Tugas Berat Menanti Pejabat Baru Polri

KOMPAS/WISNU WIDIANTORO

Jenderal (Pol) Tito Karnavian

JAKARTA, KOMPAS — Pergantian sejumlah pejabat utama Kepolisian Negara Republik Indonesia menumbuhkan harapan baru tentang penyelesaian sejumlah kasus yang masih tertunda. Di tengah suasana politik yang memanas jelang Pemilu 2019, Polri diharapkan mampu menjaga keamanan masyarakat dengan tetap menjaga netralitasnya sebagai aparat keamanan negara.

Kepala Polri Jenderal (Pol) Tito Karnavian mengatakan, mutasi jabatan tersebut mendesak dilakukan menyusul adanya dua pejabat Polri yang sebentar lagi akan memasuki masa pensiun. ”Pergantian ini tidak ada kaitannya dengan isu fraksi dan friksi karena internal Polri selalu solid,” kata Tito saat memimpin upacara serah terima jabatan di Aula Rupatama, Mabes Polri, Jakarta Selatan, Kamis (24/1/2019).

Dalam surat telegram bernomor ST/188/I/KEP/2019 yang dikeluarkan Selasa (22/1/2019), dua pejabat yang akan memasuki masa pensiun adalah Kepala Badan Intel dan Keamanan (Baintelkam) Polri Komisaris Jenderal Lutfi Lubihanto serta Asisten Operasi (Asops) Kepala Polri Inspektur Jenderal Deden Juhara. Keduanya akan memasuki masa pensiun pada 1 Februari mendatang.

Pergantian ini tidak ada kaitannya dengan isu fraksi dan friksi karena internal Polri selalu solid.

”Sebenarnya bisa saja mutasi ini dilakukan dua atau tiga bulan setelah Lutfi dan Deden pensiun. Namun, serah terima jabatan dilakukan pada minggu terakhir mereka bertugas sebagai penghargaan atas kinerja baik yang telah dilakukan,” ujar Tito.

Posisi Lutfi sebagai Kepala Baintelkam digantikan Komisaris Jenderal Unggung Cahyono yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Lemdiklat) Polri. Adapun posisi Dede sebagai Asops Kepala Polri digantikan Inspektur JenderalRudy Sufahriadi yang sebelumnya menjabat sebagai Komandan Korps Brigade Mobil.

DOKUMENTASI AS SDM POLRI/AKP PUTRA PRATAMA

Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto, Kepala Lembaga Pendidikan dan Latihan Polri.

Di samping kedua jabatan itu, pergantian posisi Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) yang sebelumnya dijabat Komisaris Jenderal Arief Sulistyanto. Komisaris Jenderal Idham Azis telah dilantik menduduki posisi itu setelah sebelumnya menjabat sebagai Kepala Polda Metro Jaya.

Dihubungi secara terpisah, Ketua Presidium Indonesia Police Watch Neta S Pane mengatakan, mutasi jabatan hal yang wajar dalam suatu organisasi. Ia menilai, posisi yang ditinggalkan kedua pejabat utama yang akan pensiun itu juga merupakan posisi penting dalam tubuh Polri.

Namun, Neta menganggap pergantian Kepala Bareskrim pasti memiliki pertimbangan khusus terlepas dari pensiunnya dua pejabat utama Polri tersebut. ”Setahu saya, baru kali ini posisi Kepala Bareskrim dijabat dalam waktu yang sangat singkat,” kata Neta.

Meskipun begitu, Neta berharap, mutasi tersebut bisa membawa efek baik bagi penuntasan sejumlah kasus yang masih tertunda. Pekerjaan rumah kasus besar yang harus diselesaikan Idham antara lain kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan, dan sejumlah aksi teror lain yang menyasar aktivis antikorupsi.

Baca juga: Regenerasi Mutlak Dibutuhkan

Menanggapi hal itu, komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Andrea H Poeloengan, mengimbau, pihak luar agar tidak ikut campur urusan rumah tangga Polri. Menurut dia, mutasi tersebut dipastikan telah sesuai dengan kebutuhan internal Polri.

KOMPAS/RIZA FATHONI

Kepala Bareskrim  yang baru, Komisaris Jenderal Idham Azis (kanan), saat masih menjabat sebagai Kepala Polda Metro Jaya, Rabu (26/7/2017).

Andrea mengatakan, Arief yang saat ini digeser menjadi Kepala Lemdiklat Polri telah lama dikenal cakap melakukan pembenahan internal saat sebelumnya menjabat sebagai Asisten Sumber Daya Manusia Kepala Polri pada 2017-2018.

Sementara Idham dinilai Andrea merupakan sosok yang tepat mengemban tugas sebagai Kepala Bareskrim. Idham yang pernah menjabat sebagai Wakil Kepala Detasemen Khusus (Densus) 88 Antiteror Polri pada 2010-2013 memiliki pengalaman tandem dengan Tito yang saat itu menjabat Kepala Densus 88 pada 2009-2010.

”Soliditas Polri selain dibentuk secara internal juga tumbuh dari dorongan eksternal,” kata Tito. Ia mengatakan, perbedaan pendapat yang kadang terjadi di tubuh Polri tidak mengurangi soliditas, tetapi justru memperkaya gagasan dalam mengambil kebijakan. (PANDU WIYOGA)