Agnes Theodora Wolkh Wagunu dan Muhammad Iksan Mahar
·3 menit baca
JAKARTA, KOMPAS – Debat presidensial antara calon presiden Joko Widodo dan Prabowo Subianto, 17 Februari mendatang, diprediksi akan berlangsung lebih intens. Selain karena format debat yang dipersiapkan oleh Komisi Pemilihan Umum akan lebih cair, kedua calon juga mulai menyiapkan strategi yang lebih berani untuk saling bertanya dengan berbasis data.
Ada satu segmen khusus dimana capres dapat bertanya dan menanggapinya dengan waktu yang lebih panjang.
Berbeda dengan debat pertama pada 17 Januari lalu, tidak ada bocoran pertanyaan untuk debat mendatang yang mengangkat topik energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta infrastruktur. Selain itu, juga ada satu segmen khusus dimana capres dapat bertanya dan menanggapinya dengan waktu yang lebih panjang.
Saat debat pertama, pasangan calon juga mendapat kesempatan saling bertanya dan menanggapi di segmen keempat dan kelima. Namun, saat itu, durasi bicara masing-masing kandidat dibatasi dua menit. Pekan ini, KPU akan membicarakan rencana format debat yang baru dengan batasan waktu lebih panjang untuk saling bertanya dan menjawab ini, dengan kedua tim sukses pasangan calon.
Direktur Konten Tim Kampanye Nasional Joko Widodo-Ma’ruf Amin Fiki Satari saat dihubungi di Jakarta, Minggu (27/1/2019) mengatakan, pihaknya menyambut baik format debat yang lebih cair, termasuk adanya kesempatan untuk saling bertanya dan menanggapi dengan waktu yang lebih panjang. “Dengan ruang dan waktu yang lebih banyak, substansi diharapkan bisa tersampaikan dengan lebih jelas ke publik,” kata Fiki.
Kami tinggal merekap saja apa yang belakangan ini sudah dilakukan pemerintah.
Ia mengatakan, TKN menyiapkan strategi debat yang lebih mencecar dibanding sebelumnya. Topik seputar infrastruktur, serta energi dan pangan dianggap menguntungkan Jokowi, karena sudah ada bukti pencapaian pemerintahan Jokowi terkait bidang-bidang tersebut. “Kami tinggal merekap saja apa yang belakangan ini sudah dilakukan pemerintah,” ujarnya.
Salah satu tantangan yang diantisipasi di debat kedua, menurut Fiki, tetap menyangkut manajemen waktu. Sebab, penyampaian program kerja dan gagasan terkait topik energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, serta infrastruktur, membutuhkan waktu yang cukup panjang.
Tim debat Jokowi sudah menyiapkan bahan-bahan serta argumentasi berbasis data yang cukup lengkap terkait topik-topik itu. Evaluasi terhadap debat pertama, bahan-bahan yang disiapkan tim hanya sekitar 20 persen yang berhasil disampaikan Jokowi dan Ma’ruf. Hal ini diupayakan tidak terulang di debat kedua. “Waktu 1,5 jam sebenarnya masih jauh dari ideal, tetapi ini akan coba kami optimalkan,” kata Fiki.
Lebih kritis
Sementara itu, Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno juga telah mempersiapkan strategi serta data-data yang akan dimanfaatkan Prabowo untuk debat capres berikutnya. Di debat kedua ini, Prabowo akan lebih kritis terhadap capaian pemerintahan Jokowi.
Juru bicara BPN Prabowo-Sandiaga, Ferry Juliantono mengatakan, pihaknya menyambut baik perubahan format debat yang akan lebih memberikan kesempatan masing-masing calon presiden untuk saling bertanya dan menjawab. Format itu, lanjutnya, membuka kesempatan agar masyarakat bisa melihat langsung kemampuan para capres untuk memberikan solusi terhadap persoalan bangsa.
Pak Prabowo sudah siap, sehingga hanya tinggal penajaman topik, seperti infrastrutur dan ekonomi
“Kami akan lebih mengharapkan Pak Prabowo yang secara terang-benderang melakukan kritik. Secara umum, Pak Prabowo sudah siap, sehingga hanya tinggal penajaman topik, seperti infrastrutur dan ekonomi,” ujar Ferry.
Mengenai data yang akan disampaikan, Ferry menjelaskan, Prabowo akan menunjukkan sejumlah data terkait pelaksanaan proyek infrastruktur yang tidak sepenuhnya diprakarsai oleh Presiden Jokowi. Misalnya, beberapa proyek yang telah dimulai sejak masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, seperti proyek jalan trans Papua dan pembangunan jalan tol di Jawa.
Selain itu, lanjut Ferry, Prabowo juga akan menjelaskan sumber dana pembangunan infrastruktur yang perlu dipertanyakan. Misalnya, anggaran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS), dana haji, hingga utang luar negeri.
“Kami juga akan jabarkan temuan kami mengenai pembangunan yang kemahalan, lalu infrastruktur yang kemungkinan mangkrak. Kami sudah memiliki data dan akan ditanyakan saat debat nanti,” katanya.