JAKARTA, KOMPAS — PT Pos Indonesia setiap tanggal 17 mengirim buku gratis ke seluruh wilayah Indonesia. Kegiatan ini bagian dari kerja sama dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan untuk meningkatkan gerakan literasi nasional.
Direktur Utama PT Pos Indonesia Gilarsi Wahyu Setijono mengatakan, sejak program diluncurkan pada Mei 2018, sudah ada 42.000 ton buku yang dikirim ole Pos Indonesia ke 5.000 sekolah dan taman bacaan masyarakat yang didaftarkan sebagai penerima.
Pada Rabu (23/1/2019), PT Pos Indonesia menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama selama empat tahun terkait pengiriman buku dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
”Sekolah dan taman bacaan ada yang didaftarkan ke Pos oleh masyarakat, ada pula yang direkomendasikan Kemdikbud,” kata Gilarsi.
Buku-buku yang dikirim merupakan sumbangan dari masyarakat ataupun lembaga dan perusahaan. Hingga Januari 2019, masyarakat masih membawa buku yang akan disumbangkan ke kantor pos terdekat. Akan tetapi, mulai Februari, masyarakat diharapkan bisa langsung membawa buku-buku tersebut ke Unit Pelaksana Teknis (UPT) Kemdikbud yang berada di kabupaten/kota.
Staf di UPT Kemdikbud akan menyortir buku untuk memastikan tidak ada materi pornografi, diskriminasi terhadap kelompok etnis dan agama, serta muatan ekstremisme yang lolos. Setelah itu, buku-buku dibungkus untuk dikirim melalui kantor pos lokal. Satu paket maksimal berbobot 10 kilogram.
Gilarsi mengatakan, donor buku bisa memilih sekolah ataupun taman bacaan yang menerima paket buku. Apabila mereka tidak menulis alamat tujuan, kantor pos akan memilih secara acak dari daftar.
Daerah 3T
”Dalam pengiriman acak diutamakan sekolah dan taman bacaan di daerah terluar, terdepan, dan tertinggal (3T),” ujarnya. Menurut dia, tidak menutup kemungkinan ada sekolah dan taman bacaan yang setiap bulan menerima puluhan kilogram paket buku karena populer di kalangan donor.
Gilarsi mengatakan, berdasarkan laporan petugas Pos Indonesia di lapangan, waktu kedatangan paket buku sangat dinantikan masyarakat setiap bulan. Kendala terbesar yang dihadapi adalah medan geografis Indonesia yang menantang. Di beberapa wilayah 3T, proses pengiriman membutuhkan waktu hingga dua pekan karena ada wilayah kepulauan yang transportasinya melalui kapal dan hanya beroperasi satu kali dalam 14 hari.
Mendikbud Muhadjir Effendy mengatakan, biaya program pengiriman buku tersebut sepenuhnya ditanggung Kemdikbud. Pemerintah menyadari kendala geografis dan finansial mengakibatkan masyarakat sukar mengakses bahan bacaan. Oleh sebab itu, pemerintah menginisiasi agar buku yang mendatangi masyarakat.
”Pelibatan donor, baik individu maupun lembaga, sangat penting karena literasi tidak bisa hanya dari pemerintah. Sesama anggota masyarakat juga harus saling mengajak,” katanya. Kemdikbud bertugas mengatur jenis-jenis konten yang tidak boleh beredar dan memeriksa ulang buku-buku yang hendak dikirim.