Jadikan Politik Lebih Rasional

Debat perdana calon presiden telah berlangsung. Meskipun belum sempurna, debat menjawab skeptisisme bahwa debat hanya seremonial belaka.

Awalnya publik memandang miring melihat debat ketika KPU memberikan kisi-kisi pertanyaan soal debat. KPU pun diragukan netralitasnya. KPU di-bully karena dianggap tidak independen. Namun, debat semalam, meski belum sempurna, telah memberikan ruang kepada calon presiden (capres) untuk menyampaikan visi dan misi serta gagasannya.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Ketua KPU Arief Budiman (tengah) di antara pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno sebelum dimulainya debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Tema debat yaitu hukum, hak asasi man usia, korupsi, dan terorisme.

Selamat harus diucapkan kepada KPU sebagai penyelenggara debat. Kedua pasangan calon bisa menyampaikan gagasannya dan menyampaikan pesan persatuan dan kedamaian ketika debat usai. Meskipun moderator mengajak pasangan calon untuk saling memberikan apresiasi dalam pernyataan penutup—dan tidak terjadi—bahasa tubuh kedua pasangan calon tetap menyampaikan pesan persatuan dan kedamaian.

Penyelenggara debat tidak boleh berpuas diri. Masih ada empat debat lagi yang harus dipersiapkan. Debat harus lebih tajam menghadirkan solusi untuk menjawab permasalahan negeri. Publik mengharapkan ada kebaruan dan program konkret yang ditawarkan pasangan. Dari debat perdana, unsur kebaruan ditawarkan calon presiden Prabowo Subianto yang menempatkan posisi presiden sebagai chief of law enforcement officer untuk mengatasi problem hukum di Indonesia.

Posisi presiden sebagai chief of law enforcement sebagaimana dibayangkan Prabowo tidak dielaborasi lebih jauh. Sejumlah panelis yang menyusun pertanyaan tak diberi kesempatan bertanya untuk mempertajam jawaban Prabowo. Pasangan calon pun tidak ingin berdebat lebih jauh soal proposal baru yang ditawarkan Prabowo.

Debat pertama yang mengambil tema soal hukum, korupsi, hak asasi manusia, dan terorisme sebenarnya belum menawarkan gagasan baru, misalnya untuk memerangi korupsi Indonesia. Kedua pasangan calon sama-sama ingin memperkuat KPK, tetapi belum tergambar secara jelas bagaimana operasionalisasinya, bagaimana strateginya untuk melindungi KPK dari berbagai ”serangan” politik ataupun intimidasi.

Gagasan pembahasan korupsi masih terlalu biasa, termasuk resep menaikkan gaji hakim, jaksa, dan polisi. Kenyataannya, seorang Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar, yang penghasilannya besar, ditangkap KPK. Bahkan, penyelesaian isu pelanggaran HAM masa lalu juga tidak terbahas sama sekali.

Debat diharapkan menjadikan politik lebih rasional dan bukan lagi emosional. Debat adalah sarana pendidikan politik bagi calon presiden untuk membangun kontrak sosial baru. Untuk mendapatkan gagasan orisinal yang kuat, terobosan baru, debat diperlukan untuk menguji gagasan itu. Dengan perdebatan antarcapres, kita berharap solusi-solusi untuk menyelesaikan masalah bangsa bisa didapatkan. Untuk itu, pelaksanaan debat perlu lebih dipertajam untuk mendapatkan substansi dan tidak hanya mengambang di awang-awang.