”Rencana B” yang diusulkan PM Theresa May kepada parlemen akan menggarisbawahi upaya May meraih dukungan dari para pembangkang di partainya dan dari mitra koalisi DUP.
LONDON, SENIN Perdana Menteri Inggris Theresa May berupaya memperoleh konsesi lebih banyak dari Uni Eropa, khususnya terkait backstop perbatasan Irlandia Utara. Hal itu menjadi salah satu fokus May dalam ”Rencana B” strategi Brexit yang dipaparkan di parlemen, Senin (21/1/2019) waktu setempat.
GETTY IMAGES/JACK TAYLOR
Perdana Menteri Inggris Theresa May keluar setelah mengikuti misa perayaan Minggu di Aylesbury, Inggris, Minggu (20/1/2019). Sekelompok anggota parlemen Inggris, Senin, berencana mengajukan rancangan undang-undang atau amandemen yang memungkinkan agar tenggat Brexit, 29 Maret 2019, diperpanjang setelah parlemen menolak kesepakatan Brexit yang diajukan May.
May berharap para pembangkang di partainya dan mitra koalisi Partai Unionis Demokratik (DUP) akan berbalik mendukungnya.
Rencana B itu dibawa ke parlemen setelah pekan lalu kesepakatan Brexit yang ditandatangani Inggris dan UE pada November 2018 ditolak parlemen secara telak. Sebanyak 432 suara menolak kesepakatan itu, 202 suara mendukungnya.
Setelah kekalahan itu, May mencoba merangkul kubu oposisi, khususnya Partai Buruh. Namun, Buruh menyatakan hanya bersedia berdiskusi dengan May jika pemerintah membuang opsi ”Brexit tanpa kesepakatan”. Persyaratan itu ditolak Downing Street. Alhasil, May kini fokus memenangkan hati 118 pembangkang di Partai Konservatif dan mitra koalisinya, DUP asal Irlandia Utara, yang memiliki 10 kursi di parlemen.
Bahkan, menurut koran Daily Telegraph, untuk memenangkan hati DUP, May dikabarkan akan mempertimbangkan untuk mengamandemen Kesepakatan Jumat Agung 1998 yang dicapai antara dua faksi yang bertikai di Irlandia Utara dan Republik Irlandia. Kesepakatan damai itu dapat mengakhiri pertikaian berdarah selama 30 tahun di dua wilayah tersebut, yang menelan korban jiwa sekitar 3.500 orang, separuhnya adalah warga sipil.
Ledakan bom, Sabtu lalu, di perbatasan kota Derry, Irlandia Utara, yang diduga dilakukan oleh kelompok ”New IRA”, menimbulkan kekhawatiran bahwa kegagalan kesepakatan Brexit akan membawa kembali pada ”masa gelap” (The Trouble) di wilayah itu. ”Insiden itu mengingatkan kita betapa bahayanya pengawasan perbatasan yang akan mengacaukan Kesepakatan Jumat Agung. Semua pemimpin politik harus menyadari ini dan mengerahkan seluruh upaya untuk mencegah itu (pengawasan perbatasan) terjadi,” tulis editorial di harian Irish Independent.
”Tidak mungkin PM May akan mempertimbangkan untuk mengubah kesepakatan Jumat Agung,” kata Helen McEntee, Menteri Urusan Eropa di Pemerintah Irlandia.
Backstop adalah komitmen Inggris-UE untuk menghindari pengawasan di perbatasan Irlandia Utara-Irlandia, dan menjaga agar kebebasan bergerak orang dan barang di antara kedua wilayah tetap berlangsung, terlepas apakah Brexit terjadi dengan atau tanpa kesepakatan. Selama formula yang pas belum ditemukan, backstop akan diberlakukan: Irlandia Utara berada dalam sistem bea cukai bersama UE. Hal ini ditentang parlemen Inggris yang khawatir penerapan backstop berlangsung tanpa batas waktu.
Tolak bilateral
Sebelumnya, koran The Sunday Times melaporkan bahwa Theresa May dalam Rencana B akan mengusulkan agar persoalan perbatasan Irlandia Utara dilakukan secara bilateral antara Inggris dan Irlandia, dan kedua belah pihak akan mencabut kesepakatan backstop.
Irlandia menolak kemungkinan itu. Inggris hanya bisa melakukan negosiasi dengan UE. ”Apa yang tidak bisa dilakukan dan apa yang tidak akan kita lakukan adalah melakukan negosiasi bilateral dengan DUP atau dengan parpol di Irlandia Utara. Ini adalah negosiasi antara Uni Eropa dan Inggris,” kata McEntee.
Pascareferendum Brexit 2016, di mana pro Brexit unggul 52 persen berbanding 48 persen, para politisi Inggris terus berdebat mengenai bagaimana Inggris akan keluar dari UE, dan sampai hari ini kebuntuan itu belum bisa diterobos.
Perpecahan terjadi pada 650 anggota Majelis Rendah parlemen Inggris, yang terdiri antara lain kubu pendukung Brexit tanpa kesepakatan, kubu pendukung referendum kedua, kubu pro pasar tunggal Eropa, ataupun kubu pendukung Inggris tetap bersama UE.
Setelah May membacakan Rencana B, parlemen akan melakukan debat terhadap usulan tersebut. Sejumlah media melaporkan, parlemen akan berupaya ”mengambil alih” proses Brexit melalui pemberian kewenangan yang lebih besar pada parlemen untuk menentukan masa depan Inggris.
Sedikitnya ada dua kelompok di parlemen yang telah mempersiapkan usulan amandemen, yaitu usulan memperpanjang tenggat Brexit yang seharusnya jatuh pada 29 Maret 2019 serta usulan yang mencegah pemerintah menerapkan opsi ”Brexit tanpa kesepakatan”.
Perancis-Jerman
Seluruh anggota UE telah mempersiapkan diri mengantisipasi kemungkinan Brexit tanpa kesepakatan. Namun, Jerman dan Perancis, menurut BBC, pada Selasa (22/1) ini akan menandatangani traktat yang menandai kerja sama yang lebih erat kedua negara.
