Panglima TNI Melawan Mantan Panglima TNI di Kongres FORKI

KOMPAS/CAESAR ALEXEY

Ketua Umum PB Forki Gatot Nurmantyo (ketiga dari kanan) menyambut gembira keberhasilan Rifki Ardiansyah Arrosyiid (kiri, jaket merah) dalam merebut medali emas bagi Indonesia pada Asian Games 2018 di Jakarta.

JAKARTA, KOMPAS – Kongres Nasional Pengurus Besar Federasi Olah Raga Karate-Do Indonesia atau FORKI XV berlangsung dengan panas, Jumat (15/2/2019) di Jakarta. Ketua Umum PB FORKI, yang juga mantan Panglima TNI, Jenderal TNI (purnawirawan) Gatot Nurmantyo kembali mencalonkan diri dan ditantang oleh Panglima TNI, Marsekal TNI Hadi Tjahjanto.

Menjelang sesi pemilihan ketua umum, persaingan kedua kandidat menjadi sangat sengit. Gatot menduga surat kesediaan Hadi Tjahjanto untuk mencalonkan diri dan ditanda-tangani sendiri itu sebagai surat palsu. Menurut Gatot, dirinya akan meneliti kebenaran surat pencalonan diri Panglima TNI itu.

Namun, keraguan Gatot tersebut langsung dijawab oleh Maruli Tampubolon dari INKADO dengan menegaskan kalau surat itu surat asli dan resmi.

“Hal itu sudah saya tanyakan kebenarannya kepada Asisten Teritorial Panglima TNI, Mayjen TNI George Supit,” kata Maruli, yang langsung disambut tepuk tangan para peserta.

KOMPAS/IWAN SETIYAWAN

Gatot Nurmantyo, mantan Panglima TNI, Ketua Umum PB FORKI

Pada bursa calon ketua umum, hanya terdapat dua calon ketua. Gatot ingin mencalonkan diri untuk periode kedua dan Hadi ikut maju dengan dukungan 16 dari 25 perguruan anggota PB FORKI dan 16 dari 34 Pengurus Daerah yang menjadi anggota PB FORKI.

Acar pemilihan akan digelar pada Sabtu (16/2/2019) di Jakarta.

Sebelumnya, Gatot menegaskan, dirinya ingin pemilihan dilakukan dengan asas musyawarah mufakat, sesuai masukan Ketua Umum PB FORKI pertama, Widjojo Suyono. Dirinya menolak dengan tegas bila pada pemilihan nanti dilakukan dengan sistem voting atau pemungutan suara.

Mendengar penyataan yang langsung disampaikan dalam forum Kongres tersebut, Benyamin perwakilan dari salah satu perguruan FORKI mengingatkan bahwa usulan yang datang dari peserta itu harusnya dikembalikan ke peserta.

“Minta maaf pak, bukan bapak yang memutuskan. Namun, ada atau tidaknya voting, itu biar diputuskan peserta Kongres,” kata Benyamin.

KOMPAS/ANGGER PUTRANTO

Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto bersama (dua dari kanan) bersama para kepala staf memantau Latihan Bantuan Tembakan Terpadu TNI 2018.

Mendengar hal itu Gatot menegaskan kalau dirinya akan meninggalkan forum selama satu jam, agar peserta berembuk apakah pemilihan menggunakan musyawarah mufakat atau pemungutan suara.

"Kalau pakai voting, saya akan langsung meninggalkan forum ini,” kata Gatot.

Namun, Gatot kembali masuk dan tetap memimpin Kongres meskipun 23 dari 25 wakil Perguruan anggota FORKI dan 24 dari 35 Pengurus Daerah FORKI yang hadir menegaskan bahwa pada pemilihan nanti tidak menggunakan sistem musyawarah mufakat, tetapi dengan pemilihan suara atau voting.

Menurut Gatot, bila tidak menggunakan musyawarah mufakat, itu tidak sesuai Pancasila. Namun, pernyataan itu langsung disanggah Benyamin dengan menyatakan, dirinya sudah mencapai tingkat Manggala pada Penataran P4.

“Pancasila tidak pernah melarang adanya sistem voting,” kata Benyamin.

Usaha untuk meniadakan surat pengajuan diri Hadi Tjahjanto  juga sempat diungkapkan oleh Sekjen PB FORKI, Mayjen TNI Purn Lumban Sianipar. Lumban menyatakan, surat itu tengah ditinjau ulang oleh Mabes TNI.

Sejumlah pengamat juga mengingatkan, sekalipun dukungan bagi Panglima TNI Marsekal TNI Hadi Tjahjanto sudah mengalir banyak, kehadiran hadi saat pemilihan tetap penting.

“Saat pemilihan nanti, karena calonnya harus datang, ya kami harap Panglima TNI juga bisa hadir langsung. Tentunya jika memang tidak ada tugas negara,” kata Aria Bima, salah satu karateka dari INKAI.