Hotel dan Restoran di Sumbar Perkuat Mitigasi Bencana

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Kepala Seksi Pelayanan Kedaruratan BPBD Provinsi Bali I Gede Agus Arjawa Tangkas dan sejumlah pengelola hotel di Bali pada Rapat Koordinasi Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penanggulangan Bencana Provinsi Sumbar Tahun 2019, di Padang, Kamis (14/2/2019).

PADANG, KOMPAS — Pemerintah mendorong dunia usaha, yakni perhotelan dan perusahaan, di Sumatera Barat agar mengambil peran dalam mitigasi bencana patahan Mentawai. Sertifikasi bangunan dan penyiapan kapasitas pegawai dalam menghadapi bencana perlu dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dan memberikan jaminan keamanan dan kenyamanan bagi wisatawan.

”Bencana, baik alam maupun sosial, memang menjadi salah satu tantangan pariwisata Indonesia,” kata  Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Bernardus Wisnu Widjaja di Padang, Kamis (14/2/2019).

Belajar dari Tokyo, wisatawan tidak takut. Begitu juga San Francisco yang memiliki patahan lebih besar daripada patahan Sumatera. Wisatawan merasa aman karena infrastruktur dan pemangku kepentingan di negara tersebut sudah siap menghadapi bencana.

”Jadi, kami menekankan bahwa kesiapsiagaan penting dan perlu disampaikan kepada dunia bahwa Indonesia siap,” lanjut Wisnu dalam Rapat Koordinasi Peran Serta Lembaga Usaha dalam Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Sumbar, di Padang, Kamis.

Dalam rapat koordinasi itu, hadir para pelaku wisata di Bali dan perwakilan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Bali untuk berbagi pengalaman mitigasi bencana.

Kepala Pelaksana BPBD Sumbar Erman Rahman mengatakan, penanggulangan bencana tidak bisa ditangani oleh satu atau dua lembaga saja, tetapi harus mengikutsertakan dunia usaha, terutama hotel dan pemilik restoran.

Adapun Bali adalah salah satu tujuan wisata dunia. Pada saat yang sama, Bali juga sering berhadapan dengan bencana, tetapi kunjungan wisatawan tidak berkurang.

”Oleh karena itu, kehadiran mereka di sini agar lembaga usaha, khususnya hotel, rumah makan, dan lainnya, bisa memiliki kemampuan menyikapi bencana, baik pesisir maupun darat,” kata Erman.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BNPB Bernardus Wisnu Widjaja, di Padang, Kamis (14/2/2019).

I Ketut Astawa dari Prime Plaza Hotel Sanur mengatakan, hotelnya termasuk rawan bencana, mulai dari kebakaran, banjir, gempa, hingga tsunami. ”Tetapi, di Bali ada sertifikasi kebencanaan dari BPBD dan kami ikut. Itu penting karena hampir setiap bulan agen travel internasional akan mengadakan inspeksi khusus terkait kesiapsiagaan hotel kami. Kalau dinilai tidak siap, tidak akan dipromosikan,” tuturnya.

Selain memastikan bangunan hotel tersertifikasi, pihaknya juga meningkatkan kapasitas respons karyawan pada bencana. ”Kami memiliki jadwal latihan untuk seluruh karyawan, baik untuk kejadian banjir, kebakaran, gempa, maupun tsunami,” ujar Astawa.

”Selain latihan sendiri, kami juga mengikuti kegiatan dari lembaga terkait. Jalur evakuasi serta sarana-sarana yang dibutuhkan dalam kondisi darurat juga siap,” lanjut Astawa.

KOMPAS/AHMAD ARIF

Aktivitas kegempaan di segmen megathrust Mentawai dikhawatirkan mendekati siklus gempa besar yang berpotensi tsunami. Kondisi Kota Padang, Rabu (6/2/2019), hampir dua pertiga atau sekitar 618.000 warga kota ini tinggal di kawasan pesisir yang rentan terdampak tsunami.

Sertifikasi hotel

Kepala Seksi Pelayanan Kedaruratan BPBD Provinsi Bali I Gede Agus Arjawa Tangkas mengatakan, sertifikasi hotel dilakukan karena BPBD ingin mengetahui sejauh mana hotel-hotel bisa memberikan perlindungan bagi karyawan dan juga tamu.

”Langkah ini juga strategi untuk memasarkan hotel. Setelah mendapat sertifikasi, hotel layak ditinggali dan nyaman bagi wisatawan. Sertifikasi penting bagi dunia usaha tidak hanya hotel, tetapi bisa juga restoran dan usaha lainnya,” tutur Agus.

Menurut dia, sejak 2015 hingga saat ini, BPBD Provinsi Bali telah menyertifikasi 125 hotel dari sekitar 800 hotel di kawasan pesisir. Proses itu terus berjalan karena sertifikasi berlaku untuk tiga tahun.

”Kami melibatkan 13 lembaga antara BPBD, TNI, Polri, lembaga adat, SAR, dan dinas pariwisata. Semua memberi nilai dengan melihat sejumlah aspek, seperti mitigasi, keamanan, peralatan, termasuk struktur bangunan. Jika layak, kami rekomendasikan,” kata Agus.

SUMBER: GITEWS.ORG

Peta yang memperlihatkan zona merah tsunami Padang. Peta ini dibuat pada 2010 atas kerja sama Pemerintah Kota Padang, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Padang, dan lembaga Mercycops. (Sumber: Gitews.org)

Agus mengatakan, Provinsi Sumbar sebagai salah satu wilayah yang rawan bencana dan tengah mengembangkan pariwisata juga perlu melakukan hal serupa. Rapat koordinasi yang dilakukan bisa menjadi langkah awal untuk mendorong hal itu.

Berdasarkan pantauan Kompas, sebagian besar hotel di Padang yang berjumlah sekitar 80 hotel, baik hotel bintang maupun nonbintang, berada di zona merah. Begitu juga di Kota Pariaman dan Pesisir Selatan. Sementara hotel di Mentawai lebih banyak berada di pulau-pulau kecil.

Para pengelola hotel atau bangunan di Sumbar yang berada di zona merah tsunami menyatakan sepakat dengan adanya sertifikasi, terutama dikaitkan dengan kesiapsiagaan menghadapi bencana.

”Sertifikasi bagus, terutama untuk promosi hotel. Hal itu akan membuat kekhawatiran tamu minim karena sudah ada jaminan,” ucap Kepala Teknisi Hotel Ibis Padang Heri Supriyanto.

KOMPAS/ISMAIL ZAKARIA

Para pengunjung Transmart Padang, Sumatera Barat, mengevakuasi diri saat merasakan guncangan gempa dengan magnitudo 5,4, Sabtu (21/7/2018). Menurut data BMKG, episenter gempa bumi terletak pada koordinat 1,07 LS dan 100,55 BT, tepatnya berlokasi di darat pada jarak 15 km arah barat daya Kota Solok, Kabupaten Solok, pada kedalaman 14 km.

Menurut Heri, meski belum ada sertifikasi, hotelnya sudah didesain ramah gempa. ”Kami menggunakan isolasi dasar seismik dari Jepang untuk melindungi struktur bangunan saat terjadi gempa. Selain itu, kami juga setiap tiga bulan sekali mengadakan simulasi rutin ke karyawan. Itu sekaligus menyiapkan mereka agar bisa menjadi relawan ketika kondisi darurat,” tutur Heri.

Supporting Manager Transmart Padang Cecep Cahyadi juga menyampaikan hal serupa. ”Tim manajemen sudah membuat tim tanggap darurat. Kami tahu, Padang daerah rawan gempa. Beberapa kali, kami sudah merasakan gempa dan mulai berproses. Awalnya dari tidak terorganisir, sekarang sudah lebih baik,” ujarnya.

”Apalagi kami juga mengadakan simulasi yang diikuti pimpinan sampai karyawan. Tujuannya, semua yang ada di sana punya kesadaran ketika terjadi bencana dan tahu apa yang harus dilakukan,” lanjut Cecep.

Sebagian besar hotel di Padang yang berjumlah sekitar 80 hotel, baik hotel bintang maupun nonbintang, berada di zona merah.

Erman menyebutkan, arah selanjutnya yang akan dilakukan BPBD adalah mendorong sertifikasi. Namun, perlu persiapan termasuk pembentukan tim sertifikasi terlebih dahulu.

”Belakang, memang banyak yang meminta rekomendasi kepada kami, hotel yang layak untuk ditempati. Hanya saja, kami tidak berani memberikan rekomendasi karena belum mengeluarkan sertifikasi,” kata Erman.

Ancaman terbesar yang tengah diwaspadai Sumbar saat ini adalah lepasnya energi patahan segmen Mentawai yang berpotensi memiliki kekuatan magnitudo 8,8. Gempa itu berpotensi diikuti tsunami besar yang bisa melanda daerah-daerah pesisir pantai Sumbar yang dihuni sekitar 1 juta jiwa.

Sumbar memiliki tujuh wilayah yang berada di pesisir, yakni Kepulauan Mentawai, Pesisir Selatan, Padang, Pariaman, Padang Pariaman, Agam, dan Pasaman Barat.