Dampak Berganda MRT bagi Masyarakat

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso ketika meninjau dan mencoba moda raya terpadu (MRT), Kamis (7/2/2019). Wimboh bersama anggota OJK dan beberapa anggota direksi bank menjajal MRT mulai dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia sampai Stasiun Lebak Bulus.

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan proyek moda raya terpadu diyakini akan memberi dampak berganda, baik dalam menopang mobilitas masyarakat maupun sebagai pendorong ekonomi baru.

Otoritas Jasa Keuangan mendukung pembangunan proyek moda raya terpadu  (MRT) yang akan dilanjutkan ke fase berikutnya.

”Kami di sektor jasa keuangan akan mendukung penuh karena proyek MRT ini tidak bisa direalisasikan kalau tidak ada sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk dukungan dari Pemerintah Provinsi DKI Jakarta,” kata Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Wimboh Santoso ketika meninjau sekaligus mencoba MRT, Kamis (7/2/2019).

Wimboh bersama anggota Dewan Komisioner OJK dan beberapa anggota direksi bank mencoba MRT mulai dari Stasiun Bundaran Hotel Indonesia sampai Stasiun Lebak Bulus.

Wimboh mengapresiasi pencapaian PT MRT Jakarta karena dapat mewujudkan MRT yang telah direncanakan sejak dekade 1980-an.

Proyek MRT, lanjutnya, akan berdampak besar bagi masyarakat. Sebab, mobilitas masyarakat menuju tengah kota Jakarta atau sebaliknya akan lebih cepat. Keberadaan MRT juga akan mendorong pertumbuhan pusat-pusat ekonomi baru di sepanjang lintasannya.

Realisasi proyek MRT fase I dari Lebak Bulus ke Bundaran HI mencapai 98,7 persen. Pada akhir bulan ini, realisasinya diperkirakan menjadi 99 persen.

Kemarin masih ada sejumlah pekerjaan MRT Jakarta di tahap akhir. Pekerjaan itu antara lain memasang keramik lantai dan merapikan dinding di beberapa titik.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Suasana depo MRT di Lebak Bulus, Jakarta, Kamis (7/2/2019).

Menurut Wimboh, OJK dan sektor jasa keuangan mendukung pengembangan proyek MRT ke fase selanjutnya. Dalam pengembangan MRT, sinergi dengan pembiayaan luar negeri tidak terelakkan. Adapun teknologi yang digunakan dari Jepang.

OJK juga mendorong agar pembiayaan untuk pembangunan infrastruktur dari pasar modal semakin ditingkatkan. Bentuknya melalui penerbitan surat utang, sekuritisasi piutang, sekuritisasi peroyek, atau penerbitan saham. Sebab, kebutuhan infrastruktur, seperti MRT, di Indonesia masih banyak.

”Kita harus selalu berpikiran terbuka untuk bersinergi sehingga pembangunan itu bisa lebih cepat dan bisa dinikmati masyarakat. Itu yang kami lakukan,” ujar Wimboh.

Komersial

Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar mengatakan, operasi MRT secara komersial direncanakan dimulai sekitar 24 Maret-31 Maret 2019. Saat ini, PT MRT Jakarta dalam tahap uji coba persinyalan dan uji operasi.

KOMPAS/NORBERTUS ARYA DWIANGGA MARTIAR

Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan Wimboh Santoso (tengah) bersama Direktur Utama PT MRT Jakarta William Sabandar (kiri) dan Direktur Utama BNI Achmad Baiquni (kanan) ketika meninjau dan mencoba MRT, Kamis (7/2/2019), di Jakarta.

MRT memiliki 16 rangkaian, yang setiap rangkaian terdiri atas enam kereta.

Dalam uji coba bersama OJK dan sektor keuangan tersebut, ada delapan rangkaian kereta yang dioperasikan dengan jeda waktu 10 menit. Setelah beroperasi secara komersial, ada 14 rangkaian yang beroperasi dengan jeda waktu lima menit.

Menurut William, selain menyiapkan operasi MRT fase I, tahun ini akan dimulai proyek MRT fase II dari Bundaran HI sampai ke kawasan Kota. ”Fase 2 sedang kami siapkan desainnya. Pembiayaan dari Pemerintah Jepang sekitar Rp 25 triliun. Sekarang sedang dalam proses lelang,” kata William.

Selain MRT yang menghubungkan selatan dan utara, direncanakan juga MRT untuk menghubungkan timur dengan barat Jakarta, yakni dari Kalideres sampai Ujung Menteng sepanjang 31 kilometer. Untuk fase-fase selanjutnya, lanjut William, terbuka kemungkinan pendanaan dari swasta atau melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha.