Sinergitas Diperlukan Atasi di Daerah

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Sejumlah tokoh dan akademisi memberi dukungan untuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pasca teror bom molotov yang di tujukan di kediaman Ketua KPK Agus Rahardjo dan Wakil Ketua KPK Laode M Syarief. Usai bertemu dengan pimpinan KPK mereka mengadakan konperensi pers, Hadir dalam konperensi pers (dari kiri ke kanan) Direktur Eksekutif Indonesia Institute Vita Diani, HS Dillon, anatan Komisioner KPK Erry Riyana Hardjapamekas, Guru Besar Universitas Indonesia (UI) Mayling Oey dan manatan penasehat KPK Zainal Abidin.

JAKARTA, KOMPAS – Sinergitas penegak hukum diperlukan untuk menuntaskan kasus korupsi di daerah. Dalam tiga tahun terakhir, Komisi Pemberantasan Korupsi banyak menangkap kepala daerah yang terjerat korupsi, sementara pada saat yang sama keterbatasan sumber daya di KPK juga menuntut lembaga itu untuk fokus menyelesaikan kasus-kasus besar berskala nasional.

Mantan pimpinan KPK yang juga Guru Besar Hukum Pidana Universitas Krisnadwipayana Indriyanto Seno Adji, Kamis (24/1/2109) di Jakarta mengatakan, banyaknya korupsi di daerah dipicu oleh perubahan sistem ketatanegaraan terkait otonomi daerah, yang membuat desentralisasi korupsi juga terjadi. Bahkan, korupsi di daerah itu semakin meluas, dan merambah lebih banyak daerah di Tanah Air.

Akan tetapi, untuk mengatasi korupsi di daerah itu, KPK tidak bisa berjalan sendirian. KPK perlu bekerja sama dengan lembaga penegak hukum lainnya, seperti kepolisian dan kejaksaan, yang memiliki banyak jaringan dan cabang di daerah.

“Korupsi merambah daerah, dan semakin luas. Oleh karenanya, untuk mengatasi korupsi di daerah-daerah tetap diperlukan joint law enforcement yang sinergis antara KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung untuk emnjangkau daerah-daerah itu,” kata Indriyanto.

Di sisi lain, untuk menghentikan korupsi daerah juga harus dilakukan upaya reformasi birokrasi kelembagaan di daerah. Misalnya, efesiensi prosedur pemberian ijin.

LORENZO ANUGRAH MAHARDHIKA

Komisi Pemberantasan Korupsi memperlihatkan barang bukti dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) dugaan suap proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di beberapa wilayah, termasuk wilayah bencana Palu dan Donggala, Sulawesi Tengah pada Minggu(30/12/2018) dinihari. Uang sejumlah Rp 3,36 miliar, 23,100 Dolar Singapura dan 3,200 Dolar AS disita dari operasi tersebut. Selain itu, KPK juga telah menetapkan delapan orang sebagai tersangka.

Harus bersama-sama

Direktur HICON Law&Policy Strategy Hifdzil Alim mengatakan, energi KPK akan habis bila sendirian mengatasi korupsi di daerah. Potensi dan kekuatan penegak hukum lainnya, yakni polisi dan kejaksaan mesti didorong untuk bersama-sama mengatasi persoalan itu.

“Jadi harus saling bahu-membahu. Kalau KPK sendiri yang dipaksa turun ke daerah, KPK tidak akan mempunyai energi yang cukup untuk mengatasi itu semua di tengah-tengah ketidakcukupan penyidik dan jumlah pegawia yang terbatas. Maka institusi yang sudah ada, yakni kepolisian dan kejaksaan harus juga didorong. Sebab kepolisian memiliki polda, polres, dan polsek di daerah-daerah. Begitu juga dengan kejaksaan yang memiliki kejari dan kejati,” kata Hifdzil.

Ketika peran kepolisian dan kejaksaan juga lebih besar dalam mengatasi korupsi di daerah, peran koordinasi dan supervisi yang dijalankan oleh KPK kepada kepolisian dan Kejaksaan bisa berjalan denagn lebih optimal. Untuk kasus-kasus tertentu yang berat, atau berpotensi menimbulkan konflik kepentingan antarpenegak hukum, KPK bisa mengambil alih dalam peran supervisi dan koordinasinya.

“Dengan sinergitas antarlembaga penegak hukum. pemberantasan korupsi akan lebih cepat akselerasinya. Tentu saja dengan pertimbangan polisi dan jaksa juga harus bersih. Dengan demikian, KPK bisa membongkar kasus-kasus besar atau big fish, sedangkan polisi dan kejaksaan bsia menangani korupsi skala daerah dan korupsi kecil atau petty corruption,” katanya.

KOMPAS/ALIF ICHWAN

Tahanan Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Rabu (2/1/2019), saat akan diperiksa penyidik dan memasuki gedung KPK, selain menggunakan rompi tahanan juga diborgol kedua tangannya. Peraturan penggunaan borgol ini mulai diterapkan mulai awal tahun 2019.