Presiden Jokowi Kaget Petani Indramayu Terjerat Tengkulak
Oleh
Nina Susilo dan Machradin Wahyudi Ritonga
·2 menit baca
CIANJUR, KOMPAS — Presiden Joko Widodo mendapati para petani masih terjerat oleh tengkulak. Petani jagung di Kabupaten Indramayu, Jawa Barat misalnya, tidak mendapatkan harga jual semestinya.
Dalam penyerahan Surat Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk lahan perhutanan sosial suas 13.976 hektare kepada 8.941 keluarga, Presiden Jokowi berdialog dengan beberapa petani. Salah satunya adalah Suparno dari Desa Sanca, Kecamatan Gantar, Kabupaten Indramayu.
Suparno bercocok tanam padi di lahan perhutanan sosial yang diperolehnya. Lahan itu ia tanami secara tumpang sari dengan jagung. Untuk satu hektare lahan, jagung yang dihasilkan bisa mencapai sekitar 4 ton.
Presiden pun menanyakan harga jual jagung tersebut. Suparno menjawab bahwa setiap kilogram jagung kering dijualnya seharga Rp 3.500.
Presiden pun terkejut dan kembali bertanya. “Lho, biasanya saya baca di koran sudah naik Rp 5.000-6.000. Masih Rp 3.500?” tanyanya memastikan.
Presiden pun menanyakan berapa biaya produksi per kilogram jagung. Suparno hanya menyebutkan kebutuhan 6 kuintal pupuk untuk satu hektar tanaman jagung.
Dalam laporan yang diterima Presiden, biaya produksi tiap kilogram jagung Rp 2.000. Dengan demikian, harga jual Rp 3.500 masih menyisakan untung. Namun, ketika harga yang beredar Rp 5.000-6.000 perkilogram jagung kering, Presiden pun mempertanyakan perbedaan ini.
“Di mana sisanya, ya? Apa di tengkulak?,” lanjut Presiden.
Suparno pun membenarkan.
Penyerahan lahan perhutanan sosial ini dihadiri pula oleh Menteri Koordinator Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki, dan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil.
Menurut Presiden, melalui program perhutanan sosial yang dilakukan dua tahun terakhir ini, lahan seluas 2,53 juta hektar sudah terdistribusikan. Adapun target lahan perhutanan sosial yang didistribusikan kepada kelompok-kelompok warga adalah 12,7 juta hektare.
Lahan perhutanan sosial ini bisa dikelola warga selama 35 tahun. Presiden Jokowi menyebut hak pengelolaan lahan kini diberikan kepada warga bukan kepada pemilik-pemilik modal besar. Dahulu, hak pengelolaan hutan mencapai 200.000-300.000 hektare tetapi tidak menjangkau masyarakat.
Kini, diharapkan lahan bisa dikelola warga secara produktif dan menyejahterakan. “Tapi, kalau sudah diberikan seperti ini, jangan dipikir tidak saya cek. Setiap tahun akan saya cek, digunakan atau tidak, ditelantarkan atau tidak, produktif atau tidak,” tuturnya.