Provinsi Jawa Tengah menyusun sistem pengelolaan pertanian terpadu untuk menyiasati fluktuasi harga komoditas. Manajemen makro tersebut penting untuk melindungi petani.
SEMARANG, KOMPAS— Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menyiapkan sistem logistik daerah untuk memonitor komoditas pertanian. Lewat sistem itu, persoalan fluktuasi harga komoditas akibat suplai berlebih atau sebaliknya diantisipasi sejak dini.
Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Jawa Tengah Suryo Banendro, di sela-sela silaturahmi Presiden Joko Widodo dengan tenaga harian lepas tenaga bantu penyuluh pertanian di GOR Jatidiri, Kota Semarang, Minggu (3/2/2019), mengatakan, sinergi data dengan kabupaten/kota tengah dimatangkan.
”Jateng akan memulai sistem logistik daerah. Nantinya, persoalan di lapangan dapat langsung terdeteksi. Sistem akan terhubung dengan data kabupaten/kota sehingga ada sistem peringatan dini. Misal ada lonjakan harga, bisa segera operasi pasar,” ujar Suryo.
Ia mengatakan, urusan produksi memang hak petani. Namun, penyuluh pertanian wajib memberi pemahaman kepada mereka demi menghindari kerugian. Sistem yang kajian akademisnya dimulai sejak 2018 ini diharapkan segera berjalan.
Pada pertengahan Januari, petani di Kabupaten Demak dan Jepara merugi hingga Rp 10 juta per hektar akibat harga cabai anjlok. Harga cabai keriting anjlok jadi Rp 6.000 per kilogram dari Rp 15.000 per kilogram. Pasokan melimpah di pasaran diduga jadi penyebab.
Referensi kebijakan
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, sistem itu bertujuan membuat tata kelola pertanian lebih baik. ”Kami berusaha menyediakan informasi petani memiliki berapa lahan, menanam apa, kapan, dan di mana. Itu akan jadi referensi pengambilan kebijakan, seperti penyediaan obat, pupuk, dan perkiraan panen,” ujarnya.
Presiden Joko Widodo menyatakan, tata kelola tanam perlu jadi perhatian khusus. ”Jangan sampai, karena tidak diatur tata waktunya, produksi melimpah sehingga harga anjlok dan petani rugi. Harus diatur betul,” katanya.
Presiden menambahkan, hilirisasi produk pertanian juga penting. Cabai merah, misalnya, jangan hanya mengandalkan produk segar, tetapi mesti diolah menjadi industri. Namun, kontinuitas suplai perlu dijaga.
Jokowi mencontohkan, industri cokelat sudah didorong, tetapi suplai bahan bakunya terhambat sehingga terpaksa dilakukan impor. ”Supply dan demand mesti diatur dengan manajemen makro yang baik,” ujarnya.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengakui, tata kelola pertanian jadi persoalan pelik puluhan tahun sehingga tak bisa diselesaikan seketika.
Dua hal utama yang dilakukan pemerintah adalah mengatur pola tanam dan menyediakan gudang berpendingin. Upaya itu didukung pembangunan infrastruktur pendukung irigasi, seperti bendungan dan embung.
Dengan begitu, saat musim kering datang, petani tetap bisa bertanam. Lonjakan harga diharapkan tidak terjadi karena tidak ada lagi musim paceklik. (DIT)