Bulog Diminta Pasok Beras untuk Program Bantuan Pangan Nontunai

FRANSISCA NATALIA UNTUK KOMPAS

Kartu Keluarga Sejahtera yang digunakan untuk transaksi BPNT di e-warong, Selasa (12/2/2019)

JAKARTA, KOMPAS -- Peralihan bantuan sosial beras sejahtera menjadi bantuan pangan nontunai mengurangi kanal penyaluran Perum Bulog sehingga menimbulkan penumpukan di gudang. Oleh sebab itu, pemerintah merumuskan kebijakan yang mengompensasi kanal penyaluran beras tersebut.

Berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2015, Perum Bulog ditugaskan mengadakan cadangan beras pemerintah atau CBP untuk menjaga stabilitas harga. Inpres itu juga menugaskan Perum Bulog untuk menyalurkan CBP sebagai beras bersubsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah.

Beras bersubsidi tersebut merupakan program bantuan sosial beras sejahtera (bansos rastra) yang disalurkan ke keluarga penerima manfaat atau KPM. Artinya, dengan adanya peralihan bansos rastra menjadi bantuan pangan nontunai (BPNT),  aturan tersebut menjadi tidak relevan lagi.

Baca juga: Pemerintah Perlu Kaji Ulang Kebijakan Penyaluran Stok Beras Bulog

Dengan skema bansos rastra, Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh mengatakan, Perum Bulog mendapatkan kepastian penyaluran sebesar 2,7 juta ton CBP kepada 15 juta KPM dalam setahun. Dengan peralihan ke BPNT secara keseluruhan pada April 2019, sepanjang Januari - April mendatang, Perum Bulog ditugaskan menyalurkan sekitar 213.000 ton bansos rastra ke 5,3 juta KPM di 295 kabupaten yang berada di daerah remote.

Oleh sebab itu, Perum Bulog kini membutuhkan kepastian kanal penyaluran CBP yang mengompensasi peralihan bansos rastra ke BPNT. "Kami sedang membahas hal tersebut," ucap Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud saat ditemui setelah diskusi bertajuk kebijakan stabilisasi harga pangan nasional yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

KOMPAS/M PASCHALIA JUDITH J

Deputi Bidang Koordinasi Pangan dan Pertanian Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Musdhalifah Machmud (paling kiri) dan Direktur Operasional dan Pelayanan Publik Perum Bulog Tri Wahyudi Saleh (tengah) diskusi bertajuk kebijakan stabilisasi harga pangan nasional yang diselenggarakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Menurut Ketua Dewan Penasihat Perhimpunan Ekonomi Pertanian Indonesia Bayu Krisnamurthi, penumpukan CBP di gudang Perum Bulog berpotensi menimbulkan kerugian. Perum Bulog mesti mengeluarkan biaya simpan dan biaya perawatan untuk CBP yang berada di gudang.

Oleh sebab itu, Bayu mengusulkan, Perum Bulog menjadi pemasok untuk program BPNT. "Sudah benar program BPNT mendorong KPM bertransaksi secara nontunai. Sebaiknya, beras yang dibeli KPM berasal dari CBP Bulog," ucapnya.

Dari sisi pelaku usaha swasta, Ketua Komite Bidang Perkebunan Kadin Indonesia Rudyan Kopot mengatakan, pihaknya siap bermitra dengan Perum Bulog dalam hal penyaluran beras. Jaringan ritel serta usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menjadi kanal penjualan Perum Bulog.

Sebelumnya, Komisioner Ombudsman RI Ahmad Alamsyah Saragih berpendapat, penyaluran beras dan pengelolaan disposal stock CBP akibat peralihan bansos rastra menjadi BPNT mesti menjadi perhatian pemerintah. Dia mengatakan, semakin lama beras disimpan, kualitasnya akan berkurang dan berdampak pada penurunan nilai keekonomiannya.

Di sisi lain, untuk menjalankan tugas menstabilisasi harga beras, pengadaan dan pemasukan CBP ke gudang Bulog tetap berjalan. Jika tidak ada antisipasi atas disposal stock, Alamsyah berpendapat, Perum Bulog berpotensi merugi.

Jaringan ritel serta usaha mikro, kecil, dan menengah dapat menjadi kanal penjualan Perum Bulog

Berdasarkan data Perum Bulog, sebanyak 1,2 juta ton CBP disalurkan untuk bansos rastra sepanjang 2018. Stok CBP pada awal tahun 2019 berkisar 2,1 juta ton sedangkan target pengadaan dari penyerapan beras dalam negeri sebesar 1,8 juta ton sepanjang 2019. Adapun kapasitas gudang Perum Bulog saat ini 3,9 juta ton.