Tayo yang Masih Berjalan Tersendat
Saat Transjakarta makin berkembang menjadi tulang punggung layanan angkutan umum massal di ibu kota, tidak demikian dengan rekan sesama BRT di sekitar Jakarta. Mereka kini baru sekedar ada, entah nasibnya nanti.
Proses pelelangan operator bus Trans Kota Tangerang yang digelar rutin di awal tahun menghambat pelayanan bus rapid transit (BRT) di kota tersebut. Karena itu, pemerintah kota berencana menugaskan badan usaha milik daerah (BUMD) mengambil alih pengelolaan demi memberikan pelayanan yang profesional bagi warga kota.
Dihubungi dari Jakarta, Senin (21/1/2019), Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Kota Tangerang Syaiful Rohman mengatakan, pelayanan bus Trans Kota Tangerang yang populer disebut Trans Tangerang Ayo (Tayo) sempat terhenti pada 4-11 Januari 2019. Sebab, kontrak PT Tiara Perkasa Mobil yang menjadi operator selama 2018 berakhir.
Warga yang biasa menggunakan layanan bus koridor 1 Terminal Poris Plawad-Jatiuwung dan koridor 2 Terminal Poris Plawad-Cibodas pun diminta menggunakan moda trasnportasi lainnya. Pemasukan ke kas daerah pun berkurang selama itu. "Tapi, kami lebih khawatir tentang pelayanan bagi masyarakat daripada pemasukan," kata Syaiful.
Syaiful mengakui, pelelangan setiap tahun membuat pelayanan BRT terus terganggu. Lelang juga dapat berujung pergantian perusahaan operator diikuti pergantian semua karyawan hingga bus perusahaan yang dikerahkan menggerakkan Trans Tayo. Sopir pun nantinya harus diuji lagi kecakapan mengemudinya.
Melihat keadaan ini, Syaiful menyatakan rencana untuk memberikan pengelolaan Trans Tayo kepada BUMD Tangerang, yaitu PT Tangerang Nusantara Global (TNG).
“Kami berencana mengalihkan pengelolaan Trans Tayo ke PT TNG. Keberlanjutan operasional akan jauh lebih mudah karena mereka tidak harus lelang, cukup menyepakati mekanisme kerjasama dengan pemrintah. Harapannya mereka lebih profesional dan lebih fokus memberikan pelayanan yang lebih baik bagi masyarakat,” kata Syaiful.
Kepala Bidang Angkutan Dishub Kota Tangerang Bambang Dewanto mengatakan, ia percaya, pengelolaan melalui BUMN akan lebih cepat. Prosedur pemilihan operator yang berbelit-belit melalui penetapan APBD oleh pemerintah kota dan DPRD serta lelang bisa dipangkas. “Kami usulkan ke Pak Wali Kota,” kata dia.
Rencana muncul karena inspirasi dari PT Transportasi Jakarta sebagai BUMD yang mengelola transjakarta. Setelah 15 tahun beroperasi dengan dana public service obligation (PSO), transjakarta telah diperkuat 1.600 bus di 13 koridor dengan total rute 251,2 kilometer.
Keadaan Trans Tayo yang baru beroperasi sejak 1 Desember 2016 sama sekali berbeda. Saat ini, baru ada 20 bus yang terbagi rata di dua koridor. Panjang koridor 1 untuk perjalanan bolak-balik adalah 32,5 km, sedangkan koridor 2 sepanjang 23,5 km. Jalur Trans Tayo pun lebih tepat disebut trayek karena masih harus bercampur dengan kendaraan lain di jalan.
Saat ini, Trans Tayo dioperasikan PT Tiara Perkasa Mobil yang baru saja memenangi lelang untuk tahun 2019. Pada 2018, koridor 1 dapat menampung rata-rata 19.348 penumpang setiap bulan, koridor 2 sebanyak 13.558 penumpang. Angka ini terbilang rendah.
Senin sore, Trans Tayo dari Terminal Poris Plawad menuju Jatiuwung sepi. Tiada satu pun penumpang yang naik meskipun halte Trans Tayo berseberangan dengan Stasiun Batu Ceper dan Stasiun Tanah Tinggi. Acun (40), sopir Tayo mengatakan, penumpang makin sepi semenjak tahun baru. Di shift kedua pukul 13.00-19.00 saat ia bertugas, rata-rata ia hanya mengangkut 40-50 penumpang.
"Tiketnya Rp 2.000. Paling sehari saya dapet Rp 80.000 atau Rp 100.000," kata Acun. Ia tidak khawatir perkara pendapatan karena ia mendapat gaji setiap bulan.
