Pemerintah Fokus Tingkatkan Jumlah Tenaga Kerja Bersertifikasi

KOMPAS/KARINA ISNA IRAWAN

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Taufik Hanafi

JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memfokuskan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional pada 2020-2024 pada peningkatan kualitas sumber daya manusia di era Revolusi Industri. Salah satunya adalah melalui peningkatan jumlah tenaga kerja tersertifikasi untuk memenuhi kebutuhan di era Revolusi Industri.

Produktivitas dan daya siang tenaga kerja menjadi salah satu kunci mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4-6 persen. RPJMN 2020-2024 itu mengusung tema besar Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan.

Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Taufik Hanafi mengatakan, RPJMN 2020-2024 fokus pada dua isu strategis, yaitu pendidikan dan kesehatan. Aspek pendidikan menitikberatkan peningkatan jumlah tenaga kerja tersertifikasi untuk memenuhi kebutuhan di era revolusi industri.

”Transformasi digital begitu cepat. Tenaga kerja berkualitas harus dipersiapkan agar tidak membebani angka pengangguran dan kemiskinan,” kata Taufik dalam forum konsultasi publik penyusunan Rencana Kerja Pemerintah tahun 2020 di Jakarta, Rabu (23/1/2019).

Transformasi digital begitu cepat. Tenaga kerja berkualitas harus dipersiapkan agar tidak membebani angka pengangguran dan kemiskinan.

Menurut Taufik, sektor manufaktur dibidik menjadi motor penggerak ekonomi. Pemerintah secara bertahap mengalihkan ketergantungan ekspor komoditas ke produk bernilai tambah.

Sektor-sektor manufaktur akan diperkuat dengan inovasi teknologi sehingga biaya produksi bisa lebih murah dan daya saing produk meningkat. ”Untuk itu, penguatan sistem pendidikan vokasi jadi kunci,” katanya.

Baca juga: Lampu Kuning Pendidikan Vokasi

Khusus bidang pendidikan, pemerintah mengalokasikan 20 persen dari APBN 2019, yakni Rp 492,5 triliun. Anggaran pendidikan meningkat setiap tahun, yakni dari Rp 406,1 triliun pada 2017 menjadi Rp 432 triliun pada 2018.

Anggaran pendidikan disalurkan melalui belanja pemerintah pusat Rp 163,1 triliun, transfer ke daerah Rp 308,4 triliun, serta pembiayaan investasi dana pengembangan pendidikan nasional (DPPN) Rp 20 triliun, dan dana abadi penelitian Rp 990 miliar.

Menurut Taufik, kontribusi pengembangan teknologi dan ilmu pengetahuan juga akan ditingkatkan. Pengeluaran kotor untuk riset dan penelitian meningkat dari 0,1 persen produk domestik bruto (PDB) pada 2013 menjadi 1,5-2 persen PDB pada 2045.

Indonesia berpotensi menjadi lokasi penelitian maritim, keanekaragaman hayati, bahan baku teknologi, dan mitigasi bencana. ”Nantinya, mobilitas tenaga kerja akan antarnegara. Pekerja yang sudah tersertifikasi memudahkan investasi asing masuk,” kata Taufik.

Mobilitas tenaga kerja akan antarnegara. Pekerja yang sudah tersertifikasi memudahkan investasi asing masuk.

Untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5,4-6 persen tahun 2020-2024, diperlukan kontribusi konsumsi rumah tangga 5,2-5,8 persen, belanja pemerintah 4-4,8 persen, investasi 7,4-8,3 persen, ekspor 7,4-8,3 persen, serta impor 8-8,5 persen.

Kemiskinan

”Kemiskinan itu tidak satu titik, tetapi tersebar. Penanggulangan kemiskinan di daerah yang bergantung pada ekspor komoditas butuh intervensi khusus,” kata Taufik.

Kemiskinan itu tidak satu titik, tetapi tersebar. Penanggulangan kemiskinan di daerah yang bergantung pada ekspor komoditas butuh intervensi khusus.

Baca juga: Harga Komoditas Global Turun, Angka Kemiskinan Bisa Naik

Empat strategi prioritas penanggulangan kemiskinan, yaitu program keluarga harapan untuk 10 juta keluarga penerima manfaat, Kartu Indonesia Pintar untuk 20,1 juta anak usia sekolah, bantuan pangan nontunai untuk 15,6 juta keluarga, serta Kartu Indonesia Sehat untuk 96,8 juta jiwa atau 40 persen penduduk berpendapatan rendah.

KOMPAS/PRIYOMBODO

Warga mencuci di hunian di pinggir rel kereta di kawasan Petamburan, Tanah Abang, Jakarta Pusat, Senin (9/4/2018). Kemiskinan masih menjadi persoalan di Indonesia.

Sebelumnya, ekonom Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Rusli Abdulah berpendapat, pemerintah harus konsisten mengevaluasi setiap implementasi program penanggulangan kemiskinan.

Penyaluran masih kerap salah sasaran, misalnya, bantuan sosial yang diberikan ke penduduk penghasilan tinggi dan menengah yang justru mereka tabung bukan digunakan untuk konsumsi. Pertumbuhan ekonomi pun tidak akan terpacu.