TANGERANG, KOMPAS— Pencegahan stunting atau tubuh pendek akibat kurang gizi kronis belum terpusat pada suatu masalah oleh multisektor kepentingan. Itu mengakibatkan penanganan soal gizi itu tak berdampak signifikan. Untuk itu, perlu perubahan sistematis dan terukur dari semua pihak.
Direktur Gizi Masyarakat Kementerian Kesehatan Doddy Izwardy, di sela-sela Rapat Kerja Kesehatan Nasional 2019 di Serpong, Tangerang, Rabu (13/2/2019), menyampaikan, pemahaman lintas sektor kepentingan, termasuk pemerintah daerah, mengenai tengkes sudah baik. Namun, penerapan program pencegahan tengkes tak optimal.
Hal itu disebabkan konvergensi (pemusatan) program di setiap sektor kepentingan belum terwujud. ”Konvergensi bisa jadi kunci penanganan stunting (tengkes). Ini yang kami latih ke daerah. Bupati atau wali kota harus tahu penyebab stunting di daerahnya. Aspek itu diprioritaskan agar pokok masalahnya teratasi. Perencanaan anggaran pun bisa difokuskan,” ujarnya.
Spesifik
Tengkes disebabkan berbagai faktor sehingga penanganannya harus spesifik. Menurut Doddy, hasil kajian menunjukkan faktor utama yang menentukan terjadi tengkes pada anak Indonesia ialah status ekonomi rendah, kelahiran prematur, ibu pendek, usia ibu terlalu muda, dan tingkat pendidikan orangtua rendah. Selain itu, fasilitas jamban buruk, air minum tak layak, dan akses layanan kesehatan juga rendah.
Jika salah satu soal itu ditemukan di suatu wilayah, pemerintah daerah setempat seharusnya peka dan memberikan perhatian khusus kepada warganya. Program yang dijalankan setiap unit kerja perangkat daerah (UKPD) terpusat untuk mengatasi masalah itu. ”Kalau sudah begitu, komitmen pemerintah daerah untuk memprioritaskan stunting terbukti. Saat ini, beberapa daerah mulai menjadikan stunting sebagai isu prioritas,” katanya.
Salah satu daerah yang jadi contoh penanganan stunting adalah Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Wilayah itu menurunkan angka tengkes dari 35,6 persen pada 2013 jadi 31,5 persen pada 2018. Pemerintah daerah setempat memfokuskan penanganan tengkes sejak masa sebelum pernikahan.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Banggai Anang S Otoluwa menyampaikan, komitmen kepala daerah menentukan keberhasilan penanganan tengkes. Setiap upaya penanganan tengkes jadi prioritas.
Program unggulan yang dijalankan saat ini ialah posyandu prareproduksi. Posyandu itu secara intensif memperhatikan kesehatan reproduksi perempuan, mulai dari persiapan pernikahan, masa kehamilan, melahirkan, hingga membesarkan anak. ”Pencegahan stunting harus dilakukan dari hulu, yakni dari calon ibu,” ujarnya. Bahkan, pemerintah meminta calon pengantin berusia muda untuk menunda memiliki anak. Risiko kehamilan muda dipaparkan agar mereka paham dampak buruk yang bisa dialami.
Selain itu, pemda setempat menjangkau masyarakat secara spesifik. Jadi, pemerintah membuat grup Whatsapp berisi sekitar 200 ibu muda dan calon ibu, beserta para ahli untuk berkonsultasi kondisi gizi dan kesehatan secara langsung.
”Kami bekerja sama dengan KUA (kantor urusan agama). Kami memastikan calon pengantin siap saat menikah dan memiliki anak. Kami pastikan calon ibu ini memenuhi gizi yang dibutuhkan agar anak yang dilahirkan dalam kondisi sehat,” ujarnya.
Alokasi dana
Pemerintah pusat akan lebih fokus pada kualitas dan perbaikan program kesehatan dan pendidikan. Itu bertujuan meningkatkan kualitas sumber daya manusia. ”Sekarang tak berubah porsi alokasi dananya. Karena ada ruang di dalam situ. Jadi, lebih banyak fokus pada mutu program,” kata Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati seusai rapat terbatas di kompleks Istana Merdeka, Jakarta, kemarin.
Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo menggeser prioritas pembangunan dari selama 4,5 tahun terakhir pada infrastruktur ke pembangunan SDM, terutama bidang kesehatan dan pendidikan. Jadi, pemerintah akan membenahi fokus bidang kesehatan dan pendidikan.
Menindaklanjuti hal itu, Sri Mulyani menyatakan, alokasi dana cukup untuk jangka pendek. Hal yang diperlukan ialah perbaikan mutu dan fokus program yang menjadi kewenangan dan tugas kementerian teknis. Untuk kesehatan, perbaikan mutu dan fokus program bisa menyasar layanan kesehatan dasar, seperti peningkatan mutu puskesmas dan pemerataan tenaga kesehatan.
(TAN/PDS/LAS)
