KENDAL, KOMPAS—Peran masyarakat sebagai pemasok bahan baku perlu diperkuat dalam memacu industri perkayuan nasional. Untuk itu, pasokan kayu berkualitas mesti berkelanjutan dan berkesinambungan sehingga menggerakkan industri hulu dan hilir secara simultan.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, mengatakan, ketersediaan pasokan bahan baku penting dalam memperkuat industri kayu. Selain berkelanjutan, bahan baku juga mesti berkualitas dan mudah didapat.
"Industri hulu dan hilir harus berangkat bersama-sama," kata Siti pada pencanangan "Kebangkitan Industri Perkayuan Nasional Untuk Kesejahteraan Masyarakat" di kantor pusat PT Kayu Lapis Indonesia, Mororejo, Kaliwungu, Kabupaten, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (29/1/2019). Selain Siti, hadir pula Gubernur Jateng Ganjar Pranowo.
Siti mengungkapkan, pihaknya mengajak pemerintah daerah agar hutan-hutan yang tak produktif, dengan tutupan di bawah 10 persen ditanami kayu sengon atau kayu jati. Selain itu juga bisa dicampur jagung, sehingga mengarah pada argo forestry.
Dia juga mendorong pelibatan masyarakat dalam pengelolaan hutan partisipatif. "Polanya bukan hanya menyerap, tetapi off-taker, sekaligus pembinaan manajemen. Sudah seharusnya kayu-kayu rakyat juga bisa dikelola dengan manajemen sekelas perusahaan," kata Siti.
Sudah seharusnya kayu-kayu rakyat juga bisa dikelola dengan manajemen sekelas perusahaan.
Dengan demikian, lanjut Siti, hutan rakyat dapat produktif. Bukan hanya menghasilkan bagi keluarga yang dinafkahi, tetapi juga membangun ekonomi domestik di daerah masing-masing. Dia pun berharap perusahaan terus memberi pelatihan kepada kelompok hutan rakyat.
Menurut data di situs Kementerian LHK, dalam empat tahun terakhir, suplai bahan baku kayu untuk industri perkayuan yang berasal dari hutan alam menurun. Pada 2015 sebesar 8,3 juta meter kubik, sedangkan tahun 2018 sebanyak 5,7 juta meter kubik.
Sementara suplai bahan baku kayu dari hutan tanaman dan hutan rakyat meningkat dari 37,3 juta meter kubik pada 2015 menjadi sebesar 46,6 juta meter kubik pada 2018. Khusus hutan rakyat yakni 4,8 juta meter kubik pada 2015 menjadi 6,2 juta meter kubik 2018.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, menambahkan, industri kayu layak menjadi raja di negeri sendiri dan dunia. "Semangat untuk industri kayu yakni agar kesejahteraan meningkat. Sebab, itulah tujuan kita berbangsa dan bernegara," ujar dia.
Legalitas
Ganjar juga mengapresiasi penerapan sistem verifikasi legalitas kayu (SVLK), sehingga saat ini kayu-kayu ditempeli stiker yang memuat sejumlah informasi. Hal tersebut, membuat Indonesia makin beradab dalam bisnis kayu kelas dunia.
Kemarin, penandatanganan nota kesepahaman antara PT Kayu Lapis Indonesia dengan kelompok hutan rakyat dilaksanakan. Kerja sama perusahaan dengan kelompok hutan rakyat yang memasok bahan baku akan terus ditingkatkan.
Komisaris PT Kayu Lapis Indonesia Panda Nababan, mengungkapkan, mayoritas karyawan merupakan penduduk sekitar Kendal. "Sejak perusahaan berdiri, kami berusaha untuk betul-betul taat peraturan. Tidak pernah terjadi ilegal logging (penebangan kayu ilegal)," tegasnya.
Sementara petani asal Pegandon, Kendal, Ngasimin (48), mengaku menjadikan tanaman jati dan sengon sebagai investasi. "Paling besar, biasanya dijual Rp 2 juta-Rp 3 juta per batang, sedangkan yang kecil Rp 500.000-Rp 600.000. Kami berharap penyerapan dari hutan rakyat oleh perusahan meningkat," ujarnya.