Atika (32), guru di Cipondoh, menyatakan tidak pernah menggunakan layanan Trans Tayo. Menurut dia, tidak ada kebutuhan baginya untuk naik BRT tersebut karena lebih cepet naik sepeda motor. Selain itu, tidak ada trayek yang searah dengan rumahnya.
Gandhes (30), warga Karawaci, Kabupaten Tangerang, juga tidak menggunakan Tayo meskipun ia kerap pergi ke Kota Tangerang. Ia tidak mengetahui jadwal keberangkatan bus. Tidak ada pula aplikasi ponsel pintar yang memberikan informasi seperti transjakarta yang jadwalnya dapat dilihat di aplikasi Trafi.
Lelang sepi peminat
Proses lelang cepat pertama dan kedua yang digelar Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kota Tangerang mulai Selasa (8/1) hanya diikuti PT Tiara Perkasa Mobil Sesuai Peraturan Presiden Nomor 16/2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, lelang ditutup, kemudian PT Tiara Perkasa Mobil ditunjuk untuk mengelola proyek. Nilai proyek koridor 1 sebesar Rp 6,06 miliar, sedangkan koridor 2 sebesar Rp 5,98 miliar.
Sejak Juni 2018, PT Tiara Perkasa Mobil membuka koridor 2 dengan menyediakan 10 bus senilai Rp 8,3 miliar. Artinya, 50 angkot dengan 100 sopir dan kernet telah diserap menjadi tenaga kerja. Perusahaan tersebut telah mengoperasikan koridor 1 Trans Tayo sejak awal 2018.
Terkait nilai investasi, butuh sekitar lima tahun beroperasi untuk mencapai balik modal. Namun, investasi tersebut sebagai bentuk keseriusan perusahaan pemenang lelang untuk mengembangkan Trans Tayo.
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah menjelaskan, bus Tayo akan terintegrasi dengan bus Transjakarta koridor 13 di CBD Ciledug. Bus transjakarta ini dengan rute Ciledug-Puri Beta (Kota Tangerang) hingga Tendean, Blok M, Kuningan Timur (Halimun), Pancoran Barat, Tosari (hanya hari kerja), dan Ragunan (hanya hari Sabtu dan Minggu).
Trans Anggrek
Pemerintah Kota Tangerang Selatan, menerima hibah 20 bus dari Dirjen Angkutan Darat Kementerian Perhubungan RI pada pekan lalu. Ke depannya bus tersebut akan dikelola BUMN, Perusahaan Umum Pengangkutan Penumpang Djakarta atau PPD.
"Ke-20 bus hibah ini akan digunakan untuk melengkapi konsep circle Tangsel dan akan menjadi feeder (bus pengumpan) untuk MRT yang akan melewati Tangsel," kata Wakil Wali Kota Tangerang Selatan, Benyamin Davnie, Minggu.
Dalam pengoperasiannya, kata Benyamin, pihaknya akan bekerja sama dengan Perum PPD. Sejauh ini, kata Benyamin, Tangsel belum memiliki BRT. Akan tetapi, sejauh ini sebanyak lima bus Trans Anggrek sudah melayani warga Tangsel sebagai angkutan massal dalam kota tersebut.
Trans pakuan
Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor Rakmawati, kemarin sore mengungkapkan, dari banyak rapat pembahasan mengenai revisi Perda Lalu Lintas dan Perda PDJT (Perusahaan Daerah Jasa Trasportasi-operator bus trans pakuan saat ini), yang sudah selesai pembahasannya Perda Lalu Lintas.
Dari sejumlah bahasan, lanjut Rakmawati, pihaknya cenderung mengubah PDJT menjadi BLUT (badan layanan usaha transportasi) yang berorientasi pasa pelayanan umum/masyarakat. Begitu juga dengan anggota dewan yang terlibat dalam pembahasan. Menurut Rakmawati, jika menjadi BLUT ini akan di bawah Dinas Perhubungan, sehingga APBD dapat menganggarkan dana pengoperasian bus trans pakuan.
Secara terpisah PLT Direktur Utama PDJT Endang Suherma mengatakan, pengoperasian bus-bus trans pakuan tersendat, karena tak ada biaya perawatan dan balik nama bus. Dari empat yang di Bubulak, baru satu unit yang sedang diperbaiki di Bengkel PDJT. Ini karena kemampuan bengkel baru segitu, tidak ada tenaga mekanik bengkel yang memadai. "Saya akan sekuat tenaga memperbaiki PDJT sebab banyak karyawan yang mengantungkan harapannya di sini," tambah Endang. (KRISTIAN OKA PRASETYADI)