Pembangunan Daerah Didorong Berkesinambungan dengan Nasional

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumut 2018-2023, di Medan, Selasa (22/1/2019). Tjahjo menyesalkan minimnya peran pemerintah daerah dalam pembangunan. Ia mencontohkan Medan yang menjadi kota metropolitan terkotor dalam penilaian Adipura 2018.

MEDAN, KOMPAS — Pemerintah daerah didorong menangkap peluang pembangunan yang sudah dilakukan pemerintah pusat untuk mempercepat kesejahteraan. Untuk itu, pembangunan daerah diminta terus berkesinambungan dengan proyek strategis nasional.

Di Sumatera Utara, pembangunan nasional, seperti kawasan Danau Toba, Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, Pelabuhan Kuala Tanjung, serta kawasan metropolitan Medan, Binjai, Deli Serdang, belum maksimal karena peran pemda masih minim.

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menyampaikan hal tersebut saat menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Sumut 2018-2023, di Medan, Selasa (22/1/2019). Acara itu dihadiri Wakil Gubernur Sumut Musa Rajekshah serta sejumlah bupati dan wali kota di Sumut.

Tjahjo mengatakan, RPJMD Sumut harus berkesinambungan dengan pembangunan nasional. Ia meminta agar Pemprov Sumut dan pemerintah kabupaten/kota di Sumut mengambil peran penting dalam pembangunan daerah.

”Kawasan Ekonomi Khusus Sei Mangkei, Danau Toba, jalan tol, bandara, serta kawasan metropolitan Medan, Binjai, Deli Serdang (Mebidang) jangan sampai mangkrak. Harus ditunjang oleh musrembang dengan program APBD-nya,” ujar Tjahjo.

KOMPAS/NIKSON SINAGA

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo (kanan) bersama Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah membuka Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumut 2018-2023, di Medan, Selasa (22/1/2019).

Tjahjo mengatakan, infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah pusat hanya sebagai pendorong untuk menggerakkan mesin-mesin ekonomi baru di daerah. Pemerintah daerah harus ikut mendorong pembangunan agar berdampak luas untuk percepatan pembangunan daerah.

Kontribusi daerah

Tjahjo mencontohkan pembangunan kawasan pariwisata Danau Toba dalam beberapa tahun ini sudah gencar dengan pembenahan Bandara Silangit. Pemerintah pusat juga menjadikan jalan lingkar Pulau Samosir sepanjang 146 kilometer sebagai jalan nasional yang sebelumnya jalan provinsi. Namun, pembangunan destinasi wisata di daerah dinilai belum maksimal. Jalan lingkar luar Danau Toba yang merupakan jalan provinsi kondisinya tidak layak sebagai jalan pariwisata.

Tjahjo juga menyinggung pembangunan kawasan metropolitan Mebidang yang dinilai masih semrawut. Pemerintah pusat sendiri sudah membangun sejumlah infrastruktur pendukung Mebidang, seperti Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi, rel kereta api layang, kereta komuter Medan-Binjai, dan bus Mebidang.

”Pemerintah daerah mengurus sampah saja belum beras. Tidak ada TPA (tempat pemrosesan akhir) sampah. Papan reklame di tengah kota semrawut. Sekarang, apa kontribusi daerah dalam pembangunan,” kata Tjahjo.

Tjahjo menyatakan hal tersebut merespons penetapan Kota Medan sebagai kota metropolitan paling kotor di Indonesia berdasarkan penilaian Adipura 2018.

Kompas

Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajekshah pada Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Sumut 2018-2023, di Medan, Selasa (22/1/2019).

Musa Rajekshah mengatakan, RPJMD Sumut 2018-2023 dibuat untuk memastikan pembangunan daerah berkesinambungan dengan pembangunan nasional. ”RPJMD ini juga menampung visi dan misi gubernur dan wakil gubernur Sumut dalam kampanye,” kata Musa.

Musa mengatakan, dalam RPJMD 2018-2023, Pemprov Sumut akan memprioritaskan pembangunan kawasan strategis, seperti jalan provinsi di kawasan Danau Toba. Mereka juga akan mempromosikan KEK Sei Mangkei kepada para investor. Hingga kini, baru dua pabrik yang berdiri di KEK Sei Mangkei. Padahal, kawasan seluas 2.000 hektar itu menargetkan 200 pabrik.

”Lapangan pekerjaan, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan juga hal lain yang menyangkut pembangunan di daerah menjadi prioritas kami,” kata Musa.

Menanggapi pernyataan Mendagri soal pengelolaan sampah, kepada wartawan, Wali Kota Medan Dzulmi Eldin mengatakan, mereka sedang menyiapkan pengaktifan kembali tempat pemrosesan akhir sampah di Namo Bintang, Deli Serdang. ”Kami juga menyiapkan mesin pengolahan sampah yang bisa menghasilkan energi listrik. Ini juga akan membuat TPA yang dibutuhkan tidak terlalu luas,” Kata Eldin.

Eldin mengatakan, mereka menargetkan agar tahun ini TPA Namo Bintang bisa aktif kembali dengan sistem yang pengolahan sampah menggunakan mesin.