Rakornas BNPB Diharapkan Jadi Ajang Konsolidasi

KOMPAS/ANITA YOSSIHARA

Presiden Joko Widodo membuka Rapat Koordinasi Nasional BNPB dan BPBD Se-Indonesia di Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019).

SURABAYA, KOMPAS — Rapat Koordinasi Nasional Badan Nasional Penanggulangan Bencana serta Badan Penanggulangan Bencana Daerah Se-Indonesia diharapkan menjadi ajang konsolidasi penanggulangan bencana. Tak hanya penanganan bencana, sistem pencegahan serta mitigasi bencana pun diharapkan dapat dimatangkan dalam forum tersebut.

Harapan itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat membuka Rakornas BNPB dan BPBD Se-Indonesia di Jatim Expo, Kota Surabaya, Jawa Timur, Sabtu (2/2/2019).

”Saya ingin sampaikan, forum ini forum yang sangat strategis sekali dalam rangka mengonsolidasikan kekuatan-kekuatan yang kita miliki, yang berkaitan dengan bencana,” kata Presiden Jokowi mengawali pidatonya.

Presiden melihat, selama ini penanganan bencana belum terlalu sistematis. Ke depan, diharapkan semua pihak bisa langsung melakukan penanganan bencana sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

”Apabila ada kejadian bencana, otomatis kita harus tahu semuanya bahwa gubernur akan menjadi komandan satgas daruratnya. Juga pangdam dan kapolda yang terkait menjadi wakil komandan satgas untuk membantu gubernur. Jangan sedikit-sedikit minta tolong ke pusat. Ini kita harus tahu semua,” tuturnya.

Tak hanya itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana terpadu. Sistem peringatan dini bencana dibangun berdasarkan rekomendasi para pakar. Oleh karena itu, Presiden meminta Kepala BNPB Letnan Jenderal Doni Monardo mengoordinasikan semua kementerian dan lembaga terkait agar segera mewujudkan sistem peringatan dini bencana.

Pentingnya membangun sistem peringatan dini bencana terpadu. Sistem peringatan dini bencana dibangun berdasarkan rekomendasi para pakar.

”Saya melihat video di Jepang, masyarakat baru makan saat ada gempa, (mereka) tetap makan. Tapi, begitu sirene sudah nguing-nguing (berbunyi), baru lari. Dan, rutenya juga jelas, ke arah mana, jelas. Hal-hal seperti ini harus mulai kita kerjakan,” ucapnya.

Kesempatan itu juga dimanfaatkan Presiden Jokowi untuk mengingatkan kepala daerah agar melaksanakan pembangunan dengan mempertimbangkan aspek risiko bencana, yakni bagaimana pembangunan dilakukan dengan mengupayakan dampak saat terjadi bencana.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga meminta pelibatan pakar kebencanaan untuk meneliti daerah rawan bencana. Dengan begitu, pemerintah dan masyarakat dapat mengantisipasi serta mengurangi dampak bencana.

Masukan

Doni Monardo menambahkan, salah satu tujuan rapat koordinasi adalah untuk melakukan pendalaman sistem informasi tentang ancaman berbagai jenis bencana oleh pakar, ahli, dan peneliti.

”Tim dari berbagai pakar, ahli, dan peneliti ini merupakan tim intelijen kebencanaan yang nantinya akan diketuai oleh Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB,” ujarnya.

Rakornas juga bertujuan memberikan masukan terhadap penyiapan kebijakan baru dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024, penerapan tentang standar pelayanan minimal (SPM) bidang penanganan bencana di kabupaten/kota, serta upaya sinkronisasi program mitigasi, termasuk rencana integrasi pembangunan sistem peringatan dini bencana yang komprehensif.