JAKARTA, KOMPAS - Ketua Dewan Pengarah Tim Kampanye Nasional Jusuf Kalla berharap Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, tak bergabung dengan TKN. Kontroversi BTP dikhawatirkan kontraproduktif pada elektabilitas calon presiden Joko Widodo dan calon wakil presiden Ma’ruf Amin.
Baru-baru ini, Basuki Tjahaja Purnama (BTP) yang baru menyudahi masa pidananya akibat kasus penistaan agama tampak menggunakan jaket partai politik PDIP. BTP bergabung dengan parpol yang dipimpin Megawati Soekarnoputri, salah satu pendukung pasangan Jokowi-Ma’ruf.
Hal ini, menurut JK, bisa menambah maupun mengurangi elektabilitas Jokowi-Ma’ruf.
Namun, dia tetap berharap BTP berlibur dulu, berjalan-jalan, dan tak terlibat politik dulu sampai Pemilu berakhir.
Ketika ditanya kemungkinan BTP bergabung ke TKN, JK segera menolak. “Kalau saya ditanya sebagai Ketua Dewan Pengarah. Jangan! Ini bisa berakibat orang mengingat Pak Jokowi didukung penista agama,” tuturnya kepada wartawan, Selasa (12/2/2019) di kantor Wapres, Jakarta.
BTP dipidana akibat tudingan penistaan agama. Dia menghabiskan masa tahanan di Markas Komando Brimob selama dua tahun. Kini, BTP kembali bebas murni setelah 21 bulan menjalani hukuman di Rumah Tahanan Markas Komando Brigadir Mobil, Depok, sejak Mei 2017. Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut, bebas dari penjara pada Kamis (24/1/2019) lalu.
Sebagai politisi, BTP sudah mencoba banyak partai politik mulai Partai Golkar, Partai Gerindra, dan Partai Kedaulatan Bangsa Indonesia Baru. Kariernya juga dimulai sejak Bupati Belitung Timur, anggota DPR, sampai Wakil Gubernur DKI, dan Gubernur DKI.
Editor:
Bagikan
Kantor Redaksi
Menara Kompas Lantai 5, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.
Tlp.
+6221 5347 710
+6221 5347 720
+6221 5347 730
+6221 530 2200
Kantor Iklan
Menara Kompas Lantai 2, Jalan Palmerah Selatan 21, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, Indonesia, 10270.