60 Persen Lulusan SMA Tak Bisa Mengakses Perguruan Tinggi

KOMPAS/P RADITYA MAHENDRA YASA

Peserta seleksi nasional masuk perguruan tinggi negeri (SNMPTN) menyelesaikan soal ujian di Universitas Diponegoro, Kota Semarang, Jawa Tengah. Biaya pendidikan yang semakin meningkat dari tahun ke tahun membuat orangtua harus menyiapkan dana pendidikan jauh-jauh hari.

TANGERANG SELATAN, KOMPAS – Di Asia Tenggara, angka partisipasi kasar atau APK pendididikan tinggi di Indonesia masih di bawah Singapura, Thailand dan Malaysia. Sebanyak 60 persen lulusan sekolah menengah atas di Indonesia tak bisa mengakses perguruan tinggi. Rendahnya APK Indonesia ini tengah diatasi melalui sistem pembelajaran digital.

Namun kondisi saat ini, infrastruktur komunikasi di Indonesia masih belum mendukung perluasan jangkauan pendidikan jarak jauh untuk mempercepat terbentuknya sistem pembelajaran digital. Kerja sama lintas perguran tinggi perlu segera diwujudkan demi mempercepat terbentuknya sistem pembelajaran digital. Pemerintah pun harus berkomitmen membangun infrastruktur komunikasi secara merata sebagai syarat utama keberhasilan  perluasan jangkauan pendidikan jarak jauh tersebut.

Rektor Universitas Terbuka (UT), Ojat Darojat, mengatakan, teknologi daring membuka peluang untuk memberi akses pendidikan bagi masyarakat yang sebelumnya tidak terjangkau karena keterbatasan akses transportasi. “Pembelajaran daring membuka jalan untuk mewujudkan harapan pemerataan pendidikan di Indonesia,” katanya di Kantor Pusat Universitas Terbuka, Tangerang Selatan, Selasa (12/2/2019).

Ojat menilai, pendidikan jarak jauh (PJJ) yang mengandalkan teknologi digital adalah suatu keniscayaan pada era Revolusi Industri 4.0. Menurut dia, jika infrastruktur PJJ mampu segera dimatangkan, bukan tidak mungkin Indonesia akan mampu mengejar ketertinggalan dalam hal pemerataan pendidikan dari negara tetangga.

Menurut data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang dirilis Organisasi untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Dunia (UNESCO) 2017, angka partisipasi kasar (APK) pendidikan tinggi di Indonesia berada di angka 36,28 persen. Di kawasan Asia Tenggara, Indonesia tertinggal dari Singapura (83,94), Thailand (49,29), dan Malaysia (41,93).

Kompas

SUMBER: Data Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) yang dirilis Organisasi untuk Pendidikan, Keilmuan, dan Kebudayaan Dunia (UNESCO) 2017

“Artinya masih ada lebih dari 60 persen lulusan SMA sederajat yang tidak bisa menikmati akses perguruan tinggi,” kata Ojat. Ia mengatakan, semua perguruan tinggi memiliki kewajiban yang sama untuk menuntaskan persoalan tersebut. Pada 2022, pemerintah menargetkan APK meningkat menjadi minimal 40 persen.

Hal yang saat ini paling mungkin dilakukan adalah berkolaborasi menciptakan sistem PJJ yang mampu menjangkau wilayah seluas mungkin. Oleh karena itu, Ojat menyatakan UT siap bekerja sama dengan perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS) dalam rangka mempercepat terciptanya sistem PJJ tersebut.

PANDU WIYOGA UNTUK KOMPAS

Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat saat berbicara soal rencana perluasan pendidikan jarak jauh, Selasa (12/2/2019), di Tangerang Selatan, Banten.

Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia, Suharnomo, berharapa agar kolaborasi itu bukan hanya sebatas menyiapkan sistem teknologi. Namun, juga mencakup kerja sama sumber daya manusia untuk merancang proses pembelajaran daring yang efektif melalui pengembangan kurikulum dan bahan ajar yang disesuaikan.

“Tersedianya sumber belajar yang terbuka akan membantu pemerataan pendidikan,” kata Suharnomo. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro itu meyakini, perguruan tinggi perlu segera memaksimalkan teknologi digital sebagai salah satu jalan menyesuaikan dengan zaman.

PANDU WIYOGA UNTUK KOMPAS

Rektor Universitas Terbuka Ojat Darojat (tengah) didampingi Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Terbuka Ali Muktyanto (kiri) saat menyerahkan cindera mata kepada Ketua Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Fakultas Ekonomi Bisnis Indonesia Suharnomo (kanan), Selasa (12/2/2019), di Universitas Terbuka Convention Center, Tangerang Selatan, Banten.

Komitmen pemerintah

Dalam konsep PJJ, perangkat teknologi daring adalah jembatan utama. Jika perangkat itu tersedia dan berjalan dengan semestinya, misi untuk melayani peserta didik dalam jumlah yang banyak dalam jarak jangkau yang luas bukanlah hal yang sulit dilakukan.

“Salah satu kendala serius yang dihadapi adalah soal akses jaringan internet,” ujar Ojat. Akses internet di pelosok Indonesia saat ini sudah semakin membaik terlaksananya program Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kemkominfo) membangun base tranceiver station (BTS) atau pemancar layanan telekomunikasi.

Ojat berharap, pemerintah, dalam hal ini Kominfo, agar mempercepat dan memperluas wilayah sasaran pembangunan BTS untuk mendukung terselenggaranya perluasan PJJ. Menurut dia, akses internet merupakan jendela dunia yang kini dibutuhkan semua orang untuk membuka memperkaya pengetahuan.

Untuk langkah awal, Kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh UT akan disediakan untuk digunakan bagi semua perguruan tinggi penyelenggara PJJ yang membutuhkan sarana di daerah. Saat ini, ada 36 Kantor Unit Program Belajar Jarak Jauh UT yang tersebar di 36 provinsi. (PANDU WIYOGA)