JAKARTA, KOMPAS — Ketentuan baru terkait biaya tambahan yang harus dibayar peserta Jaminan Kesehatan Nasional-Kartu Indonesia Sehat atau JKN-KIS melalui urun biaya dan selisih biaya, itu dipandang terlambat. Ketentuan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 51 Tahun 2018 itu pun [...]
Untuk dapat mengakses konten ini, silakan berlangganan paket Kompas Digital Premium atau login jika sudah berlangganan. Bagi pengguna baru, daftar dan dapatkan akses bebas ke semua Berita Bebas Akses