Rehabilitasi DAS Jadi Prioritas
JAKARTA, KOMPAS - Pemerintah mengalokasikan Rp 200 miliar untuk merehabilitasi daerah aliran Sungai Jenebarang-Saddang di Kabupaten Gowa, Sulawesi Selatan.
Daerah aliran Sungai Jenebarang-Saddang menjadi salah satu dari 15 DAS yang diprioritaskan untuk segera direhabilitasi. DAS ini terdegradasi cukup berat sehingga memicu bencana banjir dan longsor di Kabupaten Gowa, beberapa waktu lalu.
Kondisi DAS Jenebarang- Saddang yang kritis diperkirakan 23 persen. Berkurangnya tutupan pohon dan berubahnya morfologi lahan ataupun hutan untuk berbagai keperluan membuat tanah terkikis dan kehilangan fungsinya sebagai pengendali bencana hidrometeorologi.
Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar, Kamis (31/1/2019), di Jakarta, mengatakan, DAS Jenebarang-Saddang memiliki area rehabilitasi terbesar tahun ini, yakni 19.500 hektar. Untuk itu, pemerintah mengalokasikan Rp 200 miliar.
Menurut Dirjen Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Ida Bagus Putera Parthama, dana tersebut digunakan untuk penanaman pohon. Sementara untuk kegiatan teknis seperti pembuatan dam dan pengendali jurang (gully plug) akan ada alokasi anggaran tersendiri.
”Dari awal sesuai arahan Presiden, rehabilitasi lahan diprioritaskan pada lokasi-lokasi DAS prioritas, rawan bencana, dan daerah tangkapan air dam. Dari kriteria itu, DAS Jeneberang- Saddang ternyata paling prioritas,” kata Putera.
Dari sisi penggunaan lahan, DAS Jenebarang-Saddang sebagian besar berupa pertanian lahan kering yang rawan erosi dan kurang mampu menyimpan air hujan. Saat curah hujan ekstrem dengan kondisi daya tampung badan air yang berkurang akibat pendangkalan muncullah banjir.
Menurut rencana, hari ini Siti Nurbaya akan mengunjungi DAS Jenebarang-Saddang. ”Saya ingin melihat upstream (hulu) apa yang sesungguhnya terjadi, lalu kita koordinasikan penyelesaiannya segera,” katanya.
Siti juga akan mengumpulkan para pemegang izin tambang serta memerintahkan mereka untuk melakukan rehabilitasi DAS dan menjalankan kewajiban reklamasi.
Relokasi warga
Terkait penanganan warga terdampak bencana longsor di Dusun Pattiro, Desa Pattallikang, Kecamatan Manuju, Kabupaten Gowa, pemerintah memastikan akan melakukan relokasi.
Hal itu semata demi keselamatan warga pada masa mendatang. Pemetaan bahaya longsor dan pendataan rumah penduduk akan dimulai setelah masa tanggap darurat berakhir pada Senin (4/2).
”Tanpa permintaan masyarakat pun relokasi itu sudah pasti akan dilakukan pemerintah. Banyak lokasi yang sudah tidak layak lagi, termasuk SD Inpres Pattiro,” kata Camat Manuju Tajuddin Dolo di posko tanggap darurat Pattallikang, kemarin. Rencana relokasi itu juga sudah dibahas di tingkat kabupaten.
Dusun Pattiro berada di perbukitan. Di atas permukiman warga terdapat bekas longsor, batu besar, dan retakan tanah yang sewaktu-waktu dapat meluncur dan menimpa permukiman warga. Hal itu berpotensi menimbulkan korban jiwa seperti saat longsor yang menyebabkan 21 orang tertimbun, Selasa (22/1).
Pattiro berada di Jalan Poros Bungaya. Berdasarkan imbauan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Gowa yang dipasang pada spanduk, jalur tersebut disebutkan rawan longsor.
Jalur tersebut meliputi sebagian Kecamatan Manuju dan Bungaya. Pekan lalu, terdapat 20 lokasi longsor di sepanjang jalan tersebut.
Sejauh ini pemerintah sudah mengantongi beberapa opsi lokasi untuk permukiman baru. Lokasi baru itu diupayakan tidak terlalu jauh dari permukiman yang ada saat ini.
Sementara itu, setelah terhenti akibat bencana, aktivitas kegiatan belajar-mengajar di SD Inpres Pattiro kembali dilanjutkan pada Kamis. ”Hari ini, kami lebih banyak bermain dan menyanyi.
Yang paling penting adalah membuat anak-anak bahagia dan perlahan membawa mereka keluar dari trauma,” kata Jumiati, Kepala SD Inpres Pattiro.
Dari Kabupaten Jeneponto, Sulsel, dilaporkan pembersihan sumur warga dan distribusi air bersih terus dilakukan di lokasi-lokasi bekas banjir bandang.
”Kami menyalurkan air bersih melalui tangki-tangki air. Untuk sumur, kami dibantu PMI membersihkan menggunakan alat untuk menyedot lumpur,” kata Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Jeneponto Anwaruddin.(REN/FRN/ICH)