Pertemuan kedua antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un diperkirakan digelar akhir bulan ini. Dalam laporan rahasia, tim pemantau PBB menyebut Korut berusaha mengamankan fasilitas nuklir.
NEW YORK, SELASA Tim pemantau Perserikatan Bangsa- Bangsa menyebutkan, Korea Utara sedang berusaha untuk memastikan agar kemampuan nuklir dan rudal balistiknya tidak bisa dihancurkan oleh serangan militer.
AFP/ED JONES
Utusan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun (tengah) tiba di Bandar Udara Internasional Incheon, Korea Selatan, Minggu (3/2/2019). Ia dijadwalkan akan melanjutkan perjalanan ke Pyongyang, Rabu ini, untuk membahas rencana pertemuan antara Presiden AS Donald Trump dan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un yang dijadwalkan Februari ini.
Hal itu terungkap dalam laporan rahasia untuk komite sanksi Dewan Keamanan (DK) PBB yang dilihat wartawan kantor berita Reuters, Senin (4/2/2019). Laporan tersebut diserahkan kepada DK PBB, Jumat pekan lalu.
Secara terpisah, Departemen Luar Negeri AS menyatakan, Utusan Khusus AS untuk Korea Utara Stephen Biegun akan bertemu dengan perwakilan Korea Utara pada Rabu (6/2) ini di Pyongyang guna mempersiapkan pertemuan Presiden AS Donald Trump dengan Pemimpin Korea Utara Kim Jong Un bulan ini. Biegun berharap pertemuannya dengan perwakilan Korea Utara, Kim Hyok Chol, dapat menghasilkan ”satu langkah konkret”.
Biegun, yang bertemu dengan utusan Korea Selatan pada Minggu dan Senin lalu, mengatakan, dirinya menargetkan terwujudnya ”peta jalan negosiasi dan deklarasi serta berbagi pemahaman bersama terhadap hasil yang diinginkan.”
Pejabat Korea Selatan menyebutkan, pihaknya dan AS dapat mencari kompromi yang bisa mempercepat denuklirisasi Korea Utara. Langkah denuklirisasi ini termasuk perlucutan kompleks nuklir Yongbyon yang diharapkan bisa ditindaklanjuti oleh AS dengan mengakhiri Perang Korea 1950-1953 secara formal dan menyiapkan kantor penghubung.
Namun, dokumen rahasia berisi hasil monitor atas pelaksanaan sanksi PBB terhadap Korea Utara memperlihatkan ”ada bukti tren yang konsisten di beberapa wilayah Korea Utara untuk memindahkan tempat produksi, penyimpanan, dan lokasi pengujian.”
Perwakilan Korea Utara di PBB tidak segera menanggapi permintaan konfirmasi atas laporan tersebut.
Korea Utara selama ini mengeluhkan sikap AS yang dinilai tidak banyak berbuat untuk membalas langkah Korea Utara menghentikan uji coba nuklir dan rudal serta melucuti fasilitas nuklir.
Korea Utara juga telah berulang kali menyerukan pencabutan sanksi oleh PBB untuk mengakhiri perang secara formal dan berharap adanya jaminan keamanan.
Sanksi tak efektif
Laporan PBB juga menunjukkan bahwa sanksi sebenarnya tidak efektif. ”Korea Utara terus menentang resolusi Dewan Keamanan PBB dengan meningkatkan pengiriman minyak bumi dan batubara dari kapal ke kapal secara ilegal. Ini membuat sanksi PBB tak efektif,” sebut laporan itu.
Tim pemantau memiliki bukti pengiriman produk minyak bumi lebih dari 57.600 barel senilai sedikitnya 5,7 juta dollar AS.
Di Washington, kepada Kongres, Direktur Intelijen Nasional AS Dan Coats mengatakan, Korea Utara tidak akan menyerahkan semua senjata nuklir dan kemampuan produksinya meski upaya negosiasi Presiden Trump membuahkan hasil.
Dalam laporannya, Coats menyatakan, Korea Utara terus berupaya mengantisipasi dampak tekanan AS. Korut melihat kemampuan mereka memproduksi senjata nuklir sangat penting untuk keberlangsungan rezim Kim.
