Anggaran Rp 6,5 Triliun untuk Perbaikan Sekolah dan Madrasah

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Anak SDN Ridogalih 1, Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi bermain di luar gedung sekolahnya yang sudah tidak digunakan lagi, Kamis (6/9/2018). Sudah dua tahun murid-murid belajar di gudang Badan Penanggulanan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bekasi dengan sekat kayu untuk pembatas antar kelas. Gedung sekolah itu sejak tahun 2015 sudah rusak berat dan rawan untuk digunakan.

BEKASI, KOMPAS - Pemerintah menganggarkan Rp 6,5 triliun untuk memperbaiki sekolah, madrasah, dan pasar sepanjang 2019. Diharap dalam 2-3 tahun, tak ada lagi sekolah rusak.

Presiden Joko Widodo, Rabu (30/1/2019), meninjau tambak udang vaname yang akan panen, menemui para ibu nasabah Permodalan Nasional Madani Mekaar, dan meresmikan penyambungan PLN gratis untuk warga tak mampu di Muara Gembong, Kabupaten Bekasi.

Dalam kunjungan kerjanya itu, Presiden tiba-tiba dan rombongan berbelok ke SMP Negeri 1 Muara Gembong. Kehadiran Presiden disambut meriah para siswa yang antusias. Setiba di sekolah itu, Presiden segera menuju ke beberapa kelas yang rusak.

Bagian langit-langit sejumlah kelas berlubang, dindingnya pun rusak. Selain itu, kursi-kursi rongsok menumpuk di dua ruang kelas rusak. Di beberapa kelas lain yang masih digunakan, bukan berarti bangunan mulus. Kerusakan juga ada.

Dua siswa SMPN 1 Muara Gembong Atta dan Nika menceritakan pengalamannya. “Kalau hujan suka kebocoran. Kalau hujan lebat, ya banjir. Temboknya juga udah agak kayak mau runtuh gitu,” ujar Atta.

Nika menambahkan, kondisi sekolah membuat siswa susah belajar.

“Tadi saya tanya ke kepala sekolah, sejak 1984 tidak pernah ada pemeliharaan, tidak ada perbaikan. Jadi kerusakan sudah parah seperti ini, di kelas lain juga sama. (Siswa) kelas 3 harus masuk siang,” tutur Presiden yang tiba-tiba mengunjungi sekolah tersebut setelah mendengar masukan warga.

Untuk itu, Presiden meminta Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) segera menangani perbaikan sekolah ini secepatnya. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono yang mendampingi Presiden menambahkan, pemerintah mengalokasikan Rp 6,5 triliun di APBN 2019 untuk perbaikan sekolah, madrasah, dan pasar.

Adapun data sekolah, madrasah, dan pasar yang diperbaiki diperoleh dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Perdagangan.

Presiden menambahkan, penanganan sarana prasarana pendidikan kini ditangani langsung Kementerian PUPR, bukan lagi di Kemdikbud. Tahun 2019 difokuskan untuk merehabilitasi sekolah yang rusak berat, tahun berikutnya untuk sekolah rusak sedang, sedangkan tahun ketiga untuk menangani sekolah rusak ringan. Dengan demikian, diharap tak ada lagi sekolah rusak di Indonesia.

Dalam catatan Kemdikbud tahun 2018, jumlah ruang kelas rusak di tingkatan sekolah dasar saja berkisar 250.000.