Pemerataan Akses dan Kualitas Sarana Prasarana Jadi Fokus Pemerintah

Kompas

Tenaga medis memeriksa perkembangan kesehatan setiap anak yang dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Agats, Distrik Agats, Kabupaten Asmat, Papua, Sabtu (27/1).

TANGERANG, KOMPAS – Kementerian Kesehatan terus berupaya meningkatkan pemerataan akses serta kualitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Upaya tersebut dilakukan secara integral dari seluruh dana yang tersedia, mulai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Alokasi Khusus, Dana Alokasi Umum, serta dana transfer lainnya.

Direktur Pelayanan Kesehatan Primer Kementerian Kesehatan Saraswati mengatakan, pemenuhan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan pada 2019 difokuskan pada integrasi dan akselerasi penurunan prevalensi penyakit tidak menular. Untuk itu, peningkatan kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan pun terus digenjot.

“Salah satu aspek kompetensi fasilitas pelayanan kesehatan ini adalah sumber daya manusia. Di antaranya, kompetensi manajerial dan kompetensi profesional. Agar bisa optimal, manajemen di fasilitas kesehatan terutama di puskesmas perlu diperbaiki,” ujarnya di Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (13/2/2019).

Ia mengakui, dana kesehatan yang saat ini tersedia masih terbatas sehingga tidak bisa mencakup semua aspek yang dibutuhkan. Melalui upaya integrasi di fasilitas pelayanan kesehatan diharapkan bisa menjadi solusi atas kendala tersebut. Program yang telah diinisiasi Kemkes adalah Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga.

ANTARA FOTO/MUHAMMAD ADIMAJA

Petugas puskesmas memberikan konseling dan pemeriksaan kesehatan bagi calon pengantin yang ingin membuat sertifikat layak kawin di Puskesmas Sawah Besar, Jakarta, Rabu (16/1/2019).

Melalui program ini diharapkan bisa mengatasi persoalan minimnya komunikasi antarfasilitas kesehatan. Fungsi puskesmas sebagai fasilitas kesehatan primer pun bisa lebih optimal karena bisa langsung menjangkau masyarakat sehingga tidak lagi menunggu masyarakat datang untuk berobat.

Berdasarkan hitungan Pusat Data dan Informasi Kemkes per Desember 2018, jumlah puskesmas di Indonesia terus meningkat. Pada 2016 terdata ada 9.767 puskesmas. Jumlah ini meningkat menjadi 9.825 puskesmas (2017) dan 9.909 puskesmas (2018). Jumlah rumah sakit pun terus berkembang, dari 2.600 rumah sakit pada 2016 menjadi 2.799 rumah sakit (2017) dan 2.813 rumah sakit (2018).

Selain kuantitas, kualitas pun juga ditingkatkan. Salah satunya melalui sistem akreditasi. Dari 9.909 puskesmas, 7.518 puskesmas di antaranya sudah tersertifikasi akreditasi. Selain itu, dari 2.813 rumah sakit, sebanyak 1.970 rumah sakit telah terakreditasi.

Masih kurang

Saraswati menambahkan, pemerataan tenaga kesehatan yang masih menjadi kendala saat ini telah diupayakan melalui program Nusantara Sehat. Program ini dilakukan dengan mengirimkan dokter yang baru lulus untuk bertugas di daerah terpencil selama dua tahun. Meski begitu, tenaga kesehatan masyarakat, termasuk tenaga untuk promosi kesehatan masih kurang di sebagian daerah.

“Terkait pendanaan, kami sedang berupaya membuat formulasi agar alokasi dana bisa optimal dimanfaatkan untuk fasilitas kesehatan primer. Idealnya, dana untuk faskes primer tiga kali lebih besar dari dana untuk faskes lanjutan agar promotif preventif bisa berjalan. Namun, sekarang alokasi dana masih besar di faskes lanjutan,” ujarnya.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek pun mengatakan, rangkaian holistik dan strategis dari semua upaya pembangunan kesehatan berkontribusi dalam capaian cakupan kesehatan semesta. Untuk itu, kolaborasi pemerintah pusat dan daerah, serta sektor kepentingan lain dibutuhkan dalam meningkatkan mutu fasilitas kesehatan.