Hasil Referendum Tentukan Perdamaian di Filipina Selatan
Oleh
Pascal S Bin Saju
·3 menit baca
MANILA, SELASA — Hampir 3 juta warga minoritas Muslim Mindanao, Filipina selatan, telah memberikan suara mereka dalam referendum, Senin (21/1/2019). Hasil referendum, yang menjadi puncak seluruh proses negosiasi sejak lama, diharapkan benar-benar dapat membawa perdamaian sejati di wilayah itu.
Situs berita Philstar, Selasa (22/1/2019), melaporkan, Komisi Pemilihan Umum (Comelec) dan polisi menyebut, plebisit tentang Hukum Organik Bangsamoro (BOL) di Mindanao ”berhasil”. Namun, perlu beberapa hari untuk mendapatkan hasil jajak pendapat yang akan menentukan otonomi Bangsamoro tersebut.
Di beberapa wilayah, pemungutan suara justru mengalami penudaan atau terlambat dibuka, seperti terjadi di kota Cotabato. ”Secara keseluruhan, plebisit BOL berhasil. Kami hanya harus menunggu hasilnya,” kata juru bicara Comelec, James Jimenez, dalam wawancara dengan Philstar.
Menurut Jimenez, daerah pemilihan dibuka ”100 persen” di semua wilayah. Namun, 24 dari 374 tempat pemungutan suara di Cotabato dibuka terlambat empat jam karena guru yang bertugas sebagai KPPS tidak muncul.
Para guru mengatakan, mereka menerima ”pesan ancaman” sehingga memilih untuk tidak melaporkan tugas pemungutan suara. Jimenez mengatakan, para guru yang tidak datang digantikan oleh orang lain, tetapi masih menyebabkan penundaan sehingga memengaruhi sekitar 8.000 pemilih.
Referendum untuk mengakhiri konflik, yang mematikan selama puluhan tahun dan untuk memberi mereka wewenang yang lebih besar terhadap lahan dan sumber daya alamnya, diharapkan bisa membawa perdamaian di wilayah bergolak Filipina selatan.
Kaum minoritas Muslim Mindanao, Senin, memberikan suaranya dalam jajak pendapat untuk menentukan otonomi wilayahnya. Otonomi dilaporkan sudah lama diimpikan oleh kaum Muslim.
Referendum otonomi bagi Filipina selatan diharapkan menjadi puncak dari proses panjang perdamaian untuk mengakhiri konflik di wilayah yang dikuasai kelompok garis keras tersebut.
Hampir 3 juta atau tepatnya 2,8 juta orang di wilayah bergolak Mindanao akan memberikan jawaban ”ya” atau ”tidak” atas pertanyaan apakah mereka mendukung otonomi ”Bangsa Moro” atau ”Bangsamoro”.
Jajak pendapat tertuang dalam BOL, hasil kesepakatan damai antara pemerintah dan kelompok pemberontak Front Pembebasan Islam Moro (MILF). BOL adalah wujud kesepakatan damai antara Pemerintah Filipina dengan MILF pada 2014.
Sebutan Bangsamoro merujuk pada nama yang diberikan oleh penjajah Spanyol kepada wilayah Filipina selatan, yang sebagian besar penduduknya memeluk Islam.
Jika hasil pemungutan suara didominasi oleh jawaban ”ya”, Filipina selatan akan diberi kewenangan yang luas dalam hal kekuasaan eksekutif, legislatif, dan bahkan termasuk fiskal.
Sudah lebih dari 150.000 orang tewas dalam konflik empat dekade di Filipina selatan ini, yang menyebabkan wilayah itu menjadi salah satu kantong termiskin di Asia. Kondisi itu pun berisiko atau menjadi lahan subur bagi infiltrasi kelompok-kelompok radikal.
Jika otonomi wilayah diperoleh Bangsamoro, Manila akan tetap mengawasi masalah pertahanan, keamanan, kebijakan luar negeri, dan moneter. Manila juga akan menunjuk otoritas transisi yang dijalankan MILF, kelompok yang akan mengatur tata pemerintahan daerah setelah Pemilu 2022.
”Kami yakin bahwa jawaban ’ya’ akan menang,” kata Ketua MILF Murad Ebrahim kepada CNN. ”Jika tidak ada manipulasi, tidak ada intimidasi, akan ada dukungan yang luar biasa,” katanya.
Jembrah Abas, salah satu warga, mengaku memberikan jawaban ”ya” karena ia sudah menderita akibat konflik puluhan tahun yang juga merenggut nyawa ayahnya itu. ”Saya sudah muak dengan semua kekerasan ini karena ayah saya telah menjadi korban,” ujarnya.
Presiden Filipina Rodrigo Duterte telah mendorong untuk terwujudnya referendum. Namun, rencana otonomi Bangsamoro telah dinegosiasikan oleh pendahulunya, Duterte, yang pernah menjadi Wali Kota Davao di Mindanao selama 22 tahun.
Pada Jumat pekan lalu, Duterte mendesak para pemilih untuk menyetujui rencana otonomi darah dan menunjukkan bahwa mereka menginginkan perdamaian, pembangunan, dan kepemimpinan daerah yang ”benar-benar mewakili dan memahami kebutuhan rakyat Muslim”.(AFP/REUTERS)