Pertanyaan Dirahasiakan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Joko Widodo-Ma\'ruf Amin dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno saat debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Tema debat yaitu hukum, hak asasi man usia, korupsi, dan terorisme.

KPU memutuskan pada debat kedua tidak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan sebelum debat kepada pasangan calon. Dengan begitu, KPU juga perlu menjamin kerahasiaan pertanyaan.

JAKARTA, KOMPAS - Komisi Pemilihan Umum memastikan akan mengubah format dan desain debat presidensial kedua pada Pemilu 2019. Pertanyaan debat tidak lagi akan diberikan sebelum debat kepada dua calon presiden dan calon wakil presiden. Dengan langkah ini, KPU punya pekerjaan rumah untuk menjamin kerahasiaan pertanyaan terjaga agar tidak merusak kredibilitas lembaga.

Anggota KPU, Wahyu Setiawan, Minggu (20/1/2019) di Jakarta, mengatakan, KPU sudah sepakat untuk mengubah format dan desain debat menyusul banyaknya masukan dari banyak pihak mengenai perhelatan debat perdana, pekan lalu. Desain debat selanjutnya masih akan dibahas KPU dengan pihak terkait, terutama perwakilan pasangan capres-cawapres dan rekanan media sebagai penyelenggara. Rapat evaluasi menurut rencana digelar Senin (21/1) di kantor KPU, Jakarta.

”Yang pasti kisi-kisi pertanyaan dari panelis tidak akan diberitahukan kepada pasangan calon. Adapun untuk format dan mekanisme debatnya bagaimana akan menyusul dirumuskan,” kata Wahyu.

Terkait debat perdana 17 Januari, Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, mekanisme debat memang dilakukan dengan mengombinasikan antara pertanyaan terbuka dan tertutup.

”Banyak orang bilang ini bagus supaya nanti kandidat bisa lebih menyajikan data, substansinya lebih terurai dengan dalam. Namun, ada juga yang mengatakan tidak perlu, dan biarkan saja pasangan calon berbicara apa adanya. Kami dengarkan masukan dari banyak pihak supaya lebih komprehensif dalam melakukan evaluasi,” ujarnya.

KOMPAS/DHANANG DAVID ARITONANG

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini mengingatkan, evaluasi debat yang dilakukan KPU seyogianya juga membahas kemungkinan lain yang bisa timbul andai kata kisi-kisi itu tidak diberikan kepada pasangan calon. Berkaca dari penyelenggaraan debat pada Pemilu 2014, ada keluhan dari pasangan calon yang mengatakan pertanyaan dari panelis bocor dan sebagainya, yang membuat imparsialitas debat dipertanyakan.

”Tidak ada jaminan KPU tidak akan berhadapan dengan kecurigaan semacam itu. Namun, sepanjang KPU solid dan matang merumuskan format debat, isu semacam itu bisa ditepis,” kata Titi.

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Calon Presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno berjabat tangan seusai debat perdana capres-cawapres Pilpres 2019 di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (17/1/2019). Tema debat yaitu hukum, hak asasi man usia, korupsi, dan terorisme.

Mantan anggota KPU, Sigit Pamungkas, mengingatkan KPU seharusnya kembali ke tujuan awal menyajikan debat yang menarik. Dia juga mendorong KPU untuk tidak terlalu kompromistis dengan kepentingan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.

Merinci program

Tim Kampanye Nasional (TKN) Joko Widodo-Ma’ruf Amin dan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno menganggap debat yang difasilitasi KPU hanya untuk menyampaikan secara singkat garis besar visi, misi, dan program kerja. Untuk itu, tim sukses kedua pasangan calon akan menggiatkan pertemuan dengan masyarakat guna menjelaskan secara rinci janji-janji politik selama masa kampanye.

Juru Bicara TKN Jokowi-Ma’ruf, Ace Hasan Syadzily, saat dihubungi di sela-sela mendampingi kegiatan kampanye Ma’ruf di wilayah Bandung, Jawa Barat, mengatakan, kegiatan blusukan dan kampanye tatap muka dilakukan untuk menyampaikan visi-misi yang tidak terelaborasi dan disampaikan utuh saat debat.

Ace mencontohkan, terkait isu hak asasi manusia, pasangan Jokowi-Ma’ruf tak hanya menekankan penyelesaian kasus HAM masa lalu, tetapi juga hak kesetaraan di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik yang harus dipenuhi bagi perempuan, anak, dan kaum disabilitas.

Secara terpisah, Koordinator Juru Bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai visi-misi yang disampaikan secara singkat pada debat lalu harus dijabarkan lebih detail oleh tim kampanye dan juru bicara secara langsung kepada masyarakat. Upaya itu, lanjutnya, dilakukan melalui kegiatan tatap muka yang digelar BPN Prabowo-Sandiaga di semua daerah.

Terkait penyampaian visi dan misi, Dahnil menambahkan, Prabowo-Sandiaga juga menyampaikan hal itu kepada pihak-pihak yang akan bersentuhan langsung dengan pemerintahan. Atas dasar itu, BPN Prabowo-Sandiaga menggelar pertemuan dengan 21 duta besar negara Uni Eropa, Jumat lalu.

”Pertemuan itu untuk menyampaikan arah kebijakan ekonomi dan luar negeri Prabowo-Sandiaga,” ujarnya.