JAKARTA, KOMPAS-- Kementerian BUMN terus memroses pembentukan perusahaan induk BUMN bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan. Pembentukannya diperkirakan terwujud pada Februari.
"Saat ini prosesnya masih berlangsung. Berkas juga sudah dibawa ke Kementerian Keuangan. BUMN yang masuk dalam induk ini akan melepas nama perseronya, namun statusnya tetap BUMN," kata Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN Aloysius Kiik Ro seusai Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Wijaya Karya (Persero) Tbk di Jakarta, Senin (28/1/2019).
Pembentukan perusahaan induk ini mengikuti pembentukan perusahaan serupa di bidang migas dan tambang yang sudah lebih dulu ada. Kementerian BUMN juga sedang dalam proses membentuk induk BUMN Infrastruktur.
"Wijaya Karya mengadakan RUPSLB untuk melepas status perseronya," kata Aloysius.
Dia menjelaskan, kendati banyak bergerak di bidang infrastruktur, Wijaya Karya masuk ke dalam kluster Perumahan dan Pengembangan Kawasan untuk mempercepat penguatan induk tersebut. Pengklusteran BUMN ini, menurut Aloysius, tidak akan mematikan BUMN, tetapi justru akan memperkuat permodalan.
Perum Perumnas akan menjadi induk dari perusahaan induk BUMN Bidang Perumahan dan Pengembangan Kawasan. Adapun anggotanya terdiri dari PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk, PT Virma Karya (Persero), PT Amarta Karya (Persero), PT Indah Karya (Persero), dan PT Bina Karya (Persero).
Sementara, perusahaan induk BUMN Infrastruktur terdiri dari enam perusahaan, yaitu PT Jasa Marga (Persero) Tbk, PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Waskita Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), dan PT Indra Karya (Persero), dengan PT Hutama Karya (Persero) sebagai induk perusahaan.
Aloysius menjelaskan, walaupun banyak bergerak di bidang infrastruktur, WIKA masuk ke dalam kluster Perumahan dan Pengembangan Kawasan untuk mempercepat penguatan perusahaan induk tersebut.
"Kalau di bidang infrastruktur, sudah banyak BUMN-BUMN kuat seperti Adhi Karya, Waskita Karya, dan Jasa Marga. Holding Perumahan dan Pengembangan Kawasan akan saling mendukung kluster infrastruktur. Perusahaan induk ini akan mengembangkan kawasan yang mendukung jalan tol. Jadi keduanya bisa berkembang bersama," jelas Aloysius.
Pengklusteran BUMN ini, menurut Aloysius, tidak akan mematikan BUMN, tetapi justru akan memperkuat permodalan mereka. "Dengan demikian, BUMN tidak lagi perlu meminta penyertaan modal negara. Dengan akumulasi ekuitas dan aset yang mereka miliki, memungkinkan mereka mengerjakan hal-hal yang lebih besar. Contohnya Perumnas selama ini hanya mampu membangun 20.000-25.000 unit rumah setahun. Padahal kebutuhannya sampai 1 juta rumah. Kalau permodalan tidak diperbesar, maka kita tidak akan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat," katanya.
Sementara, Direktur Utama Wijaya Karya, Tumiyana, mengatakan dengan masuknya Wijaya Karya ke dalam kluster Perumahan dan Pengembangan Kawasan, bukan berarti Wijaya Karya tidak boleh mengerjakan pekerjaan atau proyek-proyek yang selama ini sudah mereka kerjakan. "Kami sudah membangun kapasitas kami dengan mengerjakan proyek-proyek infrastruktur selama 59 tahun. Tentunya kemampuan itu tidak akan kami tinggalkan. Hanya sekarang kami akan saling mendukung dan mendorong pembangunan perumahan dan kawasan," jelas Tumiyana.
Dia yakin, setelah bergabung dalam perusahaan induk, Wijaya Karya akan semakin kuat. Apalagi, pertumbuhan ekonomi tetap stabil, konsumsi dan belanja juga tetap tumbuh, sehingga perusahaan juga akan terus berkembang.
"Tahun 2019 kami tetap optimis. Tahun ini memang ada pemilihan presiden, tetapi sudah terbukti di pilkada di DKI Jakarta, Jawa, dan Bali, semuanya berjalan baik dan lancar. Kita sudah membuktikan kegiatan pemilu tidak mempengaruhi kegiatan ekonomi, semua berjalan baik," kata Tumiyana.
Tumiyana menambahkan, setelah tergabung dalam perusahaan induk, ekuitas Wijaya Karya juga akan meningkat. "Saat ini ekuitas Wijaya Karya sebesar Rp 17 triliun. Tahun 2023 akan menjadi Rp 61 triliun. Dengan ekuitas sebesar itu, maka akan banyak yang akan kami lakukan," jelas dia.
Tahun ini, Wijaya Karya menargetkan pekerjaan senilai Rp 145 triliun, dengan pendapat sebesar Rp 42 triliun, dan laba bersih sebesar Rp 3,01 triliun. (ARN)