Gratis SPP dan Seragam Siswa SMA/SMK Negeri di Jatim

KOMPAS/BAHANA PATRIA GUPTA

Pelajar menunggu Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa dan Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak yang baru dilantik oleh Presiden Joko Widodo melintas untuk Gedung Grahadi, Surabaya, Kamis (14/2/2019). Gubernur dan wakil gubernur yang baru tersebut akan menghadapi permasalahan kemiskinan Jawa Timur yang mencapai 10,85 persen dari jumlah penduduk 39,6 juta jiwa serta pengangguran terbuka yang tercatat masih 3,99 persen atau 849.870 orang.

2. SURABAYA, KOMPAS — Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa memastikan tidak ada lagi pungutan sumbangan pembinaan pembinaan untuk SMA dan SMK negeri di Jawa Timur mulai tahun ajaran baru 2019. Selain SPP gratis, Pemprov Jatim juga akan menanggung biaya seragam untuk siswa baru.

2. ”Kalau ada SMA/SMK negeri favorit yang siswanya dinilai mampu membeli seragam sendiri, anggaran tersebut bisa dialihkan untuk siswa-siswa SMA/SMK swasta yang kemampuan ekonomi siswanya kurang,” ujar Khofifah di Gedung Negara Grahadi Surabaya, Kamis (14/2/2019) malam.[caption id="attachment_10126306" align="alignnone" width="720"] Warga yang tergabung bersama Ikatan Masyarakat Surabaya berunjuk rasa di depan Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur di Surabaya, Kamis (29/9/2016). Mereka menuntut Mahkamah Konstitusi mengabulkan gugatan uji materi (judicial review) warga Surabaya untuk melimpahkan kewenangan pengelolaan pendidikan SMA dan SMK kepada pemerintah kota serta menuntut komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk menyelenggarakan pendidikan berkualitas serta gratis.[/caption]Menurut dia, format pengalihan subsidi ini dilakan untuk membangun solidaritas antarsekolah. Sebab ada sekolah yang memiliki kemampuan ekonomi yang kuat, tetapi di sisi lain masih ada yang kemampuan ekonominya kurang.Khusus untuk siswa SMA/SMK swasta, pihaknya belum bisa memberikan subsidi karena anggaran yang diperlukan setiap sekolah berbeda-beda. Berbeda dengan SMA/SMK negeri yang anggaran pendidikan sudah diatur oleh pemerintah.”Kalau untuk SMA/SMK swasta tidak bisa dihitung karena nilainya bisa berbeda-beda antara satu sekolah dan sekolah yang lain,” katanya.Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jatim 2019 sekitar Rp 33,4 triliun, ada pos anggaran untuk pendidikan gratis berkualitas Rp 1,8 triliun. Anggaran itu digunakan untuk bantuan pendidikan bagi seluruh siswa SMA/SMK se-Jatim yang jumlahnya 1,2 juta siswa. [caption id="attachment_10126307" align="alignnone" width="720"] Ilustrasi: Siswa SMK 2 Surabaya, Jawa Timur, mengikuti kegiatan belajar mengajar.[/caption]

   Pendidikan gratis untuk SMA/SMK merupakan program 99 hari pertama dalam Nawa Bhakti Satya

Besaran subsidi disesuaikan dengan jenjang dan jurusan siswa. Dana itu belum termasuk bantuan operasional sekolah (BOS) yang berasal dari pemerintah pusat. Selain itu, Pemprov Jatim juga mengalokasikan Rp 228 miliar untuk guru tidak tetap (GTT) dan pegawai tidak tetap (PTT). Anggaran tersebut untuk memberikan subsidi gaji bagi 21.000 tenaga pendidik.

”Pendidikan gratis untuk SMA/SMK merupakan program 99 hari pertama dalam Nawa Bhakti Satya,” ucap Khofifah.

Dikelola Surabaya

Meskipun sudah dipastikan SPP dan seragam untuk siswa SMA/SMK gratis, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tetap ingin pengelolaan SMA/SMK di Surabaya kembali dikelola Pemkot Surabaya.

Sebab, menurut Risma, kebutuhan siswa bukan hanya SPP dan seragam, melainkan banyak sarana penunjang pendidikan lain, seperti biaya les, praktik, dan buku pelajaran.

KOMPAS/AGNES SWETTA PANDIA

Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini tampil sebagai seorang “guru” yang berkisah tentang perjuangan para pahlawan dan berbagi semangat kepahlawanan di depan siswa SD dan SMP di museum Tugu Pahlawan, Kamis, (25/10/2018).

”Sejak dikelola Pemprov Jatim pada 1 Januari 2017, banyak anak-anak Surabaya terancam putus sekolah karena tidak mampu membayar pungutan, antara lain pungutan SPP, uang gedung, uang parkir, hingga membeli alat-alat praktik,” kata Risma.

Padahal, ketika masih dikelola Pemkot Surabaya, siswa SMA/SMK di Surabaya tidak perlu mengeluarkan uang untuk bersekolah. Pemkot Surabaya menggratiskan SPP, alat dan bahan praktik, hingga memberikan makan siang kepada siswa yang mengikuti pelajaran hingga sore.

Untuk kembali mengelola sekitar 280 SMA/SMK negeri dan swasta di Surabaya, diperkirakan membutuhkan biaya Rp 600 miliar. Dana tersebut berasal dari sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) tahun 2018 yang mencapai Rp 1,1 triliun.

”Anggaran ini tidak hanya untuk menggratiskan SPP, tetapi juga melakukan pembangunan fisik gedung sekolah dan kebutuhan untuk meningkatkan kemampuan siswa,” ujar Risma.

Presiden Asosiasi Pemerintah Daerah Se-Asia Pasifik ini meyakini usahanya untuk mengembalikan pengelolaan SMA/SMK ke Pemkot Surabaya berhasil. Itu karena Surabaya mengakui mampu dan memiliki anggaran untuk mengelola SMA/SMK, seperti yang pernah dilakukannya sebelum 2017.

Selain itu, kata Risma, berdasarkan surat dari Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo terkait Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, kabupaten/kota bisa mengelola SMA/SMK asalkan mendapat persetujuan dari gubernur. Dalam hal ini, Pemkot Surabaya berharap Khofifah mau menyerahkan kewenangan tersebut kepada Pemkot Surabaya.

Lagi pula meski SMA/SMK negeri dikelola Pemprov Jatim, siswa Surabaya yang tidak mampu membiayai pendidikannya meminta bantuan ke Pemkot Surabaya. Bahkan banyak anak, terutama SMK, tak meneruskan pendidikan karena orangtua tidak mampu membiayai.

Ketika SMA/SMK negeri dikelola Pemkot Surabaya, seluruh biaya untuk sekolah ditanggung pemkot, termasuk biaya praktikum, makan siang, serta seluruh peralatan dan bahan praktikum serta listrik sekolah.

Upaya menggratiskan biaya pendidikan dari SD hingga SMA di Surabaya dilakukan sejak 2010. Regulasi ini tidak hanya untuk menekan angka putus sekolah, tetapi juga menarik siswa untuk masuk SMK.