Seleksi CPNS Akan Dibuka Lagi pada Pertengahan 2019

ANTARA FOTO/SENO

Peserta duduk di ruang tunggu sebelum mengikuti ujian seleksi calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Gedung Serbaguna Kaliwates, Jember, Jawa Timur, Jumat (26/10/2018). Ujian CPNS di Jember diikuti lebih dari 22.000 peserta dari lima kabupaten dan kota di Jatim. Ujian pada hari pertama ini tertunda dari jadwal pukul 08.00 WIB menjadi 14.00 WIB karena gangguan teknis jaringan internet.

JAKARTA, KOMPAS — Perekrutan calon pegawai negeri sipil akan dibuka kembali sekitar pertengahan 2019, dengan total kuota sekitar 100.000 formasi. Sementara sejumlah permasalahan yang muncul pada pelaksanaan seleksi CPNS 2018, terutama yang menghambat peserta CPNS, memperoleh sorotan dari DPR.

”Formasi instansi seperti (seleksi CPNS) 2018, tetapi jumlahnya tidak sebanyak (seleksi CPNS) 2018. Nanti di 2019, jumlahnya 100.000 (formasi),” ujar Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Syafruddin di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (22/1/2019).

Sebelumnya, pada seleksi CPNS 2018, pemerintah membuka sebanyak 238.015 formasi. Dari jumlah itu, sebanyak 51.271 formasi untuk 76 instansi pemerintah pusat dan 186.744 formasi untuk 525 instansi daerah.

Namun, Syafruddin belum bisa memastikan tanggal pasti pelaksanaan CPNS 2019. Dia hanya memberikan perkiraan, setidaknya seleksi itu akan diselenggarakan setelah kontestasi Pemilu 2019 berlangsung pada 17 April, yakni sekitar Juni atau Juli.

”Sekitar bulan enam atau bulan tujuh (dilaksanakan seleksi CPNS),” ucapnya.

Sementara Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana menyampaikan, tanggal pasti perekrutan tergantung dari kecepatan pemerintah daerah dan pemerintah pusat dalam mengidentifikasi kekurangan formasi CPNS di instansinya.

”Jadi, masih harus diidentifikasi dulu, berapa yang dibutuhkan instansi itu. Angka 100.000 itu, kan, alokasi dari kami. Tetapi, kan, angka masing-masing gubernur dan bupati bisa saja berbeda,” ujar Bima.

Evaluasi

Dalam rapat dengar pendapat antara Komisi II dan BKN serta Kementerian PANRB, Selasa, pelaksanaan CPNS 2018 mendapatkan sejumlah evaluasi.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Golkar, Tabrani Maamun, mengatakan, BKN perlu memperhatikan daerah-daerah terpencil yang masih kesulitan jaringan internet. Ia memberikan contoh, di Kepulauan Riau, tempat daerah pemilihannya, sejumlah peserta CPNS mengeluhkan jaringan internet yang tidak lancar.

”Di daerah pulau-pulau, yang jaringan internetnya mati, itu harus jadi evaluasi ke depan. Pengawasan di daerah harus diperketat agar tak terulang lagi masalah-masalah teknis ini. Itu sangat menyulitkan peserta,” tutur Tabrani.

Anggota Komisi II DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Sutriyono, menambahkan, hasil CPNS 2018 yang hanya meloloskan sekitar 3 persen dari sekitar 2,7 juta peserta harus menjadi evaluasi untuk lembaga pendidikan agar kesenjangan pendidikan antardaerah tidak terlalu jauh.

”Kalau kita mau mewujudkan reformasi birokrasi, seharusnya hasil CPNS ini bisa menjadi evaluasi menyeluruh bagi pendidikan kita,” katanya.