PALEMBANG, KOMPAS — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto meminta setiap pihak dapat meminimalisasi potensi konflik dalam penyelenggaraan pemilu. Badan Pengawas Pemilu pun sudah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengantisipasi adanya kemungkinan pelanggaran dalam pelaksanaan pemilu.
Wiranto hadir sebagai Pembina Apel Siaga Pengawas Pemilu 2019 yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) di Wisma Atlet, Kompleks Olahraga Jakabaring, Palembang, Senin (21/1/2019). Hadir dalam acara tersebut sekitar 4.500 anggota Bawaslu se-Sumatera Selatan. Keberadaan apel pengawas pemilu ini merupakan yang terbesar di dunia, ditandai dengan adanya rekor Museum Rekor-Dunia Indonesia (Muri).
Wiranto menuturkan, kesuksesan sebuah penyelenggaraan pemilu juga sangat bergantung pada pengawasan yang baik. ”Keberadaan apel siaga ini menandai kesiapan petugas pengawas pemilu untuk mengawal penyelenggaraan pemilu agar berjalan dengan aman, sukses, jujur, adil, terbuka,” ujarnya.
Menurut Wiranto, dengan pengawasan yang baik, hal itu tentu dapat menekan potensi konflik yang ada di daerah pemilihan. Untuk itu, lanjutnya, diperlukan kesadaran semua pihak, seperti partai politik, masyarakat, dan calon anggota legislatif atau eksekutif itu sendiri, untuk dapat menjaga suasana tetap kondusif.
”Pemilu ini adalah pesta demokrasi, bukan konflik demokrasi sehingga masyarakat benar-benar menyadari bahwa ini adalah pesta untuk rakyat dalam memilih pemimpinnya,” ucap Wiranto.
Wiranto mengapresiasi semangat para pengawas pemilu di Sumatera Selatan yang menyatakan siap mengawasi segala bentuk potensi pelanggaran yang terjadi dalam masa kampanye, pemungutan, dan penghitungan suara. ”Saya berharap semangat ini dapat menjalar hingga ke daerah-daerah lain,” ucapnya.
Serentak
Sementara Ketua Bawaslu Abhan mengatakan, ada perbedaan antara pemilu tahun 2014 dan pemilu tahun ini. Perbedaannya terkait keserentakan. Rakyat memilih langsung anggota legislatif dan presiden. ”Nantinya, ada lima kotak yang akan disediakan di TPS (tempat pemungutan suara),” ujarnya.
Oleh karena pemilu dilakukan secara serentak, pengawasan penyelenggaraan pemilu harus ditingkatkan. Untuk itu, pihaknya akan membentuk pengawas TPS yang akan mulai diseleksi pada Februari mendatang. ”Pedoman seleksi akan terbit sekitar Februari,” lanjutnya.
Pengawas TPS memiliki tugas melakukan pengawasan dalam proses pemungutan dan penghitungan. Karena itu, mereka yang terpilih harus memiliki integritas, independen, dan obyektif.
Abhan mengatakan, jajaran Bawaslu di provinsi juga harus mengadakan bimbingan teknis kepada masyarakat agar turut melakukan pengawasan dalam proses penyelenggaraan pemilu dalam bentuk pengawasan partisipatif.
Sejumlah potensi pelanggaran mulai terlihat di masa kampanye ini, mulai dari politik uang, hoaks, ujaran kebencian, hingga sejumlah pelanggaran lain. Untuk itu, pengawasan harus tetap diperketat sedari dini.
Peran pengawas pemilu sangat penting lantaran mereka harus dapat bersikap adil dan dapat menjaga integritasnya. ”Persoalan akan muncul kalau penyelenggara pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, tidak bersikap adil, independen, dan obyektif,” ujar Abhan.
Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengungkapkan, dengan semangat ini, akan muncul rasa optimistis bahwa pemilu di Sumatera Selatan dapat berjalan dengan aman, adil, dan bermartabat.