Uji Visi Misi Capres, Panelis Akan Gunakan Data Riil di Lapangan
Oleh
PRADIPTA PANDU/NINO CITRA
·4 menit baca
JAKARTA, KOMPAS — Komisi Pemilihan Umum telah menetapkan delapan nama yang akan menjadi panelis debat presidensial kedua. Dalam menyusun pertanyaan nanti, para panelis akan menyoroti tentang komitmen, visi, dan misi kedua calon presiden yang dikaitkan dengan tema debat.
Ketua KPU Arief Budiman di Kantor KPU, Jakarta, Jumat (1/2/2019), menyampaikan, delapan nama yang ditunjuk KPU telah bersedia menjadi panelis pada debat presidensial kedua. Enam panelis berlatar belakang akademisi dan dua lainnya merupakan seorang aktivis.
Panelis berlatar belakang akademisi antara lain Rektor Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Joni Hermana, Rektor Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, pakar lingkungan hidup Universitas Diponegoro (Undip) Sudharto P Hadi, pakar energi Universitas Gadjah Mada (UGM) Ahmad Agus Setiawan, pakar pertambangan Institut Teknologi Bandung (ITB) Irwandy Arif, pakar hukum lingkungan Universitas Airlangga (Unair) Suparto Wijoyo.
Sementara dua panelis berlatar belakang aktivis adalah Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Nur Hidayati dan Sekretaris Jenderal Konsorsium Pengembangan Agraria (KPA) Dewi Kartika.
Dalam menyusun pertanyaan dalam debat nanti, Ahmad Agus Setiawan akan menyoroti isu yang menjadi fokusnya, yakni energi terbarukan. ”Energi adalah isu yang sangat besar. Tahun 2019 adalah tahun yang rawan. Ini menjadi titik bertemunya penurunan persediaan energi dan peningkatan konsumsi energi kita,” ujarnya.
Ahmad menjelaskan, sumber daya energi tidak bisa lagi dieksploitasi karena jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, hal yang harus diperhatikan adalah memanfaatkan sumber daya energi secara efektif dan efisien serta mengolah potensi energi terbarukan. Kondisi ini membuat kedua capres perlu mempertimbangkan ketersediaan energi di masa depan saat menyusun kebijakan tentang energi.
Sementara panelis lainnya, Dewi Kartika akan menggunakan data yang telah dihimpun KPA di lapangan ketika memperjuangkan reforma agraria selama lebih dari 25 tahun. Selain itu, dia juga akan menggunakan data-data dari anggota jaringan KPA di sejumlah daerah.
”Pertanyaan juga akan bersumber dari perjalanan perjuangan reforma agraria selama reformasi semenjak disahkannya TAP MPR Nomor IX tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam. Dari sini akan muncul konteks masalah agraria yang bersifat utuh agar dapat menilai secara obyektif situasi yang telah maupun tengah terjadi saat ini,” ungkapnya.
Dewi berharap, dengan pendekatan tersebut, publik dapat melihat substansi visi dan misi, orientasi, hingga rencana dari kedua kandidat dalam menangani permasalahan agraria nasional. Dewi juga berharap pertanyaan dari panelis dapat dijawab secara maksimal oleh kedua capres sehingga lebih meyakinkan para pemilih.
Debat presidensial kedua bertema energi, pangan, sumber daya alam, lingkungan hidup, dan infrastruktur. Debat diselenggarakan pada 17 Februari di Hotel Fairmount, Jakarta, dan disiarkan langsung oleh empat stasiun televisi, yakni RCTI, JTV, MNC TV, dan iNews TV.
Debat akan dipandu oleh dua moderator, yakni jurnalis Anisha Dasuki dan Tommy Tjokro. Adapun peserta debat hanya diikuti oleh kedua capres, Joko Widodo dan Prabowo Subianto.
Tanpa campur tangan
Arief mengatakan, semua pertanyaan untuk debat kedua akan diserahkan sepenuhnya kepada para panelis tanpa campur tangan dari KPU. Sebelum pertanyaan dirumuskan, KPU, panelis, dan moderator akan mengadakan pertemuan pada pekan depan.
Semua pertanyaan untuk debat kedua akan diserahkan sepenuhnya kepada para panelis tanpa campur tangan dari KPU.
Menurut Arief, pertemuan tersebut untuk menjelaskan ketentuan yang wajib ditaati oleh semua pihak, salah satunya tidak membocorkan pertanyaan ke pihak manapun termasuk tim sukses kedua kandidat.
Anggota KPU Wahyu Setiawan menuturkan, KPU juga telah menelusuri rekam jejak dari para panelis terkait bidang keahlian, independensi, dan netralitas dalam Pemilu 2019. Kedelapan nama panelis tersebut juga telah disampaikan ke masing-masing tim kampanye pasangan calon presiden.
”Melalui pemberitaan dari sejumlah media, kedelapan nama panelis ini relatif tidak ada masalah. Tetapi kami tetap membuka ruang partisipasi masyarakat untuk memberi masukan jika ada hal atau informasi mengenai panelis ini yang belum kami temukan,” ujarnya.
Berbeda dari konsep debat pertama, KPU memutuskan tidak lagi memberikan kisi-kisi pertanyaan yang telah disusun panelis kepada kedua pasangan. Hal ini diputuskan berdasarkan masukan dari berbagai pihak dan agar esensi debat lebih bisa tersampaikan kepada publik.