Pemerintah Australia Tindaklanjuti Rekomendasi Komisi Kerajaan

AAP IMAGE/MICK TSIKAS VIA REUTERS

Bendahara Negara Australia Josh Frydenberg menggelar konferensi pers untuk menyampaikan respons atas rilis temuan Komisi Kerajaan terkait praktek kurang terpuji dalam industri perbankan dan keuangan di Australia di Gedung Parlemen, Canberra, Australia, Senin (4/2/2019).

BRISBANE, KOMPAS -- Pemerintah Australia berjanji akan menindak-lanjuti 76 rekomendasi yang diajukan oleh Komisi Kerajaan untuk merombak industri keuangan. Merespons hasil investigasi Komisi Kerajaan terhadap praktek kurang terpuji dalam industri keuangan yang diumumkan, Senin (4/2/2019), Bendahara Negara (Treasurer) Josh Frydenberg mengatakan, pemerintah bahkan akan bertindak lebih dari yang disarankan dalam beberapa kasus.

"Pesan saya pada sektor finansial, praktek buruk harus dihentikan dan kepentingan pelanggan harus didahulukan," tuturnya seperti dikutip ABC. "Mulai hari ini, sektor ini harus berubah, dan berubah selamanya.”

Komplain dan skandal pelayanan industri keuangan, termasuk pada empat bank terbesar di Australia yang menjadi klien Australian Mutual Provident (AMP), sudah sering terdengar dalam 10 tahun terakhir.

Laporan Kenneth Hayne, Ketua Komisi Kerajaan, antara lain, menunjuk budaya menjual (sales culture) yang mengakibatkan pelayanan buruk bagi pelanggan. Mantan Hakim Agung ini merekomendasikan perubahan drastis dalam pemberian komisi pada perantara untuk pemberian pinjaman uang (mortgage brokers) serta para perencana finansial.

AAP IMAGE/MICK TSIKAS VIA REUTERS

Salinan laporan penyelidikan sektor keuangan yang diperlihatkan saat Bendahara Negara Australia Josh Frydenberg menggelar konferensi pers untuk menyampaikan respons atas rilis temuan Komisi Kerajaan terkait praktek kurang terpuji dalam industri perbankan dan keuangan di Australia di Gedung Parlemen, Canberra, Australia, Senin (4/2/2019).

Rekomendasi lain termasuk perombakan total dalam praktek penjualan jasa asuransi, terutama janji penggantian ongkos pemakaman. Tanpa menyebut nama orang atau perusahaan, Hayne merujuk beberapa lembaga pengawas, antara lain, ASIC (Australian Securities and Investment Commission) dan APRA (Australian Prudential Regulation Authority), yang berpotensi dituduh melakukan tindakan kriminal terkait skandal "pembebanan biaya tanpa pemberian pelayanan (fees for no service)".

Dalam investigasinya, Kenneth Hayne, Ketua Komisi Kerajaan,  menguak berbagai pelanggaran etika oleh bank-bank besar di Australia.

Dalam investigasinya, Hayne menguak berbagai pelanggaran etika oleh bank-bank besar, seperti pembebanan biaya selama sepuluh tahun pada pelanggan yang sebenarnya sudah meninggal serta pemberian kredit berlebih pada pecandu judi.

"Pelayanan pada pelanggan menjadi soal nomor dua. Sales menjadi hal utama," tutur Hayne, "pemberian hadiah bagi perilaku buruk adalah sesuatu yang salah. Skema pemberian insentif, bonus dan komisi dalam industri keuangan mengikuti perhitungan sales dan profit, tetapi tidak taat hukum dan standar yang semestinya.”

PHOTO BY WILLIAM WEST / AFP

Seorang penampil tari naga unjuk kebolehan di depan sebuah kantor cabang bank Westpac di Melbourne, Australia, Senin (4/2/2019).

Hayne juga merekomendasikan untuk menghapus sistem pemberian komisi pada perantara (broker) dan mewajibkan perantara untuk bertindak bagi kepentingan pelanggan yang harus terwujud dalam waktu dua sampai tiga tahun.

Robin Hood

Para pengamat umumnya menyambut baik hasil investigasi Hayne yang disimpulkan dalam 760 halaman mengingat waktu investigasi yang sangat singkat, namun mereka kurang yakin akan terjadi perubahan.

Ian Verrender, Editor Bisnis ABC menulis, Selasa (29/1/2019), bahwa komisi kerajaan bukan hanya membongkar kebobrokan bank yang terjadi di Australia tetapi tercermin di seluruh dunia, bahkan skala kebobrokan lebih parah terjadi di Amerika Serikat dan Eropa.

"Jelas bahwa selama berpuluh tahun, kita telah menyaksikan perpindahan dana terbesar di dunia yang terbalik dari cerita Robin Hood (legenda Inggris yang bercerita tentang penyamun yang merampok si kaya untuk diberikan pada si miskin). Dana dalam jumlah fantastis telah disedot dari rakyat, sebagian besar dengan cara ilegal.”

PHOTO BY WILLIAM WEST / AFP

Seorang pria berjalan melewati kantor cabang Westpac dan Commonwealth di Melbourne, Australia, Senin (4/2/2019).

Verrender mengatakan, hanya orang yang naif yang berpikir kebobrokan industri keuangan bisa diperbaiki. Yang dapat dilakukan oleh Komisi Kerajaan, bila rekomendasinya dilaksanakan, hanya mengurangi kebobrokan.

"Tak ada organ politik yang bisa menahan serangan dari pihak yang memiliki kekayaan luar biasa yang bekerja sama dalam membangun serangan,” tulisnya.

Wartawan investigatif ABC Stephen Long memprediksi, perubahan akan terjadi tetapi hanya untuk sementara. "Jangan kaget bila penyakit lama akan berjangkit kembali berkat kekuatan lobi para pemilik modal,” tulisnya.

Komisi Kerajaan dibentuk oleh pemerintahan Malcolm Turnbull pada Desember 2017 setelah berkali-kali menolaknya.