JAKARTA, KOMPAS - Realisasi penyaluran beras untuk keluarga miskin atau keluarga penerima manfaat melalui bantuan sosial beras prasejahtera melalui program bantuan pangan secara nontunai mencapai 1,21 juta ton tahun 2018. Jumlah itu turun dibandingkan penyaluran beras dalam program beras untuk masyarakat prasejahtera atau rastra sebelumnya yang mencapai 2,7 juta ton per tahun.
Sekretaris Perusahaan Perum Bulog, Arjun Ansol Siregar di Jakarta, Rabu (23/1/2019) menyatakan, terkait itu Perum Bulog mewacanakan untuk mengekspornya. "Pemikiran ekspor beras itu dalam proses penjajakan agar stok beras di Bulog dapat berputar," kata Arjun.
Menurut dia, Bulog mendapat penugasan dari pemerintah untuk menyerap gabah atau beras dari petani. Target penyerapan gabah atau beras petani tahun 2019 sebanyak 1,8 juta ton. Di sisi lain, stok beras Bulog saat ini atau per 23 Januari 2019 mencapai 2,1 juta ton.
Meski Bulog menyerap gabah atau beras dari petani, lanjut Arjun, realisasi penyaluran beras bantuan sosial beras untuk masyarakat pra sejahtera (Bansos Rastra) dalam program bantuan pangan secara non tunai (BPNT) pada tahun 2018 hanya 1,21 juta ton.
Realisasi penyaluran beras bansos rastra itu dapat turun karena pengadaan beras bansos rastra dapat berasal dari berbagai pemasok, seperti pedagang. Keluarga penerima manfaat (KPM) dapat membeli beras di agen-agen yang bekerja sama dengan perbankan atau e-warong.
Dari data Bulog, penyaluran rastra--sebelum program BPNT digulirkan--rata-rata mencapai 2,7 juta ton per tahun. Dengan program bansos rastra, Penyaluran beras dari Bulog pada tahun 2018 sebesar 1,21 juta ton dan pada tahun 2017 sebanyak 2,55 juta ton.
Mulai tahun anggaran 2017, penyaluran beras sejahtera (rastra) dilakukan melalui kupon elektronik (e-voucher). Kupon elektronik digunakan oleh penerima manfaat untuk membeli beras. Penyaluran bantuan pangan secara non tunai mulai dilakukan tahun 2017 di 44 kota. Mulai 2018, subsidi rastra juga dialihkan menjadi bansos.
Bulog juga menyalurkan beras melalui program ketersediaan pasokan dan stabilisasi harga (KPSH) beras. Beras yang digunakan dalam program KPSH merupakan beras dari cadangan beras pemerintah (CBP) yang juga dipergunakan untuk keperluan darurat, seperti bencana alam atau bantuan internasional.
Menurut Arjun, tahun 2018, penyaluran KPSH sekitar 500.000 ton. Cadangan beras pemerintah yang pernah disampaikan pemerintah memang mencapai 1 juta ton. Namun, realisasi penyaluran tidak mencapai 1 juta ton.
Deputi Bidang Industri Agro dan Farmasi Kementerian BUMN Wahyu Kuncoro mengatakan, tugas pokok Bulog adalah menjaga ketersediaan pasokan beras dan keterjangkauan harga beras. Oleh karena itu, memang perlu ditegaskan berapa cadangan beras pemerintah yang perlu dikelola oleh Bulog.
Selain itu, lanjut Wahyu, perlu ditentukan model penggantian uang atas penggunaan CBP. Dengan kejelasan jumlah CBP, misalnya 1,5 juta ton, dan model penggantian uang, Bulog dapat mengelola perputaran stok beras di Bulog.
Gagasan mengenai ekspor beras, menurut Wahyu, merupakan salah satu upaya yang dapat diusulkan Bulog untuk memutar stok beras Bulog, termasuk stok CBP, yang diperoleh dari penyerapan gabah atau beras dari petani. Bulog juga dapat memutar stok beras di Bulog melalui penjualan komersial di pasar dalam negeri.