Bantuan Kemanusiaan Harus Bebas dari Urusan Politik dan Militer
Oleh
Ayu Pratiwi
·3 menit baca
AFP/YURI CORTEZ
Seorang pengunjuk rasa dari kalangan oposisi membawa poster bergambar rangka manusia dan bertempelkan uang kertas mata uang Bolivar, dengan tulisan yang berarti ”bakal kelaparan”, dalam demonstrasi menentang pemerintahan Presiden Nicolas Maduro di Alun-alun Altamira, Caracas, Venezuela, Rabu (30/1/2019).
NEW YORK, KAMIS — Perserikatan Bangsa-Bangsa, Rabu (6/2/2019), di New York, AS, menegaskan, bantuan kemanusiaan ke Venezuela yang sedang didera krisis ekonomi dan politik harus dilakukan secara independen, bebas dari urusan politik dan militer. Negosiasi antar-pihak yang berseteru mesti berakhir dengan sebuah solusi yang damai.
Pemimpin pihak oposisi Venezuela, Juan Guaido, sedang berusaha untuk menerima bantuan dari komunitas internasional. Namun, Presiden Venezuela Nicolas Maduro justru menolaknya.
”Bantuan kemanusiaan harus independen dari keterlibatan politik, militer, atau obyektif lainnya,” kata Juru Bicara PBB Stephane Dujarric kepada wartawan di New York, Rabu waktu setempat atau Kamis WIB.
Dujarric mengatakan, negosiasi politik antara pihak yang berseteru (antarkubu oposisi dan Pemerintah Venezuela serta sekutu-sekutu mereka) penting dilakukan dalam rangka menemukan solusi yang damai demi kepentingan rakyat Venezuela.
Saat ini, salah satu negara yang telah mengirim bantuan berupa makanan dan obat-obatan adalah AS. Bantuan itu dikirim lewat jalur laut. AS merupakan salah satu dari puluhan negara pendukung Guaido, yang bulan lalu mendeklarasikan dirinya sebagai penjabat presiden. Sejak itu, Maduro didesak mundur. Namun, sejumlah negara, seperti Rusia, Turki, dan China, mendukung Maduro.
”Rakyat Venezuela sangat membutuhkan bantuan kemanusiaan. AS dan negara lain berusaha membantu, tetapi pasukan militer Venezuela, yang berada di bawah perintah Maduro, memblokir bantuan itu,” kata Menteri Luar Negeri AS Mike Pompeo melalui akun Twitter-nya.
Bersama pesannya itu, Pompeo mengunggah foto yang memperlihatkan jalan yang diblokir dengan pagar, kontainer, dan truk.
Penduduk Venezuela saat ini dilaporkan kekurangan makanan. Meskipun memiliki cadangan minyak sangat besar, Venezuela mengalami hiperinflasi. Pada 2018, hiperinflasi mencapai 80.000 persen.
Pemerintahan Maduro sementara itu membantah adanya krisis kemanusiaan di Venezuela. Menurut dia, krisis ekonomi diakibatkan oleh sanksi yang dikenakan oleh negara lain. Maduro, Senin (4/2/2019), menyampaikan bahwa rakyat Venezuela ”bukan pengemis” dan tidak akan membiarkan negaranya dihina.
Tanpa kesepakatan dengan Maduro, AS bisa mencoba meminta bantuan kemanusiaan kepada Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi, Rusia, yang mendukung Maduro, tampaknya akan menghambat upaya AS tersebut.
Guaido juga telah mengirim surat kepada Komisioner Tertinggi PBB Antonio Guterres, bulan lalu, untuk meminta bantuan dalam menangani krisis di Venezuela. Namun, PBB tidak bisa memberikan bantuannya tanpa persetujuan dari Maduro atau DK PBB.
”Bantuan kemanusiaan harus bebas dari keterlibatan politik. Kebijakan mengenai kapan dan bagaimana bantuan itu digunakan harus sesuai dengan kebutuhan rakyat,” ujar Dujarric.
Washington juga mempertimbangkan untuk terlibat secara militer dalam menangani krisis di Venezuela.
Pada Rabu, AS juga mempertimbangkan pencabutan sanksi terhadap sejumlah pejabat militer senior Venezuela jika mereka menyatakan dukungannya terhadap Guaido.
Penasihat Keamanan Nasional AS John Bolton menyampaikan melalui Twitter, ”AS akan mempertimbangkan mencabut sanksi kepada pejabat militer senior Venezuela yang membela demokrasi dan mengakui Juan Guaido sebagai presiden. Jika tidak, siklus keuangan internasional akan ditutup sepenuhnya”.
Hingga sekarang, baru ada satu jenderal dari Angkatan Udara Venezuela yang menyatakan dukungannya kepada Guaido. Pesan disampaikan Jenderal Francisco Yanez dalam rekaman yang dipublikasikan di Youtube, Sabtu, 2 Februari.
Selain AS, Kanada dan sebagian besar negara Amerika Latin mengakui Guaido sebagai presiden dan mendukungnya. Sementara Rusia, China, Turki, dan beberapa negara kelompok kiri Amerika Latin mendukung Maduro. (REUTERS)
