Program Sosial Semakin Berkualitas dan Bermanfaat

KOMPAS/SONYA HELLEN SINOMBOR

Diskusi Publik “Urgensi Optimalisasi Kualitas Program Sosial di Indonesia” yang juga membahas hasil Pengukuran Indeks Barometer Sosial (IBS) 2018 oleh INFID, Jumat (8/2/2019) di Jakarta. Tampak pembicara Bimo Wijayanto, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (paling kanan), Zumrotin K. Susilo dari Yayasan Kesehatan Perempuan (paling kanan),  Mugiyanto, Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif INFID (kedua dari kanan), dan Bagus Takwin, Ketua Tim Peneliti IBS INFID (kedua dari kiri).

JAKARTA, KOMPAS –  Program sosial yang diselenggarakan pemerintah dari tahun ke tahun meningkat. Pada tahun 2017/2018 kualitas maupun manfaat dari seluruh program sosial meningkat karena lebih tepat sasaran, lebih mudah, cepat diperoleh serta tidak lebih membebani masyarakat. Kondisi ini lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Hanya, saja perlu ada perbaikan-perbaikan agar programnya lebih optimal dan menjangkau semua masyarakat yang membutuhkan, serta tidak membebani penerima program. Sistem, mekanisme, dan prosedur program sosial perlu dibuat lebih efisien dan fleksibel, sehingga tidak ada lagi proses yang berbelit-belit, memakan waktu banyak, rumit, dan bentuk bantuan yang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Sosialisasi mengenai program sosial harus lebih masif lagi,

Hal ini tergambar dalam Pengukuran Indeks Barometer Sosial (IBS) 2018, hasil pemantauan dan penilaian program sosial melalui survei persepsi warga mengenai kualitas program sosial pemerintah yang dilakukan International NGO Forum on Indonesian Development (INFID).  Hasil survei tersebut diluncurkan, Jumat (8/2/2019), dalam Diskusi Publik “Urgensi Optimalisasi Kualitas Program Sosial di Indonesia” di Jakarta.

“Secara keseluruhan, hasil survei penilaian warga terhadap kualitas program sosial pemerintah di tahun 2018 adalah 6,6 atau lebih tinggi daripada tahun 2017 yang sebesar 6,2 dan tahun 2016 sebesar 5,8,” ujar Bagus Takwin, Ketua Tim Peneliti IBS INFID.

Meskipun ada kenaikan, menurut Bagus, hasil survei tersebut belum dapat dikatakan optimal atau mengubah kategori layanan dari \'cukup mengupayakan pencapaian keadilan sosial\' menjadi \'sangat mengupayakan pencapaian keadilan sosial\'.  “Dibutuhkan upaya ekstra untuk mencapai keadilan sosial melalui kebijakan program sosial,” tambah Bagus.

Survei tahun 2018 dilakukan terhadap 2.040 partisipan yang tersebar di 34 provinsi. Program yang disurvei ada 23 program di antaranya Program Keluarga Harapan (PKH), Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), Program Indonesia Pintar(PIP), Magang (Pelatihan Kerja di Perusahaan), Kredit Usaha Rakyat (KUR), Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), Beras untuk Keluarga Miskin (Raskin), dan Balai Latihan Kerja (BLK).

Dari survei tersebut diproleh bahwa kebutuhan akan program sosial hingga tahun 2017/2018 masih sangat tinggi, terutama pelayanan dan jaminan kesehatan, bantuan pangan, biaya pendidikan, bantuan usaha, subsidi pertanian, program pensiun, pinjaman ringan, dan penyediaan pekerjaan.

Dari sisi penilaian, hampir seluruh warga menilai program sosial bermanfaat. Bahkan program raskin dan JKN menempati peringkat tertinggi. Namun, dari sisi informasi, masih banyak warga menilai informasinya cenderung tidak jelas terutama untuk program magang dan BLK.

Selain Bagus, tampil sebagai pembicara dalam diskusi tersebut, Bimo Wijayanto, Tenaga Ahli Utama Kedeputian II Kantor Staf Presiden (KSP), Zumrotin K. Susilo dari Yayasan Kesehatan Perempuan (YKP) sekaligus anggota Tim Pelaksana Sustainable Development Goals/SDGs), dan Mugiyanto, Pelaksana Tugas Direktur Eksekutif INFID.

Mewujudkan keadilan sosial

Menurut Mugiyanto, menyatakan bahwa survei ini ada karena “INFID ingin memastikan suara publik sampai ke pembuat kebijakan sehingga bisa mewujudkan keadilan sosial bagi warga. Program-program sosial diharapkan tidak hanya dapat meningkatkan kesejahteraan, namun juga memberikan perlindungan terhadap risiko sosial yang dihadapi warga,” katanya.

Karena itu, selain tanggapan pemerintah dari ada sejumlah rekomendasi INFID atas survei tersebut antara lain adanya  standarisasi dan audit yang independen terhadap program sosial pemerintah. “Perlu kolaborasi antara pemerintah dan non-pemerintah untuk melakukan tinjauan lebih lanjut untuk menjawab ekspektasi perluasan dan pendalaman terhadap pemantauan program sosial,”ujar Mugiyanto.

Menanggapi hasil survei tersebut, Zumrotin menyatakan survei itu perlu digali lebih dalam, termasuk tingkat kepuasaan dari penerima program sosial. Ia menyoroti, program sosial bidang kesehatan, terutama layanan kesehatan reproduksi yang belum menyasar remaja. “Kualitas bangsa yang akan datang dimulai dari perempuan remaja sampai perempuan usia produktif. Tapi mereka kurang mendapat perhatian. Remaja pulang sekolah, layanan kesehatan sudah tutup,” ujar dia.

Pada bagian lain, Zumrotin menyatakan perlu ada upaya membangun kesadaran bagi masyarakat yang mampu secara ekonomi, agar tergerak mengembalikan bantuan sosial yang bukan menjadi haknya.

Hasil survei IBS 2018 mendapat apresiasi dari Bimo Wijayanto. Ia menegaskan, pemerintah hingga kini terus berupaya mengatasi berbagai persoalan di Tanah Air. Namun, ada sejumlah capaian positif yang dicapai pemerintah yang dipimpin Joko Widodo-Jusuf Kalla melalui berbagai program yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sejalan dengan pelaksanaan program sosial, pemerintah juga membangun infrastruktur terutama di daerah terpencil, terluar, dan kepulauan. Hal itu untuk mendukung terlaksananya layanan dasar di daerah-daerah tersebut.