Energi Terbarukan Kebutuhan bagi Indonesia

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Kincir-kincir angin berjajar milik Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) Tolo-1 di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan, Sabtu (2/2/2019). PLTB berkapasitas 72 MW ini menjadi PLTB terbesar kedua di Indonesia setelah PLTB Sidrap yang berkapasitas 75 MW. Ada 20 kincir angin yang terpasang di PLTB ini. Beroperasinya PLTB ini akan memperkuat pasokan listrik di Sulawesi Selatan. Pemerintah akan terus mendorong investasi sumber energi terbarukan dengan memanfaatkan potensi alam Indonesia.

JAKARTA, KOMPAS – Peralihan dari penggunaan energi kotor fosil menuju energi terbarukan menjadi kebutuhan bagi ketahanan dan kemandirian energi Indonesia. Pengambil kebijakan perlu menarasikan pondasi pembangunan Indonesia ke depan apabila harus dihadapkan pada impor bahan bakar minyak maupun batubara apabila cadangan tambang di Indonesia habis.

Cadangan sumber daya energi Indonesia semakin menipis di tengah menurunnya eksplorasi, pencadangan, dan investasi hulu. Dalam diskusi Publish What You Pay Indonesia, Rabu (13/2/2019), ditunjukkan cadangan terbukti atau proven reserve minyak bumi diperkirakan akan habis kurang dari 10 tahun dan batubara hanya tersedia sampai kurang dari 28 tahun sementara gas bumi diproduksi hingga 43 tahun mendatang.

“Kita tidak bisa mengandalkan sumber daya alam sebagai komoditas untuk ekstraksi terus-menerus. Harus mulai berpikir melakukan transisi ekonomi dan energi,” kata Fabby Tumiwa, Direktur Eksekutif  Institute for Essential Services (IESR), Rabu dalam diskusi tersebut.

Ia mengatakan momen Pemilihan Presiden dan Pemilihan Legislatif 2019 agar dimanfaatkan bagi para politisi dan masyarakat untuk memikirkan masa depan Indonesia. Semisal sebagian besar  kebutuhan minyak bumi dan bahan bakar minyak Indonesia yang saat ini berasal dari impor.

Semakin lama, persentase impor akan terus terjadi sehingga menambah berat tekanan pada devisa Indonesia. Beban akibat defisit neraca perdagangan ini pun diperberat dengan subsidi energi yang pada APBN 2019 mencapai Rp 156,5 triliun.

Pada penggunaan batubara bagi pembangkit listrik tenaga uap, Fabby pun mengatakan lembaga keuangan dan asuransi proyek telah menjauhi pembiayaan-pembiayaan tersebut. “Realitas saat ini industri fosil merupakan musuh bersama meski masih diperlukan,” kata dia.

Pembakaran batubara ini dianggap ""musuh bersama" karena menjadi pengemisi gas rumah kaca signifikan dalam konteks perubahan iklim. Negara-negara telah meratifikasi Kesepakatan Paris yang mengamanatkan arah pengembangan energi bersih.

Juru bicara Energi Terbarukan Greenpeace Indonesia Hindun Mulaika mengharapkan Indonesia bisa membebaskan diri dari perangkap pemanfaatan batubara 54,4 persen dalam rencana usaha penyediaan tenaga listrik hingga 10 tahun mendatang. Alasan batubara sebagai sumber energi murah pun dimentahkan karena tarif listrik akan sangat mahal apabila pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar batubara menggunakan teknologi penangkap emisi.

“Kami sudah dua tahun gontok-gontokan soal baku mutu emisi yang masih sangat rendah. Pemerintah beralasan kalau BME diperketat nanti (tarif listrik) jadi mahal. Lalu di mana alasan batubara sumber energi murah itu,” kata dia.

Ia mengatakan PLTU batubara hanya murah di awal investasi, yaitu 500 – 1.000 dollar AS per kilo watt dibandingkan energi terbarukan sebesar 1.200 – 5.000 dollar AS per kilo watt. Namun biaya perawatan dan operasi pembangkit listrik energi terbarukan jauh lebih kecil yakni 0,01 dollar AS per kilo watt dibandingkan batubara sebesar 0,04-0,02 dollar AS per kilo watt.

Perhitungan IESR, pembangunan energi terbarukan membutuhkan dana 80 -120 miliar dollar AS untuk mencapai target bauran 23 persen.  Perkiraannya, BUMN maupun APBN hanya bisa berkontribusi 20 persen pembiayaan dan 80 persen membutuhkan investasi swasta, termasuk rumah tangga. IESR mendoronng  investasi listrik surya atap yang potensinya di Jawa mencapai 9 – 12 giga watt. Sayangnya, regulasi saat ini belum mendorong ke arah tersebut.

Di sisi lain, Greenpeace Indonesia pun menunjukkan Indonesia berada di peringkat ke-35 pengembangan energi terbarukan berdasarkan indeks RECAI (Renewable Energy Country Attractiveness Index) 2018. Sebagai pembanding, Thailand pada peringkat 30, Filipina 21, India 4, dan Tiongkok pertama.