Dana Desa Juga Bisa Tangkal Intoleransi

KOMPAS/SATRIO PANGARSO WISANGGENI

Salah satu pendiri Wahid Foundation, Yenny Wahid.

JAKARTA, KOMPAS — Pembangunan ekonomi dan pemberdayaan perempuan dipercaya memegang peranan penting menangkal intoleransi dan radikalisme. Terkait dengan hal itu, program Desa/Kelurahan Damai diharapkan bisa menjaga masyarakat dari bahaya yang dapat memecah persaudaraan dan kebangsaan.

Yenny Wahid, salah satu pendiri Wahid Foundation, yang juga putri dari presiden ke-4 RI, Abdurrahman Wahid, Jumat (8/2/2019), mengatakan, gejala intoleransi dan radikalisme sudah menjalar ke pelosok desa di Indonesia. Keberadaan media sosial menjadi salah satu kontributor mewabahnya intoleransi melalui hoaks dan fitnah.

Namun, menurut Yenny, desa-desa di Indonesia kini juga memiliki ”penawar” masalah tersebut, yakni kearifan lokal yang memiliki nilai-nilai gotong royong dan persaudaraan di tengah keberagaman.

Desa juga menyediakan kearifan lokal untuk mengatasi persoalan intoleransi dan radikalisme. Dengan berbagai kearifan lokal, banyak kekuatan untuk menangkal menyebarnya intoleransi dan radikalisme ke seluruh penjuru Tanah Air.

KOMPAS/EMANUEL EDI SAPUTRA

Direktur Wahid Institute Yenny Wahid membawa api Obor Asian Para Games di Pontianak, Kalimantan Barat, Rabu (19/9/2018).

Pembangunan ekonomi desa dan pemberdayaan perempuan, tambah Yenny, menjadi kunci menangkal intoleransi dan radikalisme. Untuk itu, dalam program Desa/Kelurahan Damai, dua aspek itu dapat perhatian utama. Sejauh ini, program Desa/Kelurahan Damai meliputi dua hal. Selain pemberian akses modal dan pelatihan wirausaha lewat pembinaan perempuan, juga pelatihan   melihat potensi konflik yang bersumber intoleransi. ”Kami juga memberikan pelatihan mendeteksi dini potensi konflik,” ujarnya.

Yenny mengatakan, program yang sudah berlangsung dua tahu atas inisiatif Wahid Foundation serta didukung UN Women punya sembilan indikator, antara lain pendidikan dan perdamaian juga kesetaraan jender, praktik nilai-nilai persaudaraan dan toleransi, serta pranata bersama yang memantau pelaksanaan Desa/Kelurahan Damai.

Pandangan serupa disampaikan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Eko Putro Sandjojo. Eko mengatakan, kesenjangan sosial dan ekonomi dapat menjadi penyebab retaknya negara. Untuk itu, pembangunan ekonomi di desa, khususnya yang masih tertinggal, sangat dibutuhkan.

Anggota Komnas Perempuan, Riri Khariroh, menyatakan, pemberdayaan perempuan desa dalam kaitan menangkal intoleransi dan radikalisme sudah tepat. Ia mengatakan, perempuan desa pada posisi rentan sebab mereka tidak memiliki akses terhadap kesehatan dan sumber-sumber ekonomi.

KOMPAS/PRADIPTA PANDU

Yenny Wahid saat memberikan keputusan politik untuk mendukung Joko Widodo dalam Pilpres 2019 di Rumah Pergerakan Politik Gus Dur, Kalibata, Jakarta Selatan, Rabu (26/9/2018).