Program Atasi Banjir Jakarta Butuh Kesinambungan

KOMPAS/HERU SRI KUMORO

Pekerja menyiapkan instalasi untuk pengecoran tanggul Sungai Grogol di kawasan Slipi, Jakarta, Rabu (19/12/2018). Pengecoran ini bagian dari proyek normalisasi sungai dengan penguatan dan peninggian tanggul.

JAKARTA, KOMPAS - Perlu keberlanjutan program antargubernur untuk mengatasi persoalan banjir di Jakarta. Oleh karena itu, normalisasi kali secara menyeluruh mendesak untuk dilakukan.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Jumat (25/1/2019), mengatakan, banjir yang terjadi di Kali Krukut dan Kali Pulo berulang kali terjadi karena belum tuntasnya penanganan masalah. Normalisasi sungai perlu terus dilanjutkan untuk mengatasi persoalan banjir.

"Penting untuk menjalankan program kerja yang berkesinambungan antar pemerintahan. Kedepannya, saya sarankan Gubernur untuk melaksanakan normalisasi seperti yang telah dilakukan dahulu," kata Edi.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terus meningkatkan persiapan menghadapi ancaman banjir pada musim hujan. Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta siap mengerahkan 5.000 pasukan biru dan menempatkan ratusan pompa di berbagai titik rawan banjir.

Saat ini, Pemprov DKI Jakarta juga sedang melakukan pengerukan di Daerah Aliran Sungai (DAS) Ciliwung, tepatnya daerah Kampung Melayu, Jakarta Timur, dan Bukit Duri, Jakarta Selatan. Pengerukan juga dilakukan di Kali Krukut untuk menambah daya tampung air.

Namun, upaya tersebut belum maksimal. Contohnya, Minggu (13/1/2019), tanggul saluran penghubung di Kali Pulo, Kelurahan Jatipadang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, kembali jebol. Dampaknya, genangan air setinggi 60 Centimeter membanjiri wilayah tersebut dan baru surut sekitar pukul 23.00 WIB.

FRANSISKUS WISNU W DANY UNTUK KOMPAS

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi di Jakarta, Jumat (25/1/2019) dalam kunjungan ke Yayasan Al Kamal.

Edi menyebutkan, bangunan yang berada di bantaran sungai harus dibongkar untuk menormalkan kembali daerah aliran sungai di DKI Jakarta. Ia mencontohkan, area sekitar SMA Negeri 8 Jakarta di Jalan Taman Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, yang sudah bebas banjir tetapi belum menjamin kawasan lain juga bebas banjir karena bantaran kali setelah sekolah tersebut belum juga diturap.

Mandek

Proyek normalisasi Sungai Ciliwung yang mengalir di wilayah DKI Jakarta terhenti pada 2019. Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane tidak dapat melanjutkan proyek normalisasi karena tidak ada dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019.

Dari 33,69 Kilometer panjang Sungai Ciliwung mulai jembatan Tol TB Simatupang sampai Pintu Air Manggarai, baru 16,388 Kilometer yang sudah menjalani program normalisasi. Normalisasi Sungai Ciliwung merupakan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tahun 2013-2017.

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Hujan membasahi hunian di sekitar jalan inspeksi bantaran Kali Ciliwung yang membelah Kelurahan Kampung Melayu, Jakarta Timur dan Bukit Duri, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2019).

Proyek ini bertujuan meningkatkan kapasitas tampung aliran air dari 200 meter kubik per detik menjadi 570 meter kubik per detik. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane (BBWSCC) Kementerian PUPR Bambang Hidayah menuturkan, proyek normalisasi sungai terhenti sejak tahun 2018.

Bambang mengatakan, masalah pembebasan lahan menjadi kendala utama dalam normalisasi sungai di DKI Jakarta. Proyek normalisasi tidak bisa dilakukan karena pembebasan lahan belum selesai.

”Jadi menunggu (pembebasan) lahan cukup banyak. Sampai saat ini kami belum menerima tambahan lahan yang sudah dibebaskan. Jadi, kami tunggu data, jika (lahan yang dibebaskan) sudah signifikan, setidaknya di atas 10 kilometer, baru kami ajukan (anggaran) lagi. Harapannya, tahun 2020 (proyek normalisasi) bisa dilanjutkan,” kata Bambang.

KOMPAS/KURNIA YUNITA RAHAYU

Kepala Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Ciliwung Cisadane Bambang Hidayah

Dari kerja sama yang telah disepakati, Dinas Sumber Daya Air DKI Jakarta bertugas membebaskan lahan di pinggir kali yang akan dinormalisasi. Kemudian, BBWSCC menyediakan dana dan melaksanakan proyek pada lahan yang telah dibebaskan.

(FRANSISKUS WISNU WARDHANA DHANY/SITA NURAZMI MAKHRUFAH)