Dewan Adat Papua Tunggu Regulasi Pengelolaan

KOMPAS/BRIGITTA ISWORO LAKSMI

Pengurus Lembaga Pengelola Hutan Desa Manggroholo-Sira, beberapa waktu lalu, di Hutan Desa Manggroholo-Sira, Kabupaten Sorong Selatan, menunjukkan pohon merbau yang baru ditebang warga. Penebangan pohon di hutan desa dilakukan setelah ada kesepakatan bersama. Setiap pohon yang ditebang langsung dilakukan penanaman kembali. Pohon merbau di kawasan Hutan Desa Manggroholo-Sira saat ini merupakan peninggalan nenek moyang. Warga setempat belum pernah menanam merbau.

JAYAPURA, KOMPAS — Dewan Adat Papua menuntut Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan segera menyiapkan regulasi khusus  mengenai pengelolaan hutan adat. Hal tersebut untuk menghentikan aktivitas pengiriman kayu tanpa izin dari wilayah Papua.

Wakil Ketua Dewan Adat Papua John Gobay di Jayapura, Jumat (18/1/2019), mengatakan, pihaknya menuntut agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) segera mengeluarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria (NSPK) yang menjadi dasar hukum pengelolaan hutan adat. Masyarakat pemilik hak ulayat tidak ingin kayu dari hutan adat yang keluar selalu dianggap ilegal.

Tidak dikeluarkannya NSPK, katanya, merupakan bentuk pengabaian pada putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012 bahwa hutan adat bukanlah hutan negara. Oleh karena itu, masyarakat berhak mengelola hutan adat milik mereka.

Harus ada regulasi yang jelas dari pemerintah pusat.

”Selama tidak ada NSPK, izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat (IUPHHK-MHA) tidak dapat dikeluarkan pemda setempat,” kata John.

Menurut John, NSPK tersebut juga membuka peluang bagi masyarakat adat membuat usaha pengelolaan kayu. Selama ini, masyarakat hanya menjual kayu, misalnya jenis merbau, kepada perusahaan dengan nilai jual yang sangat rendah.

”Dengan adanya regulasi yang jelas dari KLHK, masyarakat dapat mengelola hutan adat miliknya dengan kuota lahan yang terbatas untuk menjaga kelestarian lingkungan. Mereka juga siap membayar pajak kepada negara,” kata John.

Ia pun mengakui, ratusan kontainer kayu merbau  yang disita di Surabaya dan Makassar—karena diduga ilegal—berasal dari hutan milik masyarakat adat dari sejumlah kabupaten di Papua, seperti Jayapura dan Sarmi.

KOMPAS/FABIO M LOPES COSTA

Penjabat Gubernur Papua Soedarmo bersama Kepala Dinas Kehutanan Papua Jan Ormuseray meninjau barang bukti kayu merbau yang tidak memiliki surat keterangan sahnya hasil hutan di Pelabuhan Jayapura, beberapa waktu lalu. Dinas Kehutanan Provinsi Papua menggagalkan pengiriman 69 kontainer kayu merbau ke Surabaya.

Sepanjang Desember 2018 hingga Januari 2019, Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dibantu TNI Angkatan Laut menggagalkan pengiriman kayu merbau ilegal dari Papua dan Papua Barat. Total disita 384 kontainer dalam empat kali pengiriman dengan nilai total sekitar Rp 120 miliar atau setara lebih dari 7.000 meter kubik.

Saat ini, tim Ditjen Penegakan Hukum KLHK, tim KPK, dan polisi masih menyelidiki kasus yang melibatkan sejumlah perusahaan tersebut. Asal kayu dan dokumen keluarnya kayu dari pelabuhan masih belum diketahui secara pasti.

”Mudah-mudahan dengan penyitaan ratusan kontainer kayu itu menjadi koreksi bagi masyarakat adat dan pemerintah bahwa harus ada regulasi yang jelas dari pemerintah pusat,” kata John.

KOMPAS/ICHWAN SUSANTO

Sejumlah pejabat memeriksa kontainer berisi olahan kayu merbau asal Papua, Rabu (16/1/2019) di Pelabuhan Peti Kemas Teluk Lamong, Surabaya, Jawa Timur. Kontainer ini satu di antara 119 kontainer yang disita Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sejak 7 Januari 2019. Kayu-kayu yang masih segar tersebut diduga hasil pembalakan liar di Papua yang dikirim melalui Jayapura, Papua. Sejak Desember 2018 hingga Januari 2019, KLHK menyita 384 kontainer serupa yang 57 kontainer di antaranya disita di Makassar.

Tunggu tujuh tahun

Kepala Bidang Perlindungan Hutan Dinas Kehutanan Provinsi Papua Yan Pugu mengakui, masyarakat sudah menunggu NSPK dari KLHK selama tujuh tahun terakhir.

”Pada tahun 2015, kami bersama Gubernur Papua Lukas Enembe secara langsung menemui Menteri KLHK Siti Nurbaya untuk meminta kejelasan penetapan NSPK. Tapi, permintaan ini belum ditindaklanjuti hingga kini,” kata Yan.

Ia menambahkan, 20 kelompok masyarakat yang memegang izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu masyarakat hukum adat  tidak dapat beroperasi hingga saat ini. ”Dengan adanya NSPK, kami akan membatasi luas areal hutan yang dikelola setiap kelompok maksimal 5.000 hektar,” kata Yan.

Kompas/Ichwan Susanto

Warga Kampung Sira di Distrik Saifi, Kabupaten Sorong Selatan, Papua Barat, beberapa waktu lalu, menunjukkan pohon merbau berukuran sedang di dalam hutan desa mereka. Warga Kampung Sira dan tetangga mereka, Kampung Manggroholo, mendapatkan hak kelola hutan desa pertama di Papua Barat. Hak kelola ini memberi ruang bagi masyarakat untuk memanfaatkan hasil hutan secara lestari.

Pengelolaan lahan masyarakat adat, sejak puluhan tahun lalu, masih menjadi isu hangat. Salah satunya terkait sejumlah penyesuaian yang harus dilakukan antara hukum negara dan hukum adat.

Di Jakarta, penyitaan 384 kontainer  kayu merbau hasil pembalakan liar  diapresiasi sejumlah pihak. Pada saat yang sama, pemerintah juga didesak memperbaiki tata kelola hutan, terutama sistem verifikasi legalitas kayu.

Tanpa perbaikan di hulu, kejadian serupa terus berulang dan menurunkan kepercayaan internasional pada sumber kayu legal dan berkelanjutan dari Indonesia.

Pengungkapan pembalakan liar di Papua bukan kali ini saja. Pada tahun 2003-an, Kementerian Kehutanan (Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan) merilis setiap bulan 600.000 meter kubik kayu ilegal dari Papua dikirim ke beberapa negara tujuan, seperti China, India, dan Vietnam.