Peningkatan Kualitas Penduduk Indonesia Perlu Berbasis Data

KOMPAS/DEONISIA ARLINTA

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN)

JAKARTA, KOMPAS – Banyaknya jumlah penduduk di Indonesia belum sejalan dengan peningkatan kualitas penduduknya. Berbagai permasalah kependudukan masih jadi tantangan yang belum terselesaikan, Untuk itu, program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga perlu lebih didorong, terutama melalui perencanaan strategi yang berlandaskan data.

Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia (SDKI) 2017 menunjukkan adanya penurunan angka fertilitas total (TFR) sebanyak 0,2 poin, dari 2,6 anak per wanita  pada 2012 menjadi 2,4 anak per wanita. Meski begitu, angka tersebut masih belum mencapai target yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) pada 2015-2019, yakni 2,28 anak per wanita.

Selain itu, peningkatan penggunaan kontrasepsi modern saat ini baru mencapai 57 persen, Jumlah ini masih dibawah target tahun 2018 sebesar 61,1 persen. Tingkat unmet need (tidak terlayanani) KB masih sebesar 12,4 persen dari target tahun 2018 sebesar 10,14 persen.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Pekerja memeriksa kondom yang baru jadi di pabrik pembuatan kondom PT Mitra Rajawali Banjaran di Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Selasa (8/5).

Deputi Bidang Pelatihan, Penelitian dan Pengembangan BKKBN Rizal Damanik menyampaikan, proses perencanaan dan penyusunan strategi yang matang perlu dilakukan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Untuk itu, peran strategis BKKBN harus dilakukan bersama demi terwujudnya Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong.

“Tentunya, proses perencanaan dan penyusunan strategi yang dimaksud harus berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah agar dapat menuai hasil yang optimal dan tepat sasaran,” ujarnya seperti yang tertulis dalam siaran pers acara pembukaan diseminasi hasil penelitian dan pengembangan kependudukan BKKBN di Jakarta, Kamis (14/2/2019).

Menurutnya, perencanaan program dan rencana kerja yang dilakukan tanpa menggunakan bukti ilmiah dari hasil penelitian dapat berdampak pada kegagalan dalam pencapaian target-target yang telah ditentukan. Untuk itu, sinergitas secara khusus antara unit pendukung dan unit pelaksana menjadi sangat penting dalam rangka menyukseskan program kependudukan, keluarga berencana, dan pembangunan keluarga (KKBPK).

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Dokter Spesialis Kebidanan dan Kandungan Rumah Sakit Umum Abdul Moeloek Lampung Taufiqurrahman Rahim memeriksa kondisi Erni (31) pasca kematian anak di dalam kandungannya, di RSUD Abdul Moeloek, Bandar Lampung Sabtu (3/10/2015).

Pusat Penelitian dan Pengembangan Kependudukan (Puslitbang Kependudukan) BKKBN sebagai unit kerja pendukung turut berupaya melaksanakan penelitian dan pengembangan kependudukan agar dapat menghasilkan bukti ilmiah yang dibutuhkan. Diharapkan, bukti ilmiah ini dapat dimanfaatkan sebagai dasar perencanaan program dari kementerian ataupun lembaga terkait.

Pelaksana Tugas Kepala Puslitbang Kependudukan Zahrofa Hermiwahyoeni berharap, hasil-hasil penelitian yang telah dihasilkan dapat digunakan pemangku kepentingan dan mitra kerja untuk melakukan perencanaan pembangunan secara lebih terarah, tajam, dan tepat sasaran.

“Diseminasi hasil penelitian ini menjadi salah satu cara untuk mempublikasikan hasil riset kami agar bisa digunakan oleh pihak terkait,” ucapnya.