga per tahun, karena di luar itu ada bantuan-bantuan berdasarkan komponen pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan sosial. Semuanya saling terkait satu sama lain,” ujar Agus di Jakarta, Rabu (16/1/2019).
Hal ini disampaikan Mensos, menyusul publikasi Badan Pusat Statistik tentang angka kemiskinan di Indonesia turun dari 10,12 persen pada September 2017 menjadi 9,66 persen pada September 2018.
Menurut Agus, dalam indeks bantuan sosial Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tetap diberikan secara reguler Rp 550.000 per keluarga/tahun. Selain itu ada tujuh bantuan komponen yang diberikan per jiwa per tahun, yakni untuk ibu hamil Rp 2,4 juta, anak usia dini Rp 2,4 juta, anak SD/sederajat Rp 900.000, anak SMP/sederajat Rp 1,5 juta, SMP/sederajat Rp 2 juta, penyandang disabilitas Rp 2,4 juta, dan lanjut usia Rp 2,4 juta.
“Untuk bantuan komponen, maksimal empat orang dalam satu keluarga menerima bantuan,” ujar Agus.
Misalnya dalam satu keluarga ada ibu hamil, dua anak usia dini, dan seorang lansia, maka keluarga tersebut akan menerima bantuan sebesar Rp 9,6 juta ditambah Rp bantuan tetap reguler Rp 550.000.
Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial (Linjamsos) Kemsos, Harry Hikmat menambahkan, dengan bantuan yang sesuai dengan beban tanggungan dari setiap keluarga yang bervariasi, pemerintah mempunyai target agar peningkatan sumber daya manusia dapat secara signifikan ditingkatkan, sekaligus bisa mempercepat pengurangan kemiskinan.
Terkait dengan bantuan yang sangat siginifikan peningkatannya, Kemsos telah memperbaharui data penerima PKH 2019 sebanyak 10 juta KPM PKH, yang targetnya sama di 2018.
“Hasil validasi ulang telah dimutakhirkan, dan data penerima bantuan tahun 2019 adalah 9,494.400 KPM. Jadi ini sangat ketat, karena bantuannya sangat besar. Kalau memang tidak penuhi syarat akan dikeluarkan,” kata Harry.
Ia mengatakan, pada tahun 2018 dari pencairan PKH Tahap I sampai Tahap IV, jumlah masyarakat yang meningkat kesejahteraan atau sudah dikeluarkan dari peserta PKH sebanyak 621.789 KPM. Jumlah tersebut meningkat hampir tiga kali lipat dibandingkan tahun 2017 sebanyak 230.351 KPM. Hal itu dipengaruhi oleh peningkatan jumlah sasaran dari 6 juta jiwa menjadi 10 juta jiwa.
“Untuk percepatan pengurangan kemiskinan pada tahun 2019 ini, sesuai kebijakan presiden anggaran PKH dari yang semula 17,4 triliun ditingkatkan menjadi Rp 34,4 triliun. Jumlah sasaran tetap 10 juta jiwa, dengan pertimbangan perlu upaya yang serius perbaikan kualitas SDM, terutama menekan gizi buruk, mencegah stunting, dan meningkatkan partisipasi sekolah khususnya SMP dan SMA,” ujar Harry.