JAKARTA, KOMPAS — Pemerintah memprioritaskan pembangunan sumber daya manusia pada tahun ini. Kendati demikian, pembangunan infrastruktur tetap dilanjutkan.
Target pembangunan infrastruktur yang sudah dicanangkan juga tidak akan diubah. Untuk membahas kelanjutan pembangunan infrastruktur, Presiden Joko Widodo menggelar rapat tertutup di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (29/1/2019). Rapat dihadiri antara lain Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, serta Menteri BUMN Rini Soemarno.
Seusai rapat, Darmin menjelaskan, topik utama rapat adalah target serta pencapaian pelaksanaan proyek strategis nasional. ”Seperti apa dampak semua itu ke pertumbuhan ekonomi dan pemerataan ekonomi,” katanya.
Salah satu fokus pembahasan adalah proyek strategis nasional pada Kementerian PUPR. Menurut Basuki, Presiden Joko Widodo meminta laporan mengenai perkembangan pelaksanaan proyek infrastruktur yang masuk dalam proyek strategis nasional.
Berdasarkan evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), dari 20 program pembangunan infrastruktur di Kementerian PUPR ada sembilan program yang dapat dicapai sesuai target pada 2019. Adapun tiga program tidak bisa diselesaikan, sedangkan delapan program lain perlu kerja keras untuk diselesaikan.
Jalan tol
Basuki menjelaskan, tiga program yang tak akan bisa diselesaikan adalah penyediaan akses air minum, sanitasi, dan perumahan. Meski demikian, Presiden Joko Widodo tidak mengubah target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, terutama target pembangunan infrastruktur.
Pemerintah, misalnya, tetap menargetkan jalan tol yang terbangun hingga akhir 2019 mencapai 1.852 kilometer. ”Jalan tol ini pada 2018 sudah 782 kilometer, pada 2019 sepanjang 1.852 kilometer. Presiden menanyakan bisa tercapai atau tidak? Saya katakan, bisa. Oleh karena itu, Presiden tidak mengubah target pembangunan jalan tol,” kata Basuki.
Sementara itu, di sela-sela rapat kerja dengan Komisi V DPR Budi Karya Sumadi menyampaikan, wacana pembuatan jalur khusus sepeda motor di jalan tol perlu dipertimbangkan lebih matang. Sebab, sepeda motor tidak didesain untuk menempuh jarak jauh.
Menurut dia, risiko sepeda motor mengalami kecelakaan lebih besar. Sekitar 70 persen kecelakaan di jalan raya dialami sepeda motor. Oleh karena itu, wacana tersebut mestinya tak hanya mempertimbangkan regulasi, tapi juga faktor keselamatan. (NTA/NAD)
