MAKASSAR, KOMPAS — Menteri Sosial Agus Gumiwang Kartasasmita berjanji pemerintah akan terus menambah jumlah penerima serta besaran bantuan sosial bagi masyarakat agar angka kemiskinan dapat terus ditekan. Jumlah penerima bantuan sosial dari sebanyak 3,5 juta orang tahun 2015 meningkat menjadi 10 juta orang pada tahun 2019. Pada tahun 2020, jumlah penerima ditargetkan menjadi 15,6 juta orang.
Total besaran bantuan sosial pun meningkat tajam, yakni dari sekitar Rp 9 triliun pada 2015 menjadi Rp 34,4 triliun pada tahun 2019. Khusus Program Keluarga Harapan (PKH), komponen penerima pun bertambah dan dihitung per jiwa seperti ibu hamil, anak balita, siswa SD/sederajat sampai SMA/sederajat, penyandang disabilitas, dan warga lanjut usia.
”Program yang ada di Kementerian Sosial itu memberikan kontribusi yang substansial bagi penurunan angka kemiskinan. Bukan hanya itu saja, tetapi juga perbaikan gini ratio (ketimpangan),” kata Agus seusai memberikan bantuan PKH dan Bantuan Pangan Nontunai di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Rabu (6/2/2019).
Para penerima secara individu maupun berkelompok menyisihkan sebagian uang yang mereka terima untuk membuka usaha.
Menurut rilis terbaru dari Badan Pusat Statistik, angka kemiskinan di Indonesia turun dari 10,12 persen pada September 2017 menjadi 9,66 persen pada September 2018. Artinya, dalam setahun, jumlah penduduk miskin berkurang 910.000 orang, yakni dari 26,58 juta orang menjadi 25,67 juta orang. Angka tersebut dengan benchmark garis kemiskinan Rp 410.670 per kapita per bulan (Kompas, 22/1/2019).
Agus mengatakan, bantuan sosial berhasil mengangkat perekonomian warga. Para penerima secara individu maupun berkelompok menyisihkan sebagian uang yang mereka terima untuk membuka usaha. Mereka kebanyakan ibu rumah tangga. Hasil produksi usaha itu pun mereka perlihatkan kepada Agus di tempat pertemuan di Celebes Convention Center.
Nurfaridah, ibu rumah tangga dari Kelurahan Manggala, Kecamatan Manggala, Makassar, misalnya, menyisihkan uang Rp 1 juta dari dana PKH yang diterimanya untuk mengolah sampah plastik dan koran. Dengan modal itu, ia bisa meraup keuntungan hingga dua kali lipat.
”Buat tambahan belanja dan jajan anak di sekolah. Bantuan ini bermanfaat untuk kami yang tidak punya modal usaha,” katanya.
Berdasarkan data Kementerian Sosial, besaran dana bantuan sosial untuk Provinsi Sulsel pada tahun 2019 sebesar Rp 458,3 miliar. Itu terdiri dari PKH Rp 408,6 miliar dan Bantuan Pangan Nontunai Rp 49,7 miliar. Adapun total penerima bantuan di provinsi itu 749.600 keluarga.
Wakil Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman mengatakan, aliran bantuan ke daerah membuat ekonomi daerah semakin bergairah. Selain bantuan sosial, ia juga menyinggung besarnya manfaat dana desa. ”Sekarang ini, para kepala desa sudah bisa merencanakan pembangunan infrastruktur di desa mereka sendiri,” katanya.
Ia berharap agar bantuan yang diberikan pemerintah dapat digunakan sebagaimana mestinya, terutama untuk hal-hal yang produktif. Masyarakat dapat merintis kemandirian lewat usaha kreatif yang dibangun dengan modal pemberian pemerintah. Semakin maju usaha masyarakat, tingkat ketergantungan kepada pemerintah akan semakin berkurang.