JAKARTA, KOMPAS – Seluruh personel Kepolisian Negara RI diperintahkan untuk mengedepankan langkah-langkah pencegahan dan edukasi untuk menjamin situasi kondusif selama masa Pemilu 2019. Secara umum, Polri berkomitmen untuk memastikan seluruh warga negara memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk menggunakan hak pilihnya, sehingga berbagai upaya intimidasi akan diantisipasi.
Dalam amanat penutupan rapat pimpinan Polri di Gedung Tribata Polri, Jakarta, Kamis (31/1/2019), Wakil Kepala Polri Komisaris Jenderal Ari Dono Sukmanto memerintahkan seluruh kepala satuan kewilayahan dan kepala satuan kerja Polri meningkatkan upaya penyerapan informasi dengan mengerahkan bhabinkamtibmas. Langkah itu diperlukan untuk memperkuat dialog dan komunikasi dengan tokoh-tokoh agama dan masyarakat, sehingga mampu menjadi situasi keamanan dan ketertiban yang kondusif selama pelaksanaan Pemilu 2019.
“Upayakan semua kegiatan persuasif, edukatif, dan lebih banyak kita memberikan solusi terhadap persoalan yang ada di masyarakat. Penegakan adalah alternatif terakhir, sebab penegakan hukum, apapun ceritanya, pasti ada pihak-pihak yang merasa tidak nyaman,” ujar Ari di hadapan para perwira pimpinan satuan kewilayahan dan satuan kerja Polri, Kamis.
Lebih lanjut, Ari menekankan, rasa ketidaknyamanan akibat penegakan hukum itu berpotensi menjadi “bola politik” yang digunakan pihak tertentu untuk menyerang institusi Polri. Atas dasar itu, Ari meminta kepada seluruh kepala kepolisian daerah untuk menyampaikan langkah-langkah pencegahan itu kepada seluruh kepala kepolisian resor dan jajaran di bawahnya.
“Jangan beranggapan bahwa anggota kita sudah paham dan tahu. (Pimpinan) Harus cek dan cek ulang lagi, serta awasi mereka agar puasa dulu untuk berbuat yang aneh-aneh atau yang kasar,” tutur Ari.
Selain memperkuat soliditas internal, Ari berharap, seluruh personel kepolisian juga terus mempererat kerja sama dengan personel Tentara Nasional Indonesia di seluruh provinsi, terutama melakukan kegiatan pencegahan bersama untuk berdialog dengan masyarakat. Ia menekankan, kegiatan bersama TNI-Polri harus dilakukan hingga di level terbawah, sehingga soliditas kedua institusi tidak hanya dilakukan oleh para pimpinan.
Cegah intimidasi
Selain itu, Ari memastikan, pihaknya akan menjamin penggunaan hak pilih yang bebas dari intimidasi. Polri akan mencegah upaya kelompok atau individu tertentu yang berupaya menganggu pelaksanaan pemungutan suara, 17 April mendatang.
“Pesan Pak Kepala Polri agar jangan ada kelompok masyarakat tertentu yang melakukan penghadangan, mencegah seseorang untuk tidak datang ke tempat pemungutan suara (TPS), atau memblokade di sekitar TPS yang bertujuan memengaruhi orang untuk tidak mencoblos,” kata Ari.
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional, Poengky Indarti, menilai, secara umum Polri telah siap untuk mengamankan Pemilu 2019. Melalui pengalaman selama pilkada serentak telah membuktikan kesungguhan Polri untuk menjamin dan mengamankan pelaksanaan pesta demokrasi tingkat nasional. Melalui satuan kerja, seperti unit patroli siber, Satuan Tugas Nusantara, dan Satuan Tugas Ani-politik Uang, lanjut Poengky, merupakan wujud nyata pencegahan gangguan keamanan yang telah disiapkan Polri.
Ia berharap, Polri mampu menjaga netralitas dan soliditas dengan berbagai institusi, seperti TNI, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, kontestan pemilu, dan partai politik.
“Untuk menjamin situasi keamanan kondusif dukungan seluruh pihak juga dibutuhkan Polri, terutama dari kandidat pemilu dan para pendukungnya. Mereka diharapkan menjunjung tinggi persatuan dan memberikan contoh berdemokrasi yang baik dan bersihi agar memberikan pendidikan politik kepada masyarat,” ujar Poengky.