JAKARTA, KOMPAS — Nilai ekonomi industri pariwisata di Indonesia pada 2015 hingga semester I-2018 sekitar Rp 67 triliun. Dari nilai itu, 78,6 persen disumbang sektor hotel dan restoran.
Sektor hotel dan restoran diyakini tetap prospektif di Indonesia. Berdasarkan data Badan Koordinasi dan Penanaman Modal (BKPM), realisasi penanaman modal dalam negeri sektor hotel dan restoran 2018 sekitar Rp 9,1 triliun. Adapun realisasi penanaman modal asing sektor hotel dan restoran 868,9 juta dollar AS.
”Selama ini yang banyak mendorong sektor hotel dan restoran adalah wisatawan domestik,” kata Ketua Umum Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Hariyadi B Sukamdani di Jakarta, Rabu (13/2/2019).
Ia menyebutkan, data Badan Pusat Statistik soal kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) pada 2018 sebanyak 15,81 juta kunjungan.
Menurut Hariyadi, sektor hotel dan restoran di beberapa daerah sudah jenuh.
Namun, di beberapa daerah lain masih kurang. ”Untuk hotel, kami rasa sudah cukup karena di Indonesia ada sekitar 650.000 kamar. Jadi kami berharap investasi mulai mengarah ke yang sifatnya destinasi wisata,” ujar Hariyadi.
Kemarin, seusai rapat bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla di Kantor Wapres, Jakarta, Menteri Pariwisata Arief Yahya menjelaskan, rapat digelar untuk mengevaluasi perkembangan 4 dari 10 destinasi wisata prioritas atau dikenal sebagai Bali Bari. Keempat destinasi unggulan utama itu adalah Candi Borobudur (Jawa Tengah), Danau Toba (Sumatera Utara), Mandalika (Nusa Tenggara Barat), dan Labuan Bajo (Nusa Tenggara Timur).
Evaluasi dilakukan untuk mendongkrak kunjungan wisatawan, khususnya wisman. Hal ini terkait target pemerintah yang membidik 20 juta kunjungan wisman tahun ini, dengan pendapatan devisa 20 miliar dollar AS.
Dijelaskan, dari empat destinasi unggulan utama itu Borobudur dinilai sebagai destinasi terkritis, karena kunjungan wisman masih terbatas. Pada 2018, Borobudur hanya dikunjungi 250.000 wisman.
Penghapusan pajak
Terkait harga avtur, Presiden Joko Widodo kemarin memanggil sejumlah menteri bidang ekonomi. Seusai pertemuan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta itu, Menteri BUMN Rini Soemarno menjelaskan, perbedaan harga avtur di Indonesia dan Singapura akibat pemberlakuan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Di Indonesia, PPN avtur diberlakukan, sedangkan di Singapura tidak diberlakukan.
Untuk menekan harga avtur, Kementerian BUMN mengusulkan kepada Kementerian Keuangan untuk mengurangi atau menghapus PPN avtur.
Secara terpisah, Vice President Consumer Solutions Loket Rama Adrian, di sela-sela konferensi pers Unleashed 2018, Rabu, di Jakarta, mengatakan, sejak 2013, kebutuhan penyelenggaraan acara komersial tidak bisa dilepaskan dari manajemen tiket kehadiran.
Berdasarkan data Loket 2018, penjualan tiket melalui platform Loket melonjak 10 kali lipat. Khusus penjualan tiket pariwisata bisnis meningkat 200 persen. (CAS/ARN/NTA/MED